Kualitas perilaku yang merupakan proses psikologis untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek atau fenomena dengan informasi yang akurat dan otentik merupakan perilaku ...

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintahkan yang didasarkan pada adat disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada adat. Dalam sistem ini, adat atau norma-norma yang telah ada di masyarakat lokal dianggap sebagai sumber utama dari hukum dan pemerintahan. Pemerintah dianggap sebagai pelaksana atau pemegang amanat dari adat tersebut, dan tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau mengubah adat tersebut. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang masih mempertahankan budaya tradisionalnya dan memiliki sistem pemerintahan yang berbasis pada adat.

Penjelasan:

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi warga negara. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan memiliki kontrol atas pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Ada beberapa jenis demokrasi yang dikenal, diantaranya adalah:

1. Demokrasi parlementer: Dalam sistem ini, warga negara memilih anggota parlemen yang kemudian akan memilih perdana menteri atau pemimpin pemerintahan.
2. Demokrasi presidensial: Dalam sistem ini, warga negara memilih presiden secara langsung dan presiden memegang kekuasaan eksekutif.
3. Demokrasi konstitusional: Sistem ini menekankan pentingnya peran konstitusi dalam mengatur pemerintahan dan membatasi kekuasaan pemimpin.
4. Demokrasi direktori: Sistem ini menggabungkan elemen-elemen demokrasi parlementer dan presidensial, dengan warga negara memilih anggota parlemen dan presiden secara langsung.
5. Demokrasi konsensual: Sistem ini menekankan pentingnya konsensus dan kerja sama dalam mengambil keputusan politik.
6. Demokrasi lokal: Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan lokal mereka.
7. Demokrasi deliberatif: Sistem ini menekankan pentingnya diskusi dan deliberasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
8. Demokrasi partisipatif: Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme seperti referendum atau perwakilan langsung.

Jawaban:

Penjelasan:

Keberagaman mata pencaharian penduduk menyebabkan keberagaman Jenis potensi alam.

karena Keberagaman mata pencaharian akan bisa menyebabkan keberagaman jenis² potensi alam.

Semoga bermanfaat

Jawaban:

sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah

Penjelasan:

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memegang otoritas yang lebih besar dan memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Masyarakat dianggap sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dan berorientasi pada hukum.

Jawaban:

sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah

Penjelasan:

Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memegang otoritas yang lebih besar dan memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Masyarakat dianggap sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dan berorientasi pada hukum.

Jawaban:

True

Penjelasan:

Sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memiliki makna seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil dan baik

Jawaban:

True

Penjelasan:

Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani. Ini berarti bahwa setiap orang di Indonesia harus mendapatkan hak yang sama dan tidak diskriminasi sesuai dengan latar belakang, jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Keadilan sosial juga merupakan prinsip dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis dan merupakan salah satu fondasi utama dari negara Indonesia.

Jawaban:

True

Penjelasan:

Tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil adalah makna Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa setiap orang di Indonesia harus mendapatkan hak yang sama dan tidak diskriminasi sesuai dengan latar belakang, jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Keadilan sosial juga merupakan prinsip dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis dan merupakan salah satu fondasi utama dari negara Indonesia.

True. Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani. Ini berarti bahwa semua orang di Indonesia harus mendapatkan hak yang sama dan tidak ada diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan latar belakang, agama, ras, atau jenis kelamin. Keadilan sosial merupakan prinsip dasar yang menjamin bahwa semua orang di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan merasa sejahtera.

Jawaban:

True

Penjelasan:

Menghargai hasil karya buatan orang lain merupakan contoh sikap sila ke tiga dalam kehidupan sehari-hari

False karena lambang sila kelima adalah Padi dan Kapas. Kalau kepala banteng itu sila keempat.

Jawaban:

Jawaban yang tepat adalah:

a. Demontrastif (keadilan penal yang bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana atau kejahatan)

Penjelasan:

Definisi keadilan yang dimaksud adalah keadilan penal (penal justice). Keadilan penal bertujuan untuk menjamin bahwa orang yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan akan diadili secara adil dan merdeka, serta menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Jawaban yang tepat adalah:

a. Demontrastif (keadilan penal yang bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana atau kejahatan)

Jawaban:

d. semua jawaban benar

Penjelasan:

isi sila ke lima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

menurut saya yang pertama "saling menghargai" itu adalah keadilan bagi orang yang dihargai

kerja bakti kitaa tidak ikut tapi lingkungan kita bersih apakah itu adil? tidak kita harus melakukan baru mendapatkan jadi kita harus mengikuti kerja bakti

gotong royong sama kayak kerja bakti

pelajari lebih lanjut

arti lambang sila pancasila brainly.co.id/tugas/2948366

Jawaban:

a. saling menghargai

Penjelasan:

Karena sila ke lima berhubungan dengan Kesetaraan, jika kita saling menghargai, maka orang lain akan menghargai kita dan terjalin sikap adil antara sesama.

Jika jawaban b. kerja bakti dan c. gotong royong merupakan penerapan sila ketiga.

Semoga membantu

Sidang BPUPKI yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

Sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang itu ada tiga tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, dan Mr. Soepomo.

Semoga bermanfaat yahh....

Jawaban:

29 mei sampai 1 juni 1945

Penjelasan:

BPUPKI melaksanakan sidang pertama di gedung chuo sangi in, Jalan pejambon 6, jakarta kini dikenal dengan gedung pacasila dan menjadi bagian dari kopleks bangunan kementrian Luar negeri RI. sebenarnya sidang telah dibuka pada 28 mei, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya.

pelajari lebih lanjut

hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI brainly.co.id/tugas/311750

Presiden Soeharto, yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998, memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal kebebasan pers. Selama masa pemerintahannya, ia sering menggunakan berbagai cara untuk mengontrol dan membatasi kebebasan pers di Indonesia.

Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah dengan mengeluarkan peraturan dan regulasi yang mengatur penyiaran dan publikasi media. Misalnya, pemerintah Soeharto memiliki kekuasaan untuk memberikan izin atau menolak izin bagi media untuk menyiarkan program atau mengeluarkan publikasi. Pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat dilarang atau mencabut izin bagi media yang dianggap melanggar regulasi yang berlaku.

Selain itu, pemerintah Soeharto juga sering menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis dan media yang dianggap menentang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah. Beberapa jurnalis dan wartawan ditangkap, diadili, dan bahkan dihukum penjara atau dikenai sanksi lainnya karena melaporkan atau mempublikasikan informasi yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi yang dilakukan presiden Soeharto dalam mengontrol kebebasan pers di Indonesia sangat ketat dan bersifat represif, yang menyebabkan terjadinya penyiksaan terhadap jurnalis dan media yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah

Jadikan jawaban saya sebagai jawaban terbaik agar saya aman setelah menjawab pertanyaanmu ini •_•

Salah satunya adalah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang penyelenggaraan pers di Indonesia. UU tersebut memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan pers, seperti tidak boleh merusak nama baik orang lain, tidak boleh mempromosikan kekerasan, dan tidak boleh mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin terbit bagi media massa yang ingin beroperasi di Indonesia. Izin terbit tersebut harus diperbarui setiap tahun, dan dapat dicabut jika media tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Di samping itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan censoring terhadap konten media yang dianggap merugikan kepentingan negara atau membahayakan stabilitas nasional.

Secara keseluruhan, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Soeharto untuk mengontrol kebebasan pers di Indonesia cukup ketat, dan membatasi ruang gerak bagi media untuk memberikan informasi yang bersifat kritis terhadap pemerintah.

Jawaban:

Di masa Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas karena pemerintah memiliki kontrol yang ketat atas media. Jika saya menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia di masa itu, saya akan mencoba untuk melakukan beberapa hal berikut ini untuk meningkatkan kebebasan pers di Indonesia:

1. Memperjuangkan hak kebebasan pers secara terbuka
   Saya akan memperjuangkan hak kebebasan pers secara terbuka dengan memanfaatkan berbagai forum, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menyampaikan pentingnya kebebasan pers bagi kemajuan dan demokrasi di Indonesia.
2. Mendorong penyelenggaraan media yang independen
   Saya akan mendorong penyelenggaraan media yang independen, tidak terikat dengan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, agar media dapat menjadi wadah bagi informasi yang akurat dan objektif.
3. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi wartawan
   Saya akan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi wartawan agar mereka dapat memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai pelaku kebebasan pers, serta dapat menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik.
4. Mempromosikan etika jurnalistik
   Saya akan mempromosikan etika jurnalistik agar wartawan dapat memahami pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam menyajikan informasi kepada publik.
5. Memperkuat organisasi pers
   Saya akan memperkuat organisasi pers dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota, seperti diskusi, lokakarya, dan seminar, agar organisasi dapat terus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Jawaban:

Kebebasan pers di Indonesia dikendalikan secara ketat oleh Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Bentuk pengendalian kebebasan pers ini berupa penyensoran dan penetapan persyaratan pendirian perusahaan media melalui SIUPP serta pembredelan.

Jawaban:

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat kodrati dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah-Nya yang luar biasa. Sedangkan hak warga negara merupakan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang dirumuskan oleh pemerintah dan berlaku hanya untuk warga negara itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa terkecuali, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau dicabut oleh pihak manapun, dan merupakan hak yang universal yang harus diakui oleh setiap negara di dunia.

Sementara itu, hak asasi warga negara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga suatu negara, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hak asasi warga negara terbatas pada negara tersebut dan tidak berlaku di negara lain.

Jadi, perbedaan utama antara hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap individu di dunia, sementara hak asasi warga negara hanya berlaku di negara tersebut dan terbatas pada warga negara negara tersebut.

Jawaban:

d. mengikat

Penjelasan:

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat. Artinya, hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan setiap orang yang melanggar hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum tidak bersifat fleksibel, mendesak, sementara, atau yurisprudensi. Fleksibel berarti bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, mendesak berarti harus segera dilakukan, sementara berarti tidak berlaku secara permanen, dan yurisprudensi berarti ilmu yang mengkaji dan menafsirkan hukum.

Penjelasan:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari lima pasal yang menyatakan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah isi dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945:

1. Pasal 1: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena sesungguhnya jiwa manusia merdeka dan tidak dapat dibungkam sebagaimana makhluk hidup lainnya."
2. Pasal 2: "Untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki bagi Indonesia dan agar kemerdekaan itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu susunan negara yang bebas dari segala bentuk kekaisaran dan kehendak sekelompok orang."
3. Pasal 3: "Oleh sebab itu, disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dari hasil musyawarah rakyat Indonesia yang terdiri dari golongan-golongan yang adil dan merdeka."
4. Pasal 4: "Selanjutnya, untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu sistem ekonomi nasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kepentingan dasar negara."
5. Pasal 5: "Negara Indonesia adalah negara hukum yang merdeka dengan sistem demokrasi terpimpin, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Jawaban:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 18 pasal yang berisi konstitusi dasar negara yang menetapkan kerangka dasar untuk pemerintahan dan hak-hak dasar setiap orang Indonesia. Pasal-pasal ini mencakup hak-hak asasi manusia, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak lingkungan, hak-hak kebebasan beragama dan berpendapat, hak-hak pers, hak-hak asasi pekerja, hak-hak anak, hak-hak asasi perempuan, dan hak-hak untuk menerima perlindungan hukum. Pasal-pasal ini juga mengatur tentang sistem pemerintahan, hak-hak masyarakat, dan hubungan internasional. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut memiliki persyaratan yang jelas untuk hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia.