Tantangan pembelajaran PKn di SD di masa depan diantaranya adalah:
Perubahan kurikulum: Kurikulum PKn di SD terus berubah dan diperbaharui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Ini berarti guru harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengajarkan kurikulum baru yang lebih kompleks.
Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pembelajaran PKn di SD akan semakin meningkat di masa depan. Ini membutuhkan guru untuk memiliki keterampilan teknologi yang baik dan menggunakannya secara efektif dalam pembelajaran.
Diversifikasi kelompok siswa: Kelompok siswa di sekolah akan semakin beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa dengan latar belakang yang berbeda. Ini membutuhkan guru untuk memiliki kemampuan untuk mengajarkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa.
Globalisasi: PKn di SD juga harus memperhatikan perkembangan global dan bagaimana itu mempengaruhi masyarakat lokal. Ini membutuhkan guru untuk memiliki pengetahuan tentang peristiwa dan isu global yang relevan.
Hambatan pembelajaran PKn di SD di masa depan diantaranya adalah:
Kurangnya sumber daya: Sekolah dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mengajarkan PKn secara efektif, seperti buku teks, peralatan, dan ruangan yang sesuai.
Kurangnya waktu: Pembelajaran PKn di SD sering kali terbatas oleh waktu yang tersedia untuk mengajarkannya, sehingga guru mungkin tidak dapat memberikan cukup waktu untuk membahas topik secara mendalam.
Kurangnya dukungan: Dukungan yang tidak kuat dari orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi hambatan bagi pembelajaran PKn di SD.
Kurangnya motivasi siswa: Siswa mungkin tidak tertarik dengan materi PKn atau tidak memahami manfaatnya, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar.
Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok yang adalah untuk
Gerakan Non Blok (Non-Aligned Movement atau NAM) adalah sebuah gerakan internasional yang didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan untuk mengelola hubungan antar negara yang tidak terafiliasi dengan blok politik atau militer apapun. Gerakan ini terdiri dari negara-negara yang ingin mempertahankan kemerdekaan dan kemandiriannya, serta tidak ingin terikat oleh kepentingan blok-blok utama dunia seperti Blok Barat atau Blok Timur.
Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok adalah karena pada masa itu, dunia sedang dibagi menjadi dua blok utama yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua blok ini saling bersaing untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia dan memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain. Hal ini menyebabkan banyak negara yang tidak ingin terikat oleh kepentingan salah satu blok tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk bergabung dengan Gerakan Non Blok.
Gerakan Non Blok telah berkembang menjadi organisasi internasional yang diakui di dunia dengan anggota lebih dari 120 negara. Gerakan ini terus berupaya untuk menjadi forum yang mempromosikan dialog, kerja sama, dan pertukaran pemikiran antar negara, serta memperjuangkan prinsip-prinsip damai, keadilan, dan perdamaian di dunia.
mengapa kasus kekerasan orang tua siswa kepada guru berulangkali terjadi di pendidikan nasional kita?
Kasus kekerasan orangtua siswa terhadap guru pada daerah pendidikan di Indonesia dapat terjadi berulang kali dikarenakan tidak adanya ketegasan ataupun penindaklanjutan yang cukup tegas atau yang cukup kuat untuk membuat jera para pelaku kekerasan untuk menghentikan aksinya.
PembahasanKekerasan dalam lingkungan sekitar kita memang sangat tidak diperbolehkan. Seperti yang dapat kita lihat, kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang marak terjadi dan hampir dianggap sebagai sebuah normalitas atau kebiasaan.
Yuk, simak lebih lanjut materi tentang Hak Asasi Manusia pada brainly.co.id/tugas/44701223
#BelajarBersamaBrainly
dinamika dan tantangan pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan di sulawesi tengah
Jawaban:
Jawaban: Tantangan yang dihadapi Pancasila adalah sebagai berikut. Perkembangan iptek melaju dengan melibatkan unsur sosial budaya global yang belum tentu sesuai dengan kultur bangsa Indonesia
Bagaimana pemenuhan hak Kalian sebagai pelajar? Apa Sudah terpenuhi dengan baik atau Masih kurang? Jelaskan pendapat Kalian.
Hak adalah segala sesuatu yag menjadi milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia dan warga negara. Seperti mendapat kebebasan berpendapat, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai, mendapat kasih sayang dan bimbingan dari orang tua, tercukupi kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya.
Hak sebagai pelajar di antaranya :
Kasus hukum herry wirawan termasuk peradilan apa? contoh: peradilan anak atau peradilan hak asasi manusia atau peradilan yg lain.
Jawaban:
"Peradilan Anak" Penjelasan : Hakim menilai Herry terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung. Vonis dibacakan majelis hakim yang dipimpin Yohanes Purnomo Suryo dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (15/2/2022).5 Apr 2022dikarenakan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.MAAF KALAU SALAH YA, INI MENURUT AKU YA....TRIMS...1. Sebagai norma dasar negara yang fundamental, Pancasila mempunyai arti... A aturan Aaturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara B. aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat C. aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku D. kaidah negara yang berlaku untuk selamanya
Jawaban:
c
Penjelasan:
kalo yg A itu UUD1945
*KL SALAH*
mohon maaf
Faktor apa yang menjadikan sebuah sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara lain? .
Jawaban:
Geografi,sda(sumber daya alam),dan setiap negara mempunyai ideologi yang berbeda dengan negara lain
Bermusyawarah adalah mencapai
Mufakat atau persetujuan bersama
Jelaskan pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakat di berbagai bidang
Pemerintah daerah adalah pemerintah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah yang ditanggungnya. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Masing-masing pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat di berbagai bidang, seperti:
Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus kepentingan masyarakat di berbagai bidang, dan harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan tersebut.
Hambatan, tantangan dalam pilkosis dan makna projek p5?
Jawaban:
Hambatan dalam pilkosis (pemilihan kota) adalah berbagai faktor yang menghambat proses pemilihan kota, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, konflik antarkelompok, dan masalah keuangan.
Tantangan dalam pilkosis adalah berbagai faktor yang menantang proses pemilihan kota, seperti perbedaan pendapat antarkelompok, masalah lingkungan, dan masalah keamanan.
Projek P5 adalah proyek yang difokuskan pada lima bidang utama, yaitu pertahanan, keamanan, kemakmuran, pembangunan, dan pembangunan sumber daya manusia. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi landasan bagi pembangunan nasional.
Penjelasan:
Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara undang undang no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menjabarkan hak dan kewajiban dari masing masing pihak yaitu negara dan warga negara menurut undang undang tersebut. adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan anda mengenai hal tersebut
Hak merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Hak juga sering dikaitkan dengan peraturan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan HAM menjaga hak dari setiap manusia. Sedangkan Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban membuat seseorang tersebut mendapatkan haknya.
Pembahasan:Hak merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Hak sesorang sudah dimiliki pada saat ia lahir. Hak seseorang berbeda dengan orang lain. Hal ini dikarenakan dari batin seseorang tersebut. Hak juga sering dikaitkan dengan peraturan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan HAM menjaga hak dari setiap manusia. Jika ada orang yang mekanggar HAM, maka ia akan terkena sanksi. Hak juga berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada setiap seseorang.
Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban harus dilaksanakan, karena sudah peraturan yang ada pada seseorang. Kewajiban membuat seseorang tersebut mendapatkan haknya. Kewajiban sebagai kita yaitu sedang mencari ilmu disekolah. Maka kita akan mendapatkan hak berupa belajar. Kewajiban dapat dilakukan dimana saja. Kewajiban terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28J ayat 1, dan pasal 30 ayat1.
Macam Macam Hak Asasi Manusia
Macam Macam Kewajiban
Pelajari lebih lanjut materi tentang pengertian keseimbangan hak dan kewajiban brainly.co.id/tugas/2390294
#BelajarBersamaBrainly#SPJ1
Menurut analisis saudara, apakah tanah yang sudah memiliki sertifikat merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya?
Jawaban:
Sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti kelahiran bukti formal, karena semua penjelasan yang terkandung di dalamnya dipandang sebagai informasi dari pejabat penerbit dan penerbitannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat sulit dibatalkan atau dinyatakan tidak ...
Jawaban:
Penjelasan:
Sertifikat tanah merupakan salah satu dokumen yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sertifikat tanah merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu.
Kondisi tersebut antara lain:
Bila sertifikat tanah tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bila sertifikat tanah tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bila sertifikat tanah tersebut diperoleh dengan cara yang merugikan pihak lain.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sertifikat tanah merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya, kecuali dalam kondisi-kondisi tersebut. Namun, bila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai kepemilikan tanah, maka pihak yang terlibat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agraria untuk memperoleh keputusan yang memenuhi haknya.
donate recehyna kk
trakteer.id/dodosan/tip
Masyarakat Madani yang ingin di bangun bangsa Indonesia adalah masyarakat demokrasi ,cerdas ,dan
jawabban;
masyarakat demokrasi,cerdas dan maju.
Penjelasan:
maaf klok slh
b. c. PBB d. Daniel Bell Koentjaraningrat 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok 2) Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri 3) Adanya ruang publik yang bebas 4) Adanya kemampuan membatasi kuasa agar ia tidak intervensi 5) Partai politik yang independen Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri masyarakat madani menurut Daniel Bell adalah nomor... a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 1, 4, dan 5 d. 2, 4, dan 5
Masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang memiliki prinsip moral sebagai landasannya dalam penciptaan stabilitas masyarakat dan kebebasan individu. Menurut Daniel Bell, nomor yang menunjukkan ciri-ciri dari masyarakat madani adalah (C) 1, 4, dan 5.
PembahasanMasyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang memiliki prinsip moral sebagai landasannya dalam penciptaan stabilitas masyarakat dan kebebasan individu. Masyarakat madani juga bisa dibilang merupakan suatu kelompok masyarakat yang maju, beradab, dan juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Daniel Bell, berikut adalah beberapa ciri-ciri dari masyarakat madani:
Materi tentang masyarakat madani brainly.co.id/tugas/676140
#BelajarBersamaBrainly #SPJ9
analisis mengapa semua norma hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan sila sila yang ada dalam pancasila!
Jawaban:
Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjadikan hukum sebagai norma di dalam negara, di mana hukum- hukum tersebut seharusnya dibentuk dengan berdasarkan pada Pancasila, karena sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan tata dalam masyarakat
Setelah indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, bagaimana eksistensi kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya?.
Jawaban:
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, eksistensi kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya terus berlangsung. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, dengan banyak suku, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pemerintah Indonesia juga menghargai dan mendukung keberlangsungan kebudayaan-kebudayaan tersebut, termasuk dengan memberikan dukungan keuangan dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan budaya. Selain itu, kebudayaan Indonesia juga terus dikembangkan dan dipertahankan melalui berbagai kegiatan, seperti festival-festival budaya, pertunjukan-pertunjukan seni, dan acara-acara lainnya.
Tidak membeda-bedakan suku agama dan ras termasuk salah satu bentuk penghormatan.
Jawaban:
Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras merupakan salah satu bentuk menghormati suku bangsa. Karena jika kita menghormati suku bangsa, maka sama saja kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, bahasa, antargolongan, dan sebagainya.
Penjelasan:
#Kenapa kita tidak boleh membeda bedakan suku ras dan agama?
karena dalam pancasila pun sudah dikatakan bahwa kita harus bersatu dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, juga telah disebutkan dlm semboyan "bhinneka tunggal ika" yg artinya berbeda beda tetapi tetap satu juga.
Silahkan Saudara analisis, bagaimanakah klasifikasi hak atas tanah bekas hak barat setelah dilakukan konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria!
Klasifikasi hak atas tanah bekas hak barat setelah dilakukan konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terbagi menjadi tiga
kategori, yaitu:
Hak atas tanah negara: Hak atas tanah negara merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Tanah negara dapat dikelola langsung oleh negara atau diberikan kepada masyarakat melalui sistem hak pengelolaan.
Hak atas tanah pribadi: Hak atas tanah pribadi merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tanah pribadi dapat diperoleh melalui pembelian, waris, atau cara lain yang diatur oleh hukum.
Hak atas tanah adat: Hak atas tanah adat merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dan digunakan sesuai dengan tradisi dan norma-norma adat yang berlaku. Tanah adat dapat diperoleh melalui hak waris at
A. Silakan Saudara analisis apakah tanah waqaf dapat diubah statusnya demi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. B. Silakan Saudara analisis apakah pembangunan tempat ibadah bagian dari kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
.
Jawaban:
Tanah waqaf tidak dapat diubah statusnya kecuali dengan persetujuan bersama dari pembuat waqaf, pemegang amanah waqaf, dan/atau lembaga waqaf yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Pembangunan tempat ibadah dapat dianggap sebagai kepentingan umum jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:
A. Silakan saudara analisis apakah tanah yang sudah didaftarkan dan bersertipikat dapat dibatalkan kepemilikannya! B. Menurut analisis saudara, apakah tanah yang sudah memiliki sertipikat merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya!
Untuk menjawab pertanyaan A, tanah yang sudah didaftarkan dan bersertipikat tidak selalu dapat dibatalkan kepemilikannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, seperti alasan pembatalan kepemilikan, proses pendaftaran tanah yang telah dilakukan, dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, tanah yang sudah memiliki sertipikat dapat dibatalkan kepemilikannya jika terdapat kecurangan atau pelanggaran hukum dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Namun, pembatalan kepemilikan tanah biasanya tidak mudah dan memerlukan proses hukum yang panjang.
Untuk menjawab pertanyaan B, menurut analisis, tanah yang sudah memiliki sertipikat merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya. Sertipikat merupakan bukti resmi yang menyatakan bahwa seseorang adalah pemilik tanah tersebut, dan tidak dapat dibatalkan kepemilikannya tanpa adanya proses hukum yang sah. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, pembatalan kepemilikan tanah tidak selalu tidak mungkin terjadi dan tergantung pada beberapa faktor yang telah disebutkan.