5. Berikut adalah kegiatan yang menerapkan nilai sila pancasila, kecuali a. Memberi makan hewan b. Menanam pohon c. Memburu hewan-hewan liar d. Merawat tumbuhan dan hewan​

Jawaban:

Bagian yang memuat ketentuan subtansi peraturan perundang-undangan yang sulit dirumuskan dalam kalimat seperti daftar, tabel, peta, dan sektsa biasanya disebut dengan bagian aneks atau lampiran.

Penjelasan:

Bagian aneks biasanya berisi informasi yang sulit disajikan dalam bentuk teks, seperti daftar nama, alamat, atau nomor yang harus diikuti oleh pelaku usaha atau individu yang terkait dengan peraturan tersebut. Tabel atau peta juga bisa dimasukkan ke dalam bagian aneks untuk memberikan informasi visual yang lebih mudah dipahami.

Jawaban:

setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama

Penjelasan:

maaf kalo salah semoga membantu

Penjelasan:

jawaban : A

maaf kalo slah

oleh Sondra stein pada tahun 2000.

Penjelasan:

Good luck:)

Jawaban:

D.Produksi yang sangat melimpah

Penjelasan:

Semoga membantu

Jawaban:

A. Dasar negara

Penjelasan:

karena ancaman tersebut mengancam keberadaan Dasar negara

Penjelasan:

Proses pembuatan anak dimulai dengan konsepsi, yaitu saat sel telur dari wanita bertemu dengan sel sperma dari pria. Sel telur dan sel sperma bergabung untuk membentuk sebuah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam rahim wanita selama 9 bulan.

Selama masa kehamilan, embrio akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang siap lahir. Pada akhir trimester ketiga, bayi akan siap untuk lahir. Proses persalinan dimulai dengan kontraksi rahim yang menyebabkan pembukaan serviks dan pengeluaran bayi. Setelah bayi lahir, dokter akan memotong tali pusat dan membersihkan bayi. Setelah itu, bayi akan disusui oleh ibunya.

Jawaban:

1. Jawaban: d. Tap MPR-UU-UU 1945

Penjelasan: Undang-Undang No. 12 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan undang-undang tertinggi di Indonesia. Di bawah UU ini terdapat Tap MPR (Tatacara Pemilihan Umum) dan UU (Undang-Undang). Di bawah UU dan Tap MPR, ada Perda (Peraturan Daerah), Perpres (Peraturan Presiden), dan Perppu (Peraturan Presiden yang memerlukan persetujuan dari DPR).

2. Jawaban: d. DPR

Penjelasan: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR berkewajiban untuk menetapkan undang-undang, merencanakan dan mengelola anggaran, serta memonitor pelaksanaan kebijakan pemerintah.

3. Jawaban: e. Terciptanya masyarakat yang berjiwa nasionalisme

Penjelasan: Pla Wawasan Nusantara adalah filosofi yang menitikberatkan pada semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika semua individu di Indonesia memiliki jiwa nasionalisme ini, akan tercipta masyarakat yang saling memiliki rasa saling menghargai, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.

4. Jawaban: b. DPRD

Penjelasan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga negara di Indonesia yang berwenang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah daerah. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan daerah, menetapkan anggaran, serta memonitor pelaksanaan pemerintah daerah.

5. Jawaban: b. Pasal 28E Ayat 1

Penjelasan: Pasal 28E Ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Setiap orang berhak untuk menjalankan ibadah beragam sesuai dengan keyakinannya dan tidak akan dipaksa untuk menganut agama lain. Dengan adanya pengamanan dan penjagaan di Kota Bandung, maka para anggota FKUB dapat melaksanakan ibadah Idul Fitri dengan aman.

Jawaban:

Contoh kasus dalam metode deskriptif perilaku dalam antropologi hukum adalah kasus tentang pembagian hak aset di sebuah masyarakat. Dalam kasus ini, antropolog hukum akan melakukan studi mendalam tentang bagaimana hak aset dibagikan di suatu masyarakat. Antropolog akan mencari tahu bagaimana masyarakat menentukan siapa yang berhak menerima hak aset dan bagaimana hak aset dibagi antara anggota masyarakat. Antropolog hukum juga akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hak aset dapat berpengaruh pada hubungan di antara anggota masyarakat. Metode deskriptif perilaku ini bisa membantu mengetahui bagaimana masyarakat menjalankan hukumnya dan bagaimana mereka membuat keputusan hukum yang tepat berdasarkan konteks masyarakat.

Contoh kasus yang dapat diteliti dalam metode deskriptif dalam antropologi hukum adalah studi tentang bagaimana hukum pernikahan di masyarakat tersebut dipahami dan diterapkan. Dalam kasus ini, seorang antropolog hukum dapat melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat untuk mengumpulkan data tentang bagaimana hukum pernikahan di masyarakat tersebut dipahami dan diterapkan, serta bagaimana hukum pernikahan tersebut mempengaruhi interaksi sosial dan kebijakan di dalam masyarakat.

Sebagai contoh lain, seorang antropolog hukum juga dapat meneliti bagaimana hukum pewarisan di masyarakat tersebut dipahami dan diterapkan, serta bagaimana hukum pewarisan tersebut mempengaruhi interaksi sosial dan kebijakan di dalam masyarakat.

Dengan melakukan studi tersebut, antropolog hukum dapat memahami bagaimana hukum dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut mempengaruhi interaksi sosial dan kebijakan di dalam masyarakat. Ini dapat membantu antropolog hukum untuk memberikan saran dan rekomendasi yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat dikembangkan dan diterapkan secara lebih efektif di dalam masyarakat tersebut.

Jawaban:

untuk memahami permasalahan di lingkup Antropologi hukum.

Penjelasan:

Antropologi hukum:

Mempunyai beberapa manfaat untuk menyelesaikan perkara" hukum yang ada di masyarakat, yakni secara teoritis. Dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana, dan modern.

Maaf kalau salah kak...

semoga jawaban dari saya, dapat membantu kakak...

sukses selalu!

Salah satu contoh metode studi kasus dalam antropologi hukum yang sederhana yang bisa ditemukan di dalam masyarakat adalah studi tentang bagaimana hukum adat di suatu desa diterapkan dalam praktiknya. Dalam studi ini, seorang antropolog hukum akan melakukan penelitian di sebuah desa yang memiliki hukum adat yang berlaku. Antropolog tersebut akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen-dokumen yang ada di desa tersebut.

Setelah data terkumpul, antropolog tersebut akan menganalisis bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa tersebut. Misalnya, antropolog tersebut akan mengkaji bagaimana hukum adat tersebut digunakan dalam menyelesaikan sengketa di desa tersebut, bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi hubungan sosial di desa tersebut, dan sebagainya.

Setelah menganalisis data yang terkumpul, antropolog tersebut akan menyimpulkan bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat di desa tersebut dan bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut. Studi ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum adat di suatu desa bekerja dan bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di desa tersebut.

Salah satu contoh metode studi kasus dalam antropologi hukum adalah studi tentang bagaimana hukum adat di suatu masyarakat diterapkan dalam praktiknya. Dalam studi ini, seorang antropolog hukum akan melakukan penelitian di suatu masyarakat yang memiliki hukum adat yang berlaku. Antropolog tersebut akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen-dokumen yang ada.

Setelah data terkumpul, antropolog tersebut akan menganalisis bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Misalnya, antropolog tersebut akan mengkaji bagaimana hukum adat tersebut digunakan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat, dan sebagainya.

Setelah menganalisis data yang terkumpul, antropolog tersebut akan menyimpulkan bagaimana hukum adat tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat tersebut dan bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tersebut. Studi ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum adat di suatu masyarakat bekerja dan bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut.

Metode studi kasus seperti ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam antropologi hukum karena dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana hukum adat di suatu masyarakat bekerja dan bagaimana hukum adat tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut.

Jawaban:

Metode studi kasus dalam antropologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana hukum dipahami, diimplementasikan, dan diinterpretasikan oleh masyarakat di tempat tertentu. Ini merupakan cara yang baik untuk mengumpulkan data tentang bagaimana hukum dianggap oleh masyarakat, bagaimana hukum terkait dengan kebiasaan dan norma-norma lokal, dan bagaimana hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menggunakan metode studi kasus dalam antropologi hukum, seorang peneliti akan mencari satu atau lebih masyarakat atau kelompok yang akan diteliti dan menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data tentang bagaimana hukum dipahami dan diimplementasikan di tempat tersebut. Teknik yang mungkin digunakan termasuk wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen.

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis dan menafsirkan data tersebut untuk mengetahui bagaimana hukum dipahami, diimplementasikan, dan diinterpretasikan oleh masyarakat yang diteliti. Hasil dari studi kasus ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat tertentu dan bagaimana ia terkait dengan kebiasaan, norma, dan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat tersebut.

Penjelasan:

jadikan jawaban yang terbaik

Jawaban:

d. hak

tapi sebeleum mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban terlebih dulu

Jawaban:

e. Terciptanya masyarakat yang berjiwa nasionalisme.

Penjelasan:

Dampak positif yang dapat terjadi jika wawasan nusantara tertanam dalam setiap individu warga negara adalah terciptanya masyarakat yang berjiwa nasionalisme.

Wawasan nusantara adalah pemahaman tentang keberagaman budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal di Indonesia, serta kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dengan memahami dan menghargai keberagaman tersebut, maka akan tercipta masyarakat yang lebih toleran dan saling menghargai satu sama lain, sehingga tercipta masyarakat yang berjiwa nasionalisme yang kuat.

Penjelasan:

Pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak merdeka hingga sekarang. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masing-masing periode tersebut:

1. Periode sebelum merdeka: Pemerintahan daerah di Indonesia sebelum merdeka terutama terdiri dari kerajaan-kerajaan tradisional yang berdaulat di wilayahnya masing-masing. Salah satu tantangan utama pemerintahan daerah pada masa ini adalah bagaimana mengelola wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan adat istiadat yang berbeda.
2. Periode setelah merdeka: Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintahan daerah mengalami beberapa perubahan. Pemerintah mencoba untuk mengintegrasikan berbagai kerajaan tradisional ke dalam struktur pemerintahan nasional yang baru. Salah satu tantangan utama pada masa ini adalah bagaimana mengelola wilayah yang luas dengan cara yang efektif, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar luas.
3. Pasca reformasi: Setelah terjadi reformasi pada tahun 1998, pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Salah satu perubahan terpenting adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Salah satu tantangan utama pemerintahan daerah pada masa ini adalah bagaimana mengelola kewenangan yang lebih besar dengan baik dan bertanggung jawab, serta bagaimana mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Penjelasan:

1. Periode sebelum merdeka:

Tantangan politik: Pemerintahan daerah harus berhadapan dengan kolonialisme yang menjajah Indonesia. Pemerintah daerah juga harus mengatur keberlangsungan pemerintahan daerah di tengah tekanan dari pihak kolonial.

Tantangan ekonomi: Pemerintah daerah harus mengelola sumber daya yang terbatas dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah tekanan dari pihak kolonial.

Tantangan sosial: Pemerintah daerah harus mengelola perbedaan agama, budaya, dan ras di tengah masyarakat yang heterogen. Pemerintah daerah juga harus mempertahankan kedamaian di tengah tekanan dari pihak kolonial.

2. Periode setelah merdeka:

Tantangan politik: Pemerintah daerah harus mengelola kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pemerintahan daerah, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas. Pemerintah daerah juga harus menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah.

Tantangan ekonomi: Pemerintah daerah harus mengelola sumber daya yang terbatas dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mengelola perekonomian daerah dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan sosial: Pemerintah daerah harus mengelola perbedaan agama, budaya, dan ras di tengah masyarakat yang heterogen. Pemerintah daerah juga harus menangani masalah sosial yang timbul, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik sosial.

3. Pasca reformasi:

Tantangan politik: Pemerintah daerah harus mengelola kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pemerintahan daerah, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.

Jawaban:

a

Penjelasan:

UUD 1945 pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Jawaban:

Indeologi merupakan suatu sistem nilai dan prinsip yang menjadi landasan dasar bagi pembentukan suatu negara. Indeologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan pengambilan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, indeologi juga memiliki fungsi sebagai pemersatu bagi seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut.

Jawaban:

Indeologi adalah sistem prinsip atau keyakinan yang mendasari pemikiran dan tindakan seseorang atau sekelompok orang. Indeologi juga merupakan sistem nilai yang memandu cara pandang seseorang terhadap kehidupan dan dunia. Indeologi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tindakan dan kebijakan suatu negara.

Arti penting indeologi bagi suatu negara adalah sebagai berikut:

Menjadi acuan dasar pemikiran dan tindakan negara: Indeologi menjadi acuan dasar bagi pemikiran dan tindakan negara, sehingga indeologi tersebut harus dijadikan sebagai landasan bagi segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagai pengikat kesatuan bangsa: Indeologi dapat menjadi pengikat kesatuan bangsa karena indeologi tersebut dapat menyatukan pandangan dan cara pandang seluruh warga negara terhadap kehidupan dan dunia.

Sebagai pendorong perubahan: Indeologi dapat menjadi pendorong perubahan bagi suatu negara, karena indeologi tersebut dapat menjadi ideologi yang mengarahkan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat.

Sebagai sumber inspirasi: Indeologi dapat menjadi sumber inspirasi bagi warga negara untuk terus bekerja dan berjuang demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik sesuai dengan indeologi yang diyakininya.

Semoga jawaban ini membantu!

Penjelasan:

ideologi sedikit typo

Jawaban:

Dalam batang tabuh UUD 1945 terkandung sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, dipisahkan dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan, sementara parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Keberadaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan ciri khas dari sistem presidensial.

B. Perusahaan

Kegiatan yang tujuannya mencari untung dan diharapkan keuntungannya tidak hanya bagi pemilik saja, tetapi juga sekitar menguntungkan bagi masyarakat (stakeholder), merupakan salah satu dari unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Firma, perusahaan, yayasan, dan koperasi adalah beberapa jenis organisasi yang dapat memiliki tujuan mencari untung, namun hanya perusahaan yang diharapkan memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Jawaban:

B. Perusahaan (company)

Penjelasan:

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dengan menjual barang atau jasa kepada masyarakat. Perusahaan dapat menjadi bentuk usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok individu, ataupun oleh badan hukum seperti yayasan atau koperasi.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah kegiatan yang tujuannya mencari keuntungan tidak hanya bagi pemilik (shareholder) saja, tetapi juga sekitar menguntungkan bagi masyarakat (stakeholder). Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat setempat, dan pemerintah. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan stakeholder akan memiliki reputasi yang baik di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta membantu dalam meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Jawaban:

Lembaga negara tingkat daerah kabupaten adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan di tingkat kabupaten. Di Indonesia, lembaga negara tingkat daerah kabupaten disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. DPRD Kabupaten terdiri dari anggota yang terpilih secara demokratis dari masyarakat di kabupaten tersebut, yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten.

DPRD Kabupaten memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

Menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Menyelenggarakan pembangunan di daerah kabupaten.

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menyelenggarakan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta lembaga negara lainnya.

DPRD Kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bersifat mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di kabupaten tersebut. Peraturan daerah tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten); dan. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali kota & DPRD Kota).

Maaf ya kalo salah:)