Faktor apa yang menjadikan sebuah sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara lain? ​.

Mufakat atau persetujuan bersama

Pemerintah daerah adalah pemerintah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah yang ditanggungnya. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Masing-masing pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat di berbagai bidang, seperti:

1. Pendidikan: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sekolah-sekolah di wilayahnya, termasuk menyediakan fasilitas dan guru yang berkualitas
2. Kesehatan: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan kesehatan di wilayahnya, termasuk menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas
3. Pekerjaan: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayahnya, termasuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah
4. Kesejahteraan sosial: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, seperti memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin atau menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial lainnya
5. Transportasi: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola transportasi di wilayahnya, termasuk menyediakan jalan raya yang layak dan transportasi umum yang terjangkau bagi masyarakat
6. Lingkungan: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayahnya, termasuk mengelola pembuangan sampah dan menjaga kualitas air.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus kepentingan masyarakat di berbagai bidang, dan harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Jawaban:

Hambatan dalam pilkosis (pemilihan kota) adalah berbagai faktor yang menghambat proses pemilihan kota, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, konflik antarkelompok, dan masalah keuangan.

Tantangan dalam pilkosis adalah berbagai faktor yang menantang proses pemilihan kota, seperti perbedaan pendapat antarkelompok, masalah lingkungan, dan masalah keamanan.

Projek P5 adalah proyek yang difokuskan pada lima bidang utama, yaitu pertahanan, keamanan, kemakmuran, pembangunan, dan pembangunan sumber daya manusia. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi landasan bagi pembangunan nasional.

Penjelasan:

Hak merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Hak juga sering dikaitkan dengan peraturan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan HAM menjaga hak dari setiap manusia. Sedangkan Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban membuat seseorang tersebut mendapatkan haknya.

Hak merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Hak sesorang sudah dimiliki pada saat ia lahir. Hak seseorang berbeda dengan orang lain. Hal ini dikarenakan dari batin seseorang tersebut. Hak juga sering dikaitkan dengan peraturan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan HAM menjaga hak dari setiap manusia. Jika ada orang yang mekanggar HAM, maka ia akan terkena sanksi. Hak juga berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada setiap seseorang.

Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban harus dilaksanakan, karena sudah peraturan yang ada pada seseorang. Kewajiban membuat seseorang tersebut mendapatkan haknya. Kewajiban sebagai kita yaitu sedang mencari ilmu disekolah. Maka kita akan mendapatkan hak berupa belajar. Kewajiban dapat dilakukan dimana saja. Kewajiban terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28J ayat 1, dan pasal 30 ayat1.

Macam Macam Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Pribadi
2. Hak Asasi Ekonomi
3. Hak Asasi  Politik
4. Hak Asasi Sosial Budaya
5. Hak Asasi Peradilan

Macam Macam Kewajiban

1. Kewajiban Primer
2. Kewajiban Umum dan Khusus
3. Kewajiban Positif dan Negatif
4. Kewajiban Publik

Pelajari lebih lanjut materi tentang  pengertian keseimbangan hak dan kewajiban brainly.co.id/tugas/2390294

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1

Jawaban:

Sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti kelahiran bukti formal, karena semua penjelasan yang terkandung di dalamnya dipandang sebagai informasi dari pejabat penerbit dan penerbitannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat sulit dibatalkan atau dinyatakan tidak ...

Jawaban:

Penjelasan:

Sertifikat tanah merupakan salah satu dokumen yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sertifikat tanah merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu.

Kondisi tersebut antara lain:

Bila sertifikat tanah tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila sertifikat tanah tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila sertifikat tanah tersebut diperoleh dengan cara yang merugikan pihak lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sertifikat tanah merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya, kecuali dalam kondisi-kondisi tersebut. Namun, bila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai kepemilikan tanah, maka pihak yang terlibat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agraria untuk memperoleh keputusan yang memenuhi haknya.

donate recehyna kk

trakteer.id/dodosan/tip

jawabban;

masyarakat demokrasi,cerdas dan maju.

Penjelasan:

maaf klok slh

Masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang memiliki prinsip moral sebagai landasannya dalam penciptaan stabilitas masyarakat dan kebebasan individu. Menurut Daniel Bell, nomor yang menunjukkan ciri-ciri dari masyarakat madani adalah (C) 1, 4, dan 5.

Masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang memiliki prinsip moral sebagai landasannya dalam penciptaan stabilitas masyarakat dan kebebasan individu. Masyarakat madani juga bisa dibilang merupakan suatu kelompok masyarakat yang maju, beradab, dan juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Daniel Bell, berikut adalah beberapa ciri-ciri dari masyarakat madani:

• Adanya kemandirian yang tinggi.
• Adanya ruang publik yang bisa digunakan secara bebas.
• Adanya partai politik yang independen.

Materi tentang masyarakat madani brainly.co.id/tugas/676140

#BelajarBersamaBrainly #SPJ9

Jawaban:

Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjadikan hukum sebagai norma di dalam negara, di mana hukum- hukum tersebut seharusnya dibentuk dengan berdasarkan pada Pancasila, karena sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan tata dalam masyarakat

Jawaban:

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, eksistensi kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya terus berlangsung. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, dengan banyak suku, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pemerintah Indonesia juga menghargai dan mendukung keberlangsungan kebudayaan-kebudayaan tersebut, termasuk dengan memberikan dukungan keuangan dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan budaya. Selain itu, kebudayaan Indonesia juga terus dikembangkan dan dipertahankan melalui berbagai kegiatan, seperti festival-festival budaya, pertunjukan-pertunjukan seni, dan acara-acara lainnya.

Jawaban:

Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras merupakan salah satu bentuk menghormati suku bangsa. Karena jika kita menghormati suku bangsa, maka sama saja kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, bahasa, antargolongan, dan sebagainya.

Penjelasan:

#Kenapa kita tidak boleh membeda bedakan suku ras dan agama?

karena dalam pancasila pun sudah dikatakan bahwa kita harus bersatu dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, juga telah disebutkan dlm semboyan "bhinneka tunggal ika" yg artinya berbeda beda tetapi tetap satu juga.

Klasifikasi hak atas tanah bekas hak barat setelah dilakukan konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terbagi menjadi tiga

kategori, yaitu:

Hak atas tanah negara: Hak atas tanah negara merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Tanah negara dapat dikelola langsung oleh negara atau diberikan kepada masyarakat melalui sistem hak pengelolaan.

Hak atas tanah pribadi: Hak atas tanah pribadi merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tanah pribadi dapat diperoleh melalui pembelian, waris, atau cara lain yang diatur oleh hukum.

Hak atas tanah adat: Hak atas tanah adat merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dan digunakan sesuai dengan tradisi dan norma-norma adat yang berlaku. Tanah adat dapat diperoleh melalui hak waris at

Jawaban:

Tanah waqaf tidak dapat diubah statusnya kecuali dengan persetujuan bersama dari pembuat waqaf, pemegang amanah waqaf, dan/atau lembaga waqaf yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pembangunan tempat ibadah dapat dianggap sebagai kepentingan umum jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

• Dibutuhkan untuk kepentingan umum secara nyata dan tidak dapat diwujudkan dengan cara lain.
• Dibutuhkan untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara.
• Memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Untuk menjawab pertanyaan A, tanah yang sudah didaftarkan dan bersertipikat tidak selalu dapat dibatalkan kepemilikannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, seperti alasan pembatalan kepemilikan, proses pendaftaran tanah yang telah dilakukan, dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, tanah yang sudah memiliki sertipikat dapat dibatalkan kepemilikannya jika terdapat kecurangan atau pelanggaran hukum dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Namun, pembatalan kepemilikan tanah biasanya tidak mudah dan memerlukan proses hukum yang panjang.

Untuk menjawab pertanyaan B, menurut analisis, tanah yang sudah memiliki sertipikat merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya. Sertipikat merupakan bukti resmi yang menyatakan bahwa seseorang adalah pemilik tanah tersebut, dan tidak dapat dibatalkan kepemilikannya tanpa adanya proses hukum yang sah. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, pembatalan kepemilikan tanah tidak selalu tidak mungkin terjadi dan tergantung pada beberapa faktor yang telah disebutkan.

Untuk membantu seseorang yang mengalami pelecehan seksual keluar dari rasa ketakutan dan trauma yang ia alami, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya:

• Berikan dukungan dan kasih sayang. Seseorang yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa tidak aman, tidak berharga, atau tidak diakui. Berikan dukungan dan kasih sayang kepada mereka agar merasa lebih dihargai dan tidak sendirian.

• Sarankan untuk berbicara dengan terapis atau konselor. Mereka yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa tertekan atau tidak enak dengan kejadian yang terjadi. Berbicara dengan terapis atau konselor bisa membantu mereka mengelola emosi dan memahami perasaan yang sedang mereka alami.

• Sarankan untuk bergabung dengan kelompok dukungan. Ada banyak kelompok dukungan bagi mereka yang mengalami pelecehan seksual, di mana mereka bisa bertemu dengan orang lain yang mengalami masalah yang sama dan berbagi pengalaman. Kelompok dukungan ini bisa membantu mereka merasa lebih kuat dan tidak sendirian.

• Bantu mereka mengubah persepsi mereka tentang kejadian pelecehan seksual yang terjadi. Bantu mereka mengerti bahwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi bukan merupakan kesalahan mereka, tetapi merupakan kesalahan dari pelaku pelecehan seksual.

• Bantu mereka mengambil langkah-langkah preventif. Sarankan mereka untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap pelaku pelecehan seksual, serta memberikan dukungan kepada mereka agar merasa lebih aman dan terlindungi.

Jawaban:

Untuk membantu seseorang keluar dari rasa ketakutan dan trauma, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

• Mencari dukungan
• Menjalani terapi
• Mencari informasi

Penjelasan:

Mencari dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, atau komunitas yang memahami dan dapat memberikan dukungan emosional.

Menjalani terapi dengan terapis yang terlatih dapat membantu seseorang mengatasi masalah emosional yang diakibatkan oleh pelecehan seksual.

Mempelajari tentang pelecehan seksual dan cara mengatasinya dapat membantu seseorang merasa lebih terkontrol dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi.

Jawaban:

-Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara

-Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

-Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

-Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Penjelasan:

tq

Hukum adalah salah satu aturan yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa analisis akibat hukumnya bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan adalah bisa mengakibatkan tidak tercapainya suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada.

Pembahasan:

Setiap negara memiliki hukum. Hukum tersebut untuk mengatur kehidupan. Hukum adalah salah satu aturan yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa analisis akibat hukumnya bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan adalah bisa mengakibatkan tidak tercapainya suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian hukum brainly.co.id/tugas/1785609

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

Dari pernyataan tersebut dapat kita jelaskan mengenai teori pengembangan diri dalam konteks pembangunan terutama dari perorangan maupun juga organisasi kepolisian.

dijelaskan bahwa ke polisi sudah berhasil serta dapat mengayomi masyarakat di daerah-daerah tertentu maka dapat dijelaskan oleh teori dari pengembangan diri tersebut samgat berkaitan erat dengan kpmteks yang dipaparkan

Tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian yang penting dari hukum agrarian. Hukum agrarian adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang pembagian, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah, serta sumber daya alam yang terkait dengan tanah.

Tata ruang merupakan bagian dari hukum agrarian yang mengatur tentang perencanaan dan pengelolaan ruang secara terpadu, terutama dalam konteks pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tata ruang memfokuskan pada penggunaan lahan yang efisien, ramah lingkungan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari hukum agrarian yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam yang terkait dengan tanah, seperti air, batubara, dan minyak. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan tidak merusak lingkungan, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat yang terdampak.

Jawaban:

lobana jumlah engang nu aya dina akhir baris nyaeta

Jawaban:

Ya, permasalahan SDA dapat diminimalisasikan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan SDA adalah:

1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya SDA dan dampaknya terhadap lingkungan.

2. Menerapkan praktik pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA melalui pelatihan dan pendidikan.

4. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi SDA.

5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA melalui teknologi dan inovasi.

7. Menciptakan kebijakan yang mengatur pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.