Apa saja yg di lindungi ham

Jawaban:

Aparatur desa adalah sebutan untuk para pejabat yang bekerja di tingkat desa / kelurahan. Mereka memiliki beberapa peran dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan desa atau kelurahan. Berikut ini adalah beberapa peranan aparatur desa:

1) Menyusun rencana pembangunan desa / kelurahan.

2) Menyusun dan mengelola anggaran desa/kelurahan.

3) Menyiapkan laporan keuangan dan laporan kegiatan desa / kelurahan.

4) Menjalankan program-program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa / kelurahan.

5) Menjadi wakil dari pemerintah desa / kelurahan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di desa / kelurahan.

6) Menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan dan layanan yang diperlukan.

7) Mengelola dan mengembangkan sumber daya desa / kelurahan, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan.

8) Menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan.

9) Menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa / kelurahan.

• Membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan
• administrasi pertahanan
• pembinaan
• Ketertiban masyarakat suatu desa
• persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan

Jawaban:

demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara bebas memberikan pendapatnya

Jawaban:

Agama memegang peranan yang penting dalam implementasi Pancasila dan UUD 45 karena Pancasila merupakan dasar filosofi Negara Indonesia yang mengandung lima sila yang salah satunya adalah Ketuhanan yang merujuk pada keyakinan akan Tuhan yang merupakan fondasi dari agama. Selain itu, UUD 45 juga mengakui keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia sebagai salah satu dasar negara.

Bangsa Indonesia mungkin saat ini kehilangan identitasnya sebagai bangsa karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi yang membuat masyarakat Indonesia terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap Pancasila juga dapat menjadi salah satu penyebab kehilangan identitas bangsa Indonesia.

Benturan antar umat beragama sering terjadi di Indonesia karena adanya perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap ajaran agama yang diyakini oleh masing-masing umat beragama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kepentingan politik dan ekonomi, serta adanya aksi provokasi dan fitnah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar umat beragama.

Rakyat Indonesia harus taat azas dan bernaung dibawah nilai-nilai moral Pancasila dan agama untuk menjaga keutuhan bangsa dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan dasar filosofi Negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia, sedangkan agama merupakan fondasi dari Pancasila yang mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan.

1. Agama memiliki urgensi yang besar dalam implementasi Pancasila dan UUD 45 karena agama merupakan salah satu dari lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, agama juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan budaya.

2. Bangsa Indonesia mungkin kehilangan identitasnya sebagai bangsa karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan tentang apa yang menjadi fondasi negara Indonesia. Beberapa orang mungkin merasa bahwa Pancasila adalah produk komunis karena tidak memahami hakikat dari Pancasila yang sebenarnya.

3. Benturan antar umat beragama di Indonesia mungkin terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan interpretasi tentang agama yang dipegang oleh masing-masing umat beragama. Selain itu, faktor-faktor seperti kepentingan politik, kemiskinan, dan ketidakadilan juga dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar umat beragama.

4. Agar keutuhan bangsa Indonesia dapat terjaga dan terhindar dari disintegrasi, rakyat Indonesia harus taat pada azas dan nilai-nilai moral Pancasila serta agama yang dipegang. Radikalisme merupakan isu yang sering terjadi di kampus dan dikalangan mahasiswa karena adanya pengaruh dari kelompok-kelompok ekstrem yang mengajak para mahasiswa untuk mengadopsi pandangan-pandangan yang ekstrem dan tidak memperhatikan toleransi dan keberagaman. Untuk menyikapi isu ini, mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan pandangan serta mampu mengembangkan kritikal thinking yang tajam. Selain itu, pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok ekstrem yang menyebarkan radikalisme.

Jawaban:

Penjelasan:

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara bersifat universal. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia, dan dianggap sebagai landasan yang menjamin keberlangsungan hidup bersama dalam suasana damai dan sejahtera. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu:

Ketuhanan yang maha esa

kemanusiaan yang adil dan beradab

persatuan Indonesia

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai-nilai dasar ini menekankan pada pentingnya keberagaman dan toleransi terhadap keberagaman, serta pemahaman bahwa keberlangsungan hidup bersama harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Nilai-nilai dasar ini juga menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta pemahaman bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama di depan hukum.

Jawaban:

Menurut pendapat saya, pemerintah tidak melanggar ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dengan melakukan privatisasi BUMN-BUMN yang berbentuk Persero terbuka (Tbk). Hal ini karena privatisasi merupakan suatu proses penjualan saham pemerintah kepada masyarakat luas atau swasta, bukan merupakan pengalihan kuasa pengelolaan kepada swasta. Selain itu, dengan privatisasi, BUMN-BUMN tersebut diharapkan dapat lebih efisien dan berdaya saing tinggi di pasar, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Namun demikian, pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi saat melakukan privatisasi BUMN. Pemerintah juga harus memberikan jaminan bahwa BUMN yang telah di privatisasi masih memiliki peran penting dalam hajat hidup orang banyak dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sebagai contoh, pemerintah harus memastikan bahwa harga barang dan jasa yang ditawarkan oleh BUMN yang telah di privatisasi masih terjangkau bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, tidak dapat disebut bahwa pemerintah melanggar ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dengan melakukan privatisasi BUMN-BUMN yang berbentuk Persero terbuka (Tbk), asalkan pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan memberikan jaminan bahwa BUMN tersebut masih memiliki peran penting dalam hajat hidup orang banyak.

Jawaban:

Kode etik profesi adalah kumpulan aturan dan standar yang mengatur perilaku profesional dalam suatu perusahaan. Kode etik profesi membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, membantu meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kode etik profesi juga membantu meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko tindakan yang tidak etis. Dengan mengikuti kode etik profesi, para pekerja dapat menghindari tindakan yang dapat menyebabkan masalah hukum atau masalah lainnya. Kode etik profesi juga membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dengan mengikuti kode etik profesi, para pekerja dapat menghindari tindakan yang dapat menyebabkan masalah hukum atau masalah lainnya. Kode etik profesi juga membantu meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko tindakan yang tidak etis. Dengan mengikuti kode etik profesi, para pekerja dapat menghindari tindakan yang dapat menyebabkan masalah hukum atau masalah lainnya.

Laporan Observasi Lingkungan Sekitar Rumah

Tanggal: [tanggal observasi]

Lokasi: RW [nomor RW] [nama kelurahan/desa]

Tujuan observasi: Untuk mengetahui tingkat kebersihan, sosial, ekonomi, dan jumlah penduduk di RW [nomor RW]

Hasil Observasi:

Kebersihan:

Lingkungan sekitar RW [nomor RW] terlihat cukup bersih, tidak terdapat sampah yang terbengkalai di jalanan atau taman-taman.

Namun, beberapa sampah terlihat terkumpul di sudut-sudut jalan, yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sosial:

Masyarakat di RW [nomor RW] terlihat cukup akrab dan saling menghargai satu sama lain.

Namun, terlihat adanya beberapa keluarga yang masih membakar sampah di halaman rumah mereka, yang dapat berdampak buruk bagi kualitas udara di lingkungan sekitar.

Ekonomi:

Dari observasi yang dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar warga di RW [nomor RW] bekerja sebagai buruh atau pedagang kecil.

Pendapatan yang diperoleh tidak terlalu tinggi, sehingga masih ada beberapa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Jumlah penduduk:

Berdasarkan informasi yang didapat, jumlah penduduk di RW [nomor RW] adalah sekitar [jumlah penduduk] orang.

Jumlah ini masih dapat ditoleransi oleh kapasitas lingkungan sekitar, sehingga tidak terjadi masalah kepadatan penduduk.

Kesimpulan:

Dari hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebersihan, sosial, ekonomi, dan jumlah penduduk di RW [nomor RW] masih dapat diterima. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dan mengurangi kebiasaan membakar sampah di halaman rumah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi warga RW [nomor RW].

Jawaban:

Semua jawaban tersebut merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa yang merdeka untuk dapat menghadapi permasalahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan:

F. Adanya kebebasan berpendapat

KPK adalah komisi yang dibentuk pada tanggal 2003 berdasarkan UU RI No 30 tahun 2002 tujuan dibentuknya KPK adalah untuk dalam menjalankan tugsanya KPK berpedoman pada asas kecuali…

A. Kepastian hokum

B. Produktifitas

C. Akuntabilitas

D. Kepentingan umum

E. Proporsionalitas

KPK adalah Singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK berpedoman kepada lima asas.

Lima asas tersebut meliputi :

• kepastian hukum.
• keterbukaan.
• Akuntabilitas.
• kepentingan umum.
• proporsionalitas.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Jawaban:

Jawabannya D.pengacara

Penjelasan:

sorry klo slh :)

Saat ini sering terjadi pelanggaran hak warga negara dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasaan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakkan hak warga negara dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakkan hak warga negara, diantaranya adalah dengan ...

A. meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di berbagai lingkungan kehidupan

B. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur pencegahan terhadap bullying

C. melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah

D.mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional anti bullying

E. membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional mapun lokal

Dalam Bullying ini Sangatlah Berbahaya, Bullying ini Terjadi karena ada Perbedaan dan Perselisihan Antar Manusia, Bullying ini sering Terjadi Di Kalangan Muda khususnya Pelajar.

Sudah Banyak Yang Kena Bullying ini,makanya Itu Para Pelajar berhak mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur pencegahan terhadap bullying supaya Tidak Ada Bullying.

Jawaban:

E. membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional maupun lokal

penjelasan:

kita membuat sebuah poster yg berisi tulisan tentang stop bullying, dampak "yg bisa terjadi ketika melakukan bullying dll

maaf klau salah

Jawaban:

b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara

Penjelasan:

kerna dengan kita tahu dan paham akan mengenai hak .kita bisa menjadi orang yang bisa membedakan hak kita dan hak orang lain

Jawaban:

A. Memahami hak dan kewajiban sebagai warganegara

Penjelasan:

Keterbukaan di bidang politik mengacu pada tingkat transparansi dan akses yang tersedia bagi warga negara untuk memahami proses politik dan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan. Dengan keterbukaan yang tinggi, warga negara dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Ini dapat membantu meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan mempromosikan demokrasi yang sehat.

Jawaban:

Penjelasan:

Semua pilihan jawaban di atas dapat menjadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Perkembangan IPTEK dan industri di Indonesia dapat memiliki dampak positif bagi masyarakat, termasuk:

A. meminimalis penggunaan tenaga manusia, dengan mengembangkan teknologi yang dapat menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi yang canggih juga harus dilakukan dengan pertimbangan etis dan tidak merugikan kepentingan pekerja.

B. meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan mengembangkan industri yang mampu memberikan lapangan kerja yang lebih banyak dan memberikan gaji yang lebih tinggi.

C. mengurangi ketergantungan bahan impor, dengan mengembangkan teknologi yang dapat memproduksi bahan yang diperlukan di dalam negeri, sehingga tidak tergantung pada impor dari luar negeri.

D. mendorong penggunaan alat canggih, dengan mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas industri.

E. memperbanyak pembangunan pabrik, dengan mengembangkan industri yang mampu memberikan lapangan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan produktivitas.

Jawaban:

Ir. Soekarno, sejbagai orang yang membuat panitia sembilan dan sebagai pemimpin dari komunisi

panitia sembilan.

Nama-nama orang yang disebutkan sebagai panitia sembilan :

• Ir. Soekarno (Ketua)
• Mr. Muhammad yamin
• Drs. Moh. Hatta (Wakil ketua)
• Abdul kahar muzakir
• H. Agus Salim
• Mr. A.A Maramis
• K.H. Wachid.Hasylim
• Abj. Tjokrosoejoso
• Mr. Achmad Soebandino

Dan itulah deretan nama nama profil panitia 9

______________________________________

》Semoga Bermanfaat 《

Undang Undang

Penjelasan:

Peraturan perundangan yang dimaksud dalah Undang Undang

Jawaban:

Peraturan perundangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan dari presiden untuk melaksanakan UUD 1945 adalah undang-undang (law) yang dibuat oleh parlemen untuk mengatur dan mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945.

Penjelasan:

Undang-undang ini merupakan salah satu cara untuk menjamin bahwa UUD 1945 diimplementasikan secara efektif di Indonesia.

Undang-undang ini dapat berupa undang-undang dasar (UUD), undang-undang terusan (UUT), undang-undang turunan (UUK), atau undang-undang lain yang bertujuan untuk melaksanakan UUD 1945.

Jawaban:

Beberapa contoh kasus hak asasi manusia di Indonesia yang telah ditangani oleh lembaga hak asasi manusia non-pemerintah (NGO) di Indonesia antara lain:

• Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, seperti penyiksaan, penangkapan tanpa alasan yang jelas, dan pembatasan akses terhadap hak atas kebebasan berserikat.
• Kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap wanita, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan orang.
• Kasus pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas informasi, termasuk pelarangan akses terhadap informasi publik, penyiksaan terhadap aktivis hak asasi manusia, dan penyiksaan terhadap jurnalis.

Jawaban:

Sejarah :

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan

Cara Pencegahan :

1.tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum

2.bersihkan aparatur hukum dari KKN

3.tegakan hukum tanpa tebang pilih

4.tingkatkan kesejahteraan pegawai negara

5.hilangkan budaya menyuap dari masyarakat

Penjelasan:

Semoga membantu dan bermanfaat :)

Jawaban:

Sejarah korupsi di Indonesia berlangsung sejak zaman penjajahan hingga saat ini.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

• Menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
• Menciptakan sistem hukum yang kuat dan efektif untuk menangani korupsi.
• Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
  

Penjelasan:

Selama masa penjajahan, korupsi sering terjadi di tingkat pemerintahan kolonial, terutama dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya alam. Setelah Indonesia merdeka, korupsi terus terjadi di tingkat pemerintahan nasional maupun daerah.

Jawaban:

kewajiban

Penjelasan:

........................

Jawaban:

Patuh pada peraturan sekolah merupakan tanggung jawab siswa di sekolah.

Penjelasan:

Patuh pada peraturan sekolah juga merupakan bagian dari tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi semua siswa.