Tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi.

Jawaban:

Dampak kenakalan remaja pasti akan berimbas pada remaja tersebut. Apabila tidak segera ditangani, remaja tersebut akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian buruk. Remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan tertentu pastinya akan dihindari atau malah dikucilkan oleh banyak orang.

Jawaban:

Tanggal 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI

(Maaf kalau salah )

Jawaban: Tahun 1959-1965

Jawaban:

Penjelasan:

Jawaban:

tidak merasa keberatan

Jawaban:

Sistem tata kehidupan negara yang megutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah adalah sistem demokrasi.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik diambil melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam sistem demokrasi, pemerintah merupakan pelayan rakyat dan harus mendengarkan dan memperhatikan aspirasi rakyat dalam mengambil keputusan. Selain itu, sistem demokrasi juga mengakui hak-hak asasi manusia dan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mengekspresikan pendapat dan mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan.

Sistem demokrasi memiliki beberapa keuntungan, diantaranya:

• Memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mempengaruhi keputusan politik yang diambil.
• Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan.
• Mempromos

Penjelasan:

Sikap Demokrasi Adalah Perilaku Keseharian Yang Di Dasarkan Kepada Semangat Demokrasi Keluarga Yaitu :

1. Berlaku Adil Terhadap Semua Anggota Keluarga Tanpa Ada Rasa Pilih Kasih

2. Saling Menghormati Antar Sesama Keluarga

3. Memecahkan Musyawarah Dengan Mufakat.

Jawaban:

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintahkan yang didasarkan pada adat disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada adat.

Jawaban:

2. Perhatikan contoh kasus berikut ini:

Sebuah toko buku ingin membangun aplikasi basis data untuk memudahkan transaksinya.

Beberapa proses yang dilakukan adalah:

1. Pembeli harus dipastikan sudah menjadi member terlebih dahulu

2. Setiap transaksi yang terjadi harus dapat mencatat buku yang dijual beserta kasirnya.

Dari kasus di atas, silahkan Anda identifikasi entitas-entitas yang diperlukan di dalam aplikasi

penjualan buku tersebut!

Jawaban:

Simpulan yang tepat adalah: D. Ada ilmuan kreatif.

Penjelasan:

Ini karena premis pertama yang diberikan ("Semua seniman kreatif") tidak merujuk pada kelompok ilmuwan secara khusus, sehingga tidak dapat menyimpulkan bahwa semua ilmuwan tidak kreatif.

Selain itu, premis kedua yang diberikan ("Ada ilmuan yang tidak kreatif") menunjukkan bahwa tidak semua ilmuwan tidak kreatif, sehingga simpulan yang tepat adalah bahwa ada ilmuwan yang kreatif.

Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )

dalam Pasal 5 Ketetapan Muktamar

VIII PPP No: 8/TAP/MUKTAMAR VIII/

PPP/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga PPP, disebutkan bahwa

tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat

madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin,

dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

di bawah rida Allah Subhanahu Wata'ala.

Penjelasan:

Pancasila sebagai dasar pengembang IPTEK menghadapi beberapa tantangan, diantaranya:

1. Pelaksanaan Pancasila yang tidak sesuai dengan asas-asasnya: Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan dan aktivitas pembangunan, termasuk dalam pengembangan IPTEK. Namun, terkadang terjadi pelaksanaan Pancasila yang tidak sesuai dengan asas-asasnya, seperti korupsi, diskriminasi, dan kekerasan. Hal ini dapat mengganggu terwujudnya pembangunan yang sejahtera dan adil sesuai dengan cita-cita Pancasila.
2. Ketidakseimbangan pembangunan: Pembangunan IPTEK harus merata dan seimbang antar daerah dan sektoral, agar tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi ketidakseimbangan pembangunan, terutama antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta antara sektor industri dan pertanian. Hal ini dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan yang merata sesuai dengan cita-cita Pancasila.
3. Masalah lingkungan hidup: Pembangunan IPTEK harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup, agar tidak merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Namun, seringkali terjadi pembangunan IPTEK yang tidak memperhatikan masalah lingkungan hidup, seperti pembukaan lahan hutan, pencemaran air, dan polusi udara. Hal ini dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan yang sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila.
4. Ketidaksetaraan akses terhadap IPTEK: Pembangunan IPTEK harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bersama, agar semua orang dapat menikmati manfaatnya secara adil. Namun, seringkali terjadi ketidaksetaraan akses terhadap IPTEK, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, miskin, dan terpinggirkan. Hal ini dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan yang adil sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Bumi yang penuh harapan,

Pusaka warisan nenek moyang,

Kaya akan budaya dan tradisi,

Majulah wahai negeriku,

Tanah air tercinta,

Menggendong harum kesatuan,

Bangsa yang berdiri teguh,

Majulah wahai negeriku,

Bersatu padu untuk kemajuan,

Gerbang emas menuju kemakmuran,

Dalam watak adil dan jujur,

Majulah wahai negeriku,

Setiap tangan meraih amanah,

Mewujudkan mimpi yang elok,

Negeri yang nyaman sentosa,

Majulah wahai negeriku,

Semangat juang dan kebersamaan,

Menjadi harta tunggal,

Demi meraih mimpi,

Majulah Negeriku.

Jawaban:

- Supremacy of Law

- Equality Before The Law

- Human Rights

Penjelasan:

- Supremacy of Law ⇒ Dalam negara hukum, posisi tertinggi adalah kedudukan hukum, berarti kekuasaan harus tunduk pada hukum juga. Hukum ini juga berfungsi untuk melindungi kesejahteraan rakyat

- Equality Before The Law ⇒ kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama

- Human Rights ⇒ meliputi 4 hal pokok yaitu                                              The rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi)                          The rights to freedom of discussion ( kemerdekaan berdiskusi)                      The rights to public meeting ( kemerdekaan mengadakan rapat)

Penjelasan:

Soko guru demokrasi adalah kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa baik seorang guru mempromosikan nilai-nilai demokrasi dalam kelas. Menurut Alamudi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru demokrasi, yaitu:

1. Menghargai hak asasi manusia: Guru harus memperlakukan setiap siswa dengan adil dan menghargai hak asasi manusia mereka, termasuk hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan.
2. Menghargai perbedaan: Guru harus mampu menghargai perbedaan antar individu dan tidak diskriminatif terhadap siswa berdasarkan latar belakang, ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual.
3. Mempromosikan partisipasi aktif: Guru harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas.
4. Menciptakan iklim belajar yang sehat: Guru harus menciptakan iklim belajar yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk belajar dan berkembang.
5. Menghargai toleransi: Guru harus mendorong siswa untuk toleran terhadap orang lain yang berbeda dan membantu mereka memahami bahwa perbedaan adalah hal yang normal dan tidak harus ditolak atau dihindari.
6. Mempromosikan kejujuran: Guru harus mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kelas dan menanamkan prinsip-prinsip etika yang baik kepada siswa.
7. Mempromosikan solidaritas: Guru harus mendorong siswa untuk memahami bahwa keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan orang lain dan mempromosikan solidaritas sosial di kelas.

Jawaban:

Ada beberapa faktor yang memengaruhi struktur organisasi, yaitu  

1. strategi organisasi,

2. skala organisasi,

3. teknologi, serta

4. lingkungan

Jawaban:

Contoh 8 kasus pelanggran HAM yang terjadi di Indonesia.

1. Peristiwa Pembunuhan Massal 1965

2. Peristiwa Talangsari-Lampung 1989

3. Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

4. Tragedi Semanggi I 1998

5. Tragedi Semanggi II 1999

6. Kasus Wasior dan Wamena (2001 dan 2003)

7. Kerusuhan Mei 1998

8. Penembakan Misterius "Petrus" 1982-1985

Penjelasan:

Berikut penjelasan 8 kasusnya:

1. Peristiwa Pembunuhan Massal 1965

Pada 2012, Komnas HAM menyatakan menemukan ada pelanggaran HAM berat pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sejumlah kasus yang ditemukan antara lain penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perbudakan. Kasusnya macet di Kejaksaan Agung. Korban mencapai 1,5 juta orang yang sebagian besar anggota PKI atau ormas yang berafiliasi dengannya.

2. Peristiwa Talangsari-Lampung 1989

Pada Maret 2005, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pada 19 Mei 2005 tim menyimpulkan adanya unsur pelanggaran HAM berat. Berkas hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM ke Jaksa Agung (2006) untuk ditindaklanjuti, namun macet di Kejaksaan. Korban mencapai 803 orang.

3. Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti dan selesai pada Maret 2002. Masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali, namun berkali-kali juga dikembalikan. Bahkan pada 13 Maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. Korban mencapai 685 orang.

4. Tragedi Semanggi I 1998

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Tragedi Semanggi I dan selesai pada Maret 2002. Namun berkas hanya bolak-balik dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pada 13 Maret 2008 berkas tersebut dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. Korban mencapai 127 orang.

5. Tragedi Semanggi II 1999

Sama seperti penyelidikan Tragedi Semanggi I. Korban mencapai 228 orang.

6. Kasus Wasior dan Wamena (2001 dan 2003)

Tim ad hoc Papua Komnas HAM telah melakukan penyelidikan Pro Justisia yang mencakup Wasior dan Wamena sejak 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004. Berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung dan ditolak dengan alasan laporan Komnas HAM masih tidak lengkap.

7. Kerusuhan Mei 1998

Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung. Namun berkas dikembalikan dengan alasan tidak lengkap. Korban mencapai 1.308 orang.

8. Penembakan Misterius "Petrus" 1982-1985

Pada 2012 komnas HAM menyatakan penyelidikan kasus Petrus adalah pelanggaran HAM berat, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Korban mencapai 1.678 orang.

Jawaban:Berdasarkan jenisnya norma dibagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum

Penjelasan: Norma agama adalah aturan atau ketentuan yang bersumber dari kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama mengatur manusia agar bahagia dunia dan akhirat

contoh norma agama

Menjalankan ibadah sesuau ajaran agamanya

Tidak mengganggu prosesi ibadah umat beragama lain

menghargai perbedaan kepercayaan

sanki dari norma agama adalah mendapat teguran dari sang pencipta

Norma kesusilaan adalah aturan atau kaidah yang berkaitan dengan suara kalbu atau hati nurani, norma kesusilaan menuntun manusia agar melakukan hal baik dan menghindari perilaku tercela. Contoh norma kesusilaan adalah

berlaku jujur

tidak mendengki

menghindari perilaku tercela

sanksi dari norma kesusilaan adalah penyesalan di dalam hati

norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang bersumber dari tata krama kebiasaan dalam masyarakat, norma kesopanan bersifat kedaerahan karena kebiasaan masyarakat tertentu terkadang berbeda dengan kebiasaan masyarakat lainnya, contoh norma kesopanan adalah

makan menggunakan tangan kanan

tidak berbicara sambil makan

membungkuk ketika lewat di depan orang yang lebih tua

sanksi dari norma kesopanan adalah mendapatkan teguran atau cemoohan dari masyarakat

norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, norma hukum bersifat memaksa, contoh norma hukum adalah

menaati peraturan lalu lintas

melakukan kewajiban membayar pajak

tidak menganggu ketertiban umum

sanksi dari norma hukum adalah mendapat hukuman berbentuk hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, serta pencabutan hak hak tertentu

Penjelasan:

Formula Maurice Duverger merupakan teori yang menjelaskan bagaimana sistem pemilihan umum dapat mempengaruhi jumlah partai politik yang ada di suatu negara. Formula tersebut menyatakan bahwa sistem pemilihan umum dengan sistem mayoritas (majority system) diikuti dengan pemilihan ulang (second ballot) dan representasi proporsional (proportional representation) cenderung memfavoritkan terbentuknya banyak partai politik (multipartisme).

Sistem mayoritas adalah sistem pemilihan dimana calon yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi pemenang. Sistem ini biasanya digunakan di negara-negara yang memiliki sistem pemilihan langsung, di mana pemilih secara langsung memilih calon yang diusung oleh partai politik atau independen. Sistem mayoritas ini cenderung memfavoritkan partai politik yang memiliki dukungan besar di masyarakat, sehingga hanya beberapa partai politik yang dapat bersaing untuk memenangkan pemilihan.

Pemilihan ulang (second ballot) adalah sistem pemilihan dimana calon yang tidak memperoleh suara terbanyak pada pemilihan pertama harus mengikuti pemilihan ulang dengan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sistem ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemungutan suara yang tidak tepat (misalnya karena terbagi antara beberapa calon), sehingga diperlukan pemilihan ulang untuk memastikan terpilihnya calon yang memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat.

Representasi proporsional (proportional representation) adalah sistem pemilihan dimana kursi parlemen atau legislatif di daerah atau negara dibagi sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh oleh partai politik atau calon.

Contoh kesesuaian formula Maurice Duverger tersebut di Indonesia adalah melalui sistem pemilihan umum yang diadopsi oleh negara ini. Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum dengan sistem mayoritas diikuti dengan pemilihan ulang dan representasi proporsional. Hal ini terlihat dari sistem pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dimana calon yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih sebagai anggota DPR. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara terbanyak, maka akan dilakukan pemilihan ulang antara calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan pertama. Selain itu, jumlah kursi di DPR juga dibagi sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh oleh partai politik yang ikut serta dalam pemilihan.

Dengan sistem pemilihan umum yang mengikuti formula Maurice Duverger tersebut, di Indonesia terbentuk banyak partai politik yang bersaing untuk memenangkan pemilihan. Hal ini terlihat dari jumlah partai politik yang terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia, yang saat ini terdiri dari lebih dari 20 partai politik. Jumlah tersebut cenderung meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan semakin terbukanya akses bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia.

@Nyss

Berdasarkan Pasal 10 KUHP

Sanksi - Sanksi dalam KUHP terbagi menjadi dua

yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

#BelajarBersamaBrainly