Sebutkan sistem pemerintahan yang terkandung dalam batang tabuh UUD 1945,,,, plus besok di kumpulin​

B. Perusahaan

Kegiatan yang tujuannya mencari untung dan diharapkan keuntungannya tidak hanya bagi pemilik saja, tetapi juga sekitar menguntungkan bagi masyarakat (stakeholder), merupakan salah satu dari unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Firma, perusahaan, yayasan, dan koperasi adalah beberapa jenis organisasi yang dapat memiliki tujuan mencari untung, namun hanya perusahaan yang diharapkan memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Jawaban:

B. Perusahaan (company)

Penjelasan:

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dengan menjual barang atau jasa kepada masyarakat. Perusahaan dapat menjadi bentuk usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok individu, ataupun oleh badan hukum seperti yayasan atau koperasi.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah kegiatan yang tujuannya mencari keuntungan tidak hanya bagi pemilik (shareholder) saja, tetapi juga sekitar menguntungkan bagi masyarakat (stakeholder). Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat setempat, dan pemerintah. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan stakeholder akan memiliki reputasi yang baik di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta membantu dalam meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Jawaban:

Lembaga negara tingkat daerah kabupaten adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan di tingkat kabupaten. Di Indonesia, lembaga negara tingkat daerah kabupaten disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. DPRD Kabupaten terdiri dari anggota yang terpilih secara demokratis dari masyarakat di kabupaten tersebut, yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten.

DPRD Kabupaten memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

Menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Menyelenggarakan pembangunan di daerah kabupaten.

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menyelenggarakan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta lembaga negara lainnya.

DPRD Kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bersifat mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di kabupaten tersebut. Peraturan daerah tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten); dan. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali kota & DPRD Kota).

Maaf ya kalo salah:)

Jawaban:

Karena di era Soekarno ini Pancasila dijadikan semua wadah politik yaitu Nasionalisme,Agama, dan Komunisme. Dengan disatukannya semua politik tersebut Soekarno berharap Bangsa Indonesia bisa di pandang di kanca dunia karena bisa menyatukan perbedaan tersebut. Namun hal tersebut nyatanya malah menimbulkan kerusuhan di Indonesia

Jawaban:

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merumuskan lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu kebhinekaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dan telah mengalami beberapa tantangan sepanjang sejarahnya.

Menurut pendapat saya, tantangan terberat yang dihadapi Pancasila pada era Presiden Soeharto adalah tantangan terhadap keberlangsungan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada era ini, Pancasila seringkali dijadikan sebagai alat untuk menopang kekuasaan Presiden Soeharto dan terkadang diinterpretasikan secara sempit sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini menyebabkan Pancasila kehilangan makna dan relevansinya dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, pada era ini juga terjadi berbagai tindakan yang merugikan keberlangsungan Pancasila, seperti pembubaran organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila, penyiksaan terhadap aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dan penyiksaan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa tantangan terberat yang dihadapi Pancasila pada era Presiden Soeharto adalah tantangan terhadap keberlangsungan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Jawaban:

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu: kebhinekaan (persatuan dalam keberagaman), kedaulatan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan.

Muh Yamin merupakan seorang tokoh nasional Indonesia yang terkenal dengan pandangan-pandangan yang konservatif dan nasionalis. Menurut Muh Yamin, isi Pancasila harus dipertahankan dan dijalankan secara teguh, karena merupakan dasar negara yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Muh Yamin juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.

Sedangkan Soekarno merupakan tokoh nasional Indonesia yang terkenal dengan pandangan-pandangan yang progresif dan internasionalis. Menurut Soekarno, isi Pancasila harus diinterpretasikan dan dijalankan secara dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Soekarno juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam perjuangan dunia untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa lain, serta menghargai keberagaman budaya yang ada di dunia.

Jadi, perbedaan pandangan Muh Yamin dengan Soekarno tentang isi Pancasila terletak pada interpretasi dan aplikasinya. Muh Yamin lebih menekankan pada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, sedangkan Soekarno lebih menekankan pada pentingnya peran Indonesia dalam perjuangan dunia untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa lain serta menghargai keberagaman budaya yang ada di dunia.

Jawaban:

Dasar negara dapat diubah dan diganti, tergantung pada sistem politik dan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam beberapa negara, proses perubahan atau penggantian dasar negara dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi, yaitu melalui proses perubahan atau penggantian konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata cara pemerintahan suatu negara, termasuk dasar-dasar negara yang merumuskan hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, dan struktur pemerintahan.

Dalam beberapa negara, proses perubahan atau penggantian dasar negara dapat dilakukan melalui mekanisme referendum, yaitu melalui suatu proses pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh warga negara yang berhak memilih. Dalam proses referendum, warga negara diminta untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju terhadap perubahan atau penggantian dasar negara yang diusulkan.

Dalam beberapa negara lain, proses perubahan atau penggantian dasar negara dapat dilakukan melalui mekanisme perundingan atau konsultasi, yaitu melalui proses diskusi dan negosiasi antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau tokoh-tokoh terkemuka.

Pada dasarnya, proses perubahan atau penggantian dasar negara merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah, karena harus memperhatikan berbagai pertimbangan hukum, politik, dan sosial. Oleh karena itu, proses perubahan atau penggantian dasar negara harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusional.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu

Jawaban:

Tujuan politik praktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah kelompok atau individu dalam arena politik.

Penjelasan:

Tujuan ini bisa bervariasi, tergantung pada kepentingan, ideologi, dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh kelompok atau individu tersebut.

Tujuan politik praktis ini bisa dicapai melalui berbagai cara, seperti partisipasi dalam pemilihan, demonstrasi, lobi, atau negosiasi dengan pihak-pihak terkait.

Tujuan politik praktis juga bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi, sehingga kelompok atau individu yang memilikinya mungkin harus menyesuaikan strategi dan taktiknya untuk mencapainya.

Penjelasan:

Tujuan politik praktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah partai politik atau pemerintah dalam mengelola kebijakan, program, dan aksi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan dan keberhasilan yang diinginkan. Tujuan politik praktis dapat bervariasi tergantung pada kepentingan yang diutamakan oleh partai atau pemerintah tersebut, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan lainnya. Tujuan politik praktis juga dapat ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh partai atau pemerintah, serta harapan dan kebutuhan masyarakat yang ingin dipenuhi.

1.Mengirimkan Pasukan Garuda

2. Pelopor Gerakan Non Blok (GBN)

3. Mensponsori Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM I) bulan Juli 1988

4. Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

5. Menjadi Anggota Dewan HAM

Jawaban:

AGEN SOSIALISASI POLITIK :

ORANG TUA, SEKOLAH

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT

JADIKAN JAWABAN TERBAIK YA

Jawaban:

untuk lebih mensejahterakan rakyat indonesia agar semakin hidup dengan makmur saling menyayangi mengasihi dan mempersatukan

Penjelasan:

MAAF KLO SLH/;)

Di era globalisasi Pancasila berusaha menerobos Sebagai pedoman pemantapan mental kaum milinial serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan dan bernegara .

Jawaban:

karena Pancasila adalah sumber dari segala yg ada di Indonesia

Penjelasan:

semoga membantu

Kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diperoleh secara otomatis. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau parlemen, tanpa perlu adanya permohonan dari pihak lain.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dengan tujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Jika terdapat undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut melalui keputusan yang disebut "Putusan MK RI".

Jawaban:

* Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang zaman dahlu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Dan anggapan bahwa arah ke kanan adalah arah yang baik lah yang membuat kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan.

Jawaban:

Dalam posisinya, kepala Burung Garuda kemudian dibuat menghadap ke kanan yang memiliki arti tersendiri. Disebutkan, pemikiran orang zaman dahulu menganggap kanan sebagai kebaikan dan kebenaran hingga menyebabkan kepala Burung Garuda dibuat menghadap atau melihat ke kanan.

Penjelasan:

semoga membantu ya

Kualitas perilaku ini disebut perilaku evaluatif. Ini adalah proses menilai suatu objek atau fenomena dengan menggunakan informasi yang akurat dan otentik. Ini dapat melibatkan penilaian kualitas, kinerja, atau karakteristik lain dari objek atau fenomena yang dinilai.

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintahkan yang didasarkan pada adat disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada adat. Dalam sistem ini, adat atau norma-norma yang telah ada di masyarakat lokal dianggap sebagai sumber utama dari hukum dan pemerintahan. Pemerintah dianggap sebagai pelaksana atau pemegang amanat dari adat tersebut, dan tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau mengubah adat tersebut. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang masih mempertahankan budaya tradisionalnya dan memiliki sistem pemerintahan yang berbasis pada adat.

Penjelasan:

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi warga negara. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan memiliki kontrol atas pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Ada beberapa jenis demokrasi yang dikenal, diantaranya adalah:

1. Demokrasi parlementer: Dalam sistem ini, warga negara memilih anggota parlemen yang kemudian akan memilih perdana menteri atau pemimpin pemerintahan.
2. Demokrasi presidensial: Dalam sistem ini, warga negara memilih presiden secara langsung dan presiden memegang kekuasaan eksekutif.
3. Demokrasi konstitusional: Sistem ini menekankan pentingnya peran konstitusi dalam mengatur pemerintahan dan membatasi kekuasaan pemimpin.
4. Demokrasi direktori: Sistem ini menggabungkan elemen-elemen demokrasi parlementer dan presidensial, dengan warga negara memilih anggota parlemen dan presiden secara langsung.
5. Demokrasi konsensual: Sistem ini menekankan pentingnya konsensus dan kerja sama dalam mengambil keputusan politik.
6. Demokrasi lokal: Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan lokal mereka.
7. Demokrasi deliberatif: Sistem ini menekankan pentingnya diskusi dan deliberasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
8. Demokrasi partisipatif: Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme seperti referendum atau perwakilan langsung.

Jawaban:

Penjelasan:

Keberagaman mata pencaharian penduduk menyebabkan keberagaman Jenis potensi alam.

karena Keberagaman mata pencaharian akan bisa menyebabkan keberagaman jenis² potensi alam.

Semoga bermanfaat

Jawaban:

sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah

Penjelasan:

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memegang otoritas yang lebih besar dan memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Masyarakat dianggap sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dan berorientasi pada hukum.

Jawaban:

sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah

Penjelasan:

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memegang otoritas yang lebih besar dan memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Masyarakat dianggap sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dan berorientasi pada hukum.