b. c. PBB d. Daniel Bell Koentjaraningrat 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok 2) Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri 3) Adanya ruang publik yang bebas 4) Adanya kemampuan membatasi kuasa agar ia tidak intervensi 5) Partai politik yang independen Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri masyarakat madani menurut Daniel Bell adalah nomor... a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 1, 4, dan 5 d. 2, 4, dan 5​

Jawaban:

Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjadikan hukum sebagai norma di dalam negara, di mana hukum- hukum tersebut seharusnya dibentuk dengan berdasarkan pada Pancasila, karena sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan tata dalam masyarakat

Jawaban:

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, eksistensi kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya terus berlangsung. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, dengan banyak suku, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pemerintah Indonesia juga menghargai dan mendukung keberlangsungan kebudayaan-kebudayaan tersebut, termasuk dengan memberikan dukungan keuangan dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan budaya. Selain itu, kebudayaan Indonesia juga terus dikembangkan dan dipertahankan melalui berbagai kegiatan, seperti festival-festival budaya, pertunjukan-pertunjukan seni, dan acara-acara lainnya.

Jawaban:

Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras merupakan salah satu bentuk menghormati suku bangsa. Karena jika kita menghormati suku bangsa, maka sama saja kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, bahasa, antargolongan, dan sebagainya.

Penjelasan:

#Kenapa kita tidak boleh membeda bedakan suku ras dan agama?

karena dalam pancasila pun sudah dikatakan bahwa kita harus bersatu dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, juga telah disebutkan dlm semboyan "bhinneka tunggal ika" yg artinya berbeda beda tetapi tetap satu juga.

Klasifikasi hak atas tanah bekas hak barat setelah dilakukan konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terbagi menjadi tiga

kategori, yaitu:

Hak atas tanah negara: Hak atas tanah negara merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Tanah negara dapat dikelola langsung oleh negara atau diberikan kepada masyarakat melalui sistem hak pengelolaan.

Hak atas tanah pribadi: Hak atas tanah pribadi merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tanah pribadi dapat diperoleh melalui pembelian, waris, atau cara lain yang diatur oleh hukum.

Hak atas tanah adat: Hak atas tanah adat merupakan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dan digunakan sesuai dengan tradisi dan norma-norma adat yang berlaku. Tanah adat dapat diperoleh melalui hak waris at

Jawaban:

Tanah waqaf tidak dapat diubah statusnya kecuali dengan persetujuan bersama dari pembuat waqaf, pemegang amanah waqaf, dan/atau lembaga waqaf yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pembangunan tempat ibadah dapat dianggap sebagai kepentingan umum jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

• Dibutuhkan untuk kepentingan umum secara nyata dan tidak dapat diwujudkan dengan cara lain.
• Dibutuhkan untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara.
• Memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Untuk menjawab pertanyaan A, tanah yang sudah didaftarkan dan bersertipikat tidak selalu dapat dibatalkan kepemilikannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, seperti alasan pembatalan kepemilikan, proses pendaftaran tanah yang telah dilakukan, dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, tanah yang sudah memiliki sertipikat dapat dibatalkan kepemilikannya jika terdapat kecurangan atau pelanggaran hukum dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Namun, pembatalan kepemilikan tanah biasanya tidak mudah dan memerlukan proses hukum yang panjang.

Untuk menjawab pertanyaan B, menurut analisis, tanah yang sudah memiliki sertipikat merupakan akta otentik yang tidak dapat dicabut kepemilikannya. Sertipikat merupakan bukti resmi yang menyatakan bahwa seseorang adalah pemilik tanah tersebut, dan tidak dapat dibatalkan kepemilikannya tanpa adanya proses hukum yang sah. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, pembatalan kepemilikan tanah tidak selalu tidak mungkin terjadi dan tergantung pada beberapa faktor yang telah disebutkan.

Untuk membantu seseorang yang mengalami pelecehan seksual keluar dari rasa ketakutan dan trauma yang ia alami, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya:

• Berikan dukungan dan kasih sayang. Seseorang yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa tidak aman, tidak berharga, atau tidak diakui. Berikan dukungan dan kasih sayang kepada mereka agar merasa lebih dihargai dan tidak sendirian.

• Sarankan untuk berbicara dengan terapis atau konselor. Mereka yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa tertekan atau tidak enak dengan kejadian yang terjadi. Berbicara dengan terapis atau konselor bisa membantu mereka mengelola emosi dan memahami perasaan yang sedang mereka alami.

• Sarankan untuk bergabung dengan kelompok dukungan. Ada banyak kelompok dukungan bagi mereka yang mengalami pelecehan seksual, di mana mereka bisa bertemu dengan orang lain yang mengalami masalah yang sama dan berbagi pengalaman. Kelompok dukungan ini bisa membantu mereka merasa lebih kuat dan tidak sendirian.

• Bantu mereka mengubah persepsi mereka tentang kejadian pelecehan seksual yang terjadi. Bantu mereka mengerti bahwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi bukan merupakan kesalahan mereka, tetapi merupakan kesalahan dari pelaku pelecehan seksual.

• Bantu mereka mengambil langkah-langkah preventif. Sarankan mereka untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap pelaku pelecehan seksual, serta memberikan dukungan kepada mereka agar merasa lebih aman dan terlindungi.

Jawaban:

Untuk membantu seseorang keluar dari rasa ketakutan dan trauma, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

• Mencari dukungan
• Menjalani terapi
• Mencari informasi

Penjelasan:

Mencari dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, atau komunitas yang memahami dan dapat memberikan dukungan emosional.

Menjalani terapi dengan terapis yang terlatih dapat membantu seseorang mengatasi masalah emosional yang diakibatkan oleh pelecehan seksual.

Mempelajari tentang pelecehan seksual dan cara mengatasinya dapat membantu seseorang merasa lebih terkontrol dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi.

Jawaban:

-Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara

-Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

-Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

-Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Penjelasan:

tq

Hukum adalah salah satu aturan yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa analisis akibat hukumnya bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan adalah bisa mengakibatkan tidak tercapainya suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada.

Pembahasan:

Setiap negara memiliki hukum. Hukum tersebut untuk mengatur kehidupan. Hukum adalah salah satu aturan yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa analisis akibat hukumnya bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan adalah bisa mengakibatkan tidak tercapainya suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian hukum brainly.co.id/tugas/1785609

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

Dari pernyataan tersebut dapat kita jelaskan mengenai teori pengembangan diri dalam konteks pembangunan terutama dari perorangan maupun juga organisasi kepolisian.

dijelaskan bahwa ke polisi sudah berhasil serta dapat mengayomi masyarakat di daerah-daerah tertentu maka dapat dijelaskan oleh teori dari pengembangan diri tersebut samgat berkaitan erat dengan kpmteks yang dipaparkan

Tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian yang penting dari hukum agrarian. Hukum agrarian adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang pembagian, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah, serta sumber daya alam yang terkait dengan tanah.

Tata ruang merupakan bagian dari hukum agrarian yang mengatur tentang perencanaan dan pengelolaan ruang secara terpadu, terutama dalam konteks pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tata ruang memfokuskan pada penggunaan lahan yang efisien, ramah lingkungan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari hukum agrarian yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam yang terkait dengan tanah, seperti air, batubara, dan minyak. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan tidak merusak lingkungan, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat yang terdampak.

Jawaban:

lobana jumlah engang nu aya dina akhir baris nyaeta

Jawaban:

Ya, permasalahan SDA dapat diminimalisasikan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan SDA adalah:

1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya SDA dan dampaknya terhadap lingkungan.

2. Menerapkan praktik pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA melalui pelatihan dan pendidikan.

4. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi SDA.

5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA melalui teknologi dan inovasi.

7. Menciptakan kebijakan yang mengatur pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut Benar

Perihal hukum yang ada di Indonesia bahwa hukum merupakan satu kesatuan yang di mana tidak tergantikan orang yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi yang di mana hukum Indonesia saling berhubungan dan saling menentukan terhadap pemberian sanksi bagi pelanggar hukum

Jawaban:

A. Bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan, maka dapat terjadi permasalahan seperti tidak terkendalinya pemanfaatan tanah, tidak terkendalinya pembagian hak atas tanah, dan tidak terlaksananya pembayaran pajak atas tanah. Hal ini akan berdampak pada tidak terwujudnya keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan tanah, seperti para petani, pemilik tanah, dan pemerintah.

B. Menurut analisis, tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam  merupakan bagian dari hukum agrarian. Hukum agrarian merupakan hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan tanah, termasuk tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian integral dari hukum agrarian yang harus diatur dan dilaksanakan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pembangunan sumber daya alam secara sehat dan sejahtera.

Penjelasan:

Penjelasan:

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Selama masa penjajahan tersebut, Indonesia mengalami banyak penderitaan yang disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Berikut adalah beberapa contoh penderitaan yang dialami Indonesia akibat penjajahan Belanda:

1. Politik devide et impera (memecah belah dan memerintah): Belanda menggunakan strategi ini untuk memecah belah rakyat Indonesia dan memudahkan pemerintahannya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memecah belah masyarakat Indonesia, seperti dengan mempromosikan kelompok sosial tertentu sebagai kelompok yang lebih superior dan memberikan mereka kelebihan dibandingkan dengan kelompok lain. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik sosial dan pertentangan di antara rakyat Indonesia.
2. Kerja paksa (Rodi): Belanda menggunakan sistem rodipada untuk menyewa rakyat Indonesia sebagai buruh paksa di perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sistem ini menyebabkan banyak rakyat Indonesia terpaksa bekerja di kondisi yang tidak layak dan tidak sejahtera, dengan gaji yang sangat rendah.
3. Tanam paksa (cultuurstelsel): Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa, yang memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang dianggap penting bagi Belanda, seperti kapas, kopi, dan teh. Sistem ini menyebabkan terjadinya kelaparan di beberapa daerah karena rakyat tidak dapat menanam tanaman pangan untuk kebutuhan pangan sendiri.
4. Politik balas budi "etische politic": Belanda juga menerapkan politik balas budi atau yang dikenal dengan "etische politiek", yang berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia dengan cara memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, politik ini seringkali hanya diberikan kepada kelompok sosial tertentu yang dianggap lebih superior oleh Belanda, sehingga tidak semua masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari politik ini.

Alinea pertama

• Bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa

kebermaknaan alinea pertama pembukaan undang-undang terhadap pembangunan sosial politik Indonesia modern pada saat ini yaitu memaknai bahwa adanya pembangunan dan juga sosial politik karena negara Indonesia telah merdeka dan juga bebas dari penjajahan, sehingga lebih cenderung terhadap memaknai hal tersebut

Penjelasan:

A. Dapat atau tidaknya tanah waqaf diubah statusnya demi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dalam beberapa negara, tanah waqaf dapat dijadikan sebagai tanah pengadaan jika dianggap sebagai kepentingan umum yang lebih tinggi. Namun, ada juga negara yang melindungi hak-hak pemilik tanah waqaf dan mengharuskan terdapat persetujuan dari pemilik tanah waqaf sebelum tanah tersebut dapat dijadikan sebagai tanah pengadaan. Sebaiknya Anda menyelidiki peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan untuk mengetahui apakah tanah waqaf dapat dijadikan sebagai tanah pengadaan atau tidak.

B. Pembangunan tempat ibadah bagian dari kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tergantung pada definisi kepentingan umum yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Jika definisi kepentingan umum mencakup pembangunan tempat ibadah, maka pembangunan tempat ibadah merupakan bagian dari kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, jika definisi kepentingan umum tidak mencakup pembangunan tempat ibadah, maka pembangunan tempat ibadah mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sebaiknya Anda mempelajari definisi kepentingan umum yang terdapat dalam undang-undang tersebut untuk mengetahui apakah pembangunan tempat ibadah dianggap sebagai bagian dari kepentingan umum atau tidak.

Beberapa nama menko yang diangkat oleh Soeharto selama masa kepemimpinannya adalah:

B.J. Habibie: Menko Riset dan Teknologi

Ginandjar Kartasasmita: Menko Pembangunan

Gen. (Purn.) R. Hartono: Menko Pertahanan

Gen. (Purn.) R. Soeprapto: Menko Dalam Negeri

Adi Sasono: Menko Kesejahteraan Rakyat

Moerdiono: Menko Kemaritiman

Emil Salim: Menko Lingkungan Hidup

Juwono Sudarsono: Menko Pendidikan dan Kebudayaan

Mengapa Soeharto mengangkat 5 menko:

Soeharto mengangkat 5 menko (Menteri Koordinator Bidang) dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Menko memiliki otoritas yang lebih besar daripada menteri biasa, sehingga dapat membuat keputusan dan memimpin kebijakan di bidang masing-masing dengan lebih efektif. Selain itu, Menko juga memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan kebijakan di berbagai bidang yang terkait, sehingga dapat memastikan tercapainya sinergi dan konsistensi dalam pembangunan.

Ada 15 menteri yang dicopot, kenapa?

Pada tahun 1998, Soeharto mencopot 15 menteri dari kabinetnya dalam sebuah reshuffle yang disebut "reformasi kabinet".

Hukum adalah suatu aturan yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa analisis akibatnya bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan adalah akan muncul sengketa dan konflik tentang kepemilikan suatu lahan maupun tanah karena tidak ada hukum agraria yang mengatur tentang administrasi pertanahan.

Pembahasan:

Masyarakat Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum. Hukum adalah suatu aturan yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa analisis akibatnya bila agraria dan hukum agraria tidak dikaitkan dengan administrasi pertanahan adalah akan muncul sengketa dan konflik tentang kepemilikan suatu lahan maupun tanah karena tidak ada hukum agraria yang mengatur tentang administrasi pertanahan.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian hukum brainly.co.id/tugas/1785609

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1