Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memiliki fungsi sebagai landasan dasar negara Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan pemerintah, politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia. UUD 1945 juga mengatur hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 juga berfungsi sebagai pedoman bagi pembentukan undang-undang lain di Indonesia.
Berikut ini yang termasuk lembaga perlindungan hak asasi manusia di indonesia yaitu
Penjelasan:
Berikut ini adalah beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia:
jika merasa terbantu follow atau ikuti saya ;)
–pengadilan Hak Asasi Manusia.
–komisi nasional perlindungan anak.
Penjelasan:
SEMOGA BERMANFAAT
Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan ?
Jawaban:
Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Karena pada waktu itu masih ada berbagai penyimpangan untuk menghadang tegaknya 5 sila sebagai dasar negara. Misalnya saja pada tahun 1945-1950, banyak pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain atas nama keadilan bangsa.
Penjelasan:
maaf kalau salah ✨
tetap semangat meraih
cita-cita
Siapa yang terlibat dalam pembentukan kampung pancasila ?
Jawaban:
Yang terlibat dalam pembentukan kampung pancasila adalah seluruh elemen masyarakat atau warga yang tinggal di kampung tersebut.
Semoga membantu kak!✨
Jadikan jawaban Yang Terbaik ya!✨
pada dasarnya pkn menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif,belajar nilai dan sikap,dan belajar perilaku.oleh karna itu,pkn
Jawaban:
PPKn bermanfaat untuk menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.
Penjelasan:
Sesuai dengan soal di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran PPKn bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa serta mengajarkan nilai dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu, PPkn adalah sarana yang dapat menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.
Apakah cakupan pembangunan nasional dengan wawasan Nusantara?
Jawaban:
pembangunan yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia
Penjelasan:
tidak ada penjelasan nya langsung jawabannya
maaf kalau salah :)
Jawaban:
pembangunan yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia
Penjelasan:
langsung aja ya ke jawabana hhe
maap kalo salah
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di indonesia adalah a. parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD b. presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
c. kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
d. kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dab badan peradilan di bawahnya
e. presiden sewaktu waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
Jawaban:
yg D
Penjelasan:
Jawaban dari pertanyaan diatas adalah D.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Penjelasan :
Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Di negara Indonesia kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).
Jelaskan maksud dari bangsa Indonesia sebagai bangsa multiligual
Jawaban:
multilingual berarti bangsa yang memiliki banyak bahasa yang terdapat di wilayah-wilayahnya dan hanya ada pada wilayah tersebut.
Penjelasan:
Jawaban:
setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaan bahasanya
Penjelasan:
tidak ada penjelasan nya langsung jawabannya
maaf kalau salah :)
jika salah satu pasal dari UUD hendak diamandemen yang jumlah anggota mpr-nya 8000 orang Bagaimana cara dan langkahnya sehingga menjadi keputusan?
Penjelasan:
Untuk mengubah salah satu pasal dari UUD, maka perlu dilakukan proses amandemen (perubahan) terhadap UUD. Proses amandemen UUD di Indonesia dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:
Catatan:
Proses amandemen UUD di Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) UUD, yaitu:
Jadi, proses amandemen UUD harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar tidak merusak integritas dan keutuhan Negara.
Jelaskan kebiasaan suku Toraja dalam proses pemakaman
Jawaban:
Upacara adat pemakaman Rambu Solo’ merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Selain itu, upacara adat pemakaman Rambu Solo’ ini juga dilakukan sebagai bentuk pemujaan kepada arwah nenek moyang dan para leluhur mereka. Upacara Rambu Solo’ dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkatan sosial, serta tahta aturan yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan simbol apa saja yang terkandung dalam upacara adat pemakaman Rambu Solo’ serta keterkaitannya terhadap relasi antara Tuhan dengan manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa penting upacara adat pemakaman Rambu Solo’ bagi masyarakat Tanah Toraja dalam kehidupan mereka
Penjelasan:
Semoga membantu
Jawaban:
Upacara adat pemakaman Rambu Solo' merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal.
Penjelasan:
SEMOGA MEMBANTU
Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat empat kebebasan yang sangat penting, diantaranya adalah
Jawaban:
1. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya dengan bebas, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.
2. Kebebasan Berbicara dan Menulis: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara lisan ataupun menuliskannya di media publik tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.
3. Kebebasan Religius: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk memilih dan menganut agama apapun yang ia inginkan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.
4. Kebebasan Berorganisasi: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk berorganisasi, baik di lingkungan kerja, masyarakat, ataupun di tingkat nasional, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.
Penjelasan:
Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat beberapa kebebasan yang sangat penting, di antaranya adalah:
Kebanyakan negara demokratis juga menjamin kebebasan lainnya seperti kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Semua kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi oleh pemerintah.
Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya a. kesadaran hukum b. pelanggaran hak c. nasionalisme dan patriotisme d. pengingkaran kewajiban e. pengingkaran hak
Jawaban:
Penjelasan:
d. pengingkaran kewajiban. Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan pengingkaran kewajiban serta pengingkaran hak. Artinya, bila seseorang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, maka dia telah melanggar kewajiban yang telah ditetapkan serta merugikan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.
Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa disebut
Jawaban:
Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim lainnya disebut sebagai Precedens. Precedens merupakan suatu keputusan hakim yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara yang serupa. Precedens adalah suatu konsep yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya telah diadili. Precedens juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan menjaga konsistensi dalam pembuatan keputusan.
Pembukaan UUD negara republik indonesia tahun 1945 terdiri dari
Penjelasan:
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari lima pasal yang menyatakan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah isi dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945:
Jawaban:
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 18 pasal yang berisi konstitusi dasar negara yang menetapkan kerangka dasar untuk pemerintahan dan hak-hak dasar setiap orang Indonesia. Pasal-pasal ini mencakup hak-hak asasi manusia, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak lingkungan, hak-hak kebebasan beragama dan berpendapat, hak-hak pers, hak-hak asasi pekerja, hak-hak anak, hak-hak asasi perempuan, dan hak-hak untuk menerima perlindungan hukum. Pasal-pasal ini juga mengatur tentang sistem pemerintahan, hak-hak masyarakat, dan hubungan internasional. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut memiliki persyaratan yang jelas untuk hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia.
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan oleh karena itu hukum bersifat a. fleksibel b. mendesak c. sementara d. mengikat e. yurisprudensi
Jawaban:
d. mengikat
Penjelasan:
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat. Artinya, hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan setiap orang yang melanggar hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum tidak bersifat fleksibel, mendesak, sementara, atau yurisprudensi. Fleksibel berarti bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, mendesak berarti harus segera dilakukan, sementara berarti tidak berlaku secara permanen, dan yurisprudensi berarti ilmu yang mengkaji dan menafsirkan hukum.
Tuliskan letak perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara
Jawaban:
Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat kodrati dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah-Nya yang luar biasa. Sedangkan hak warga negara merupakan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang dirumuskan oleh pemerintah dan berlaku hanya untuk warga negara itu sendiri.
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa terkecuali, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau dicabut oleh pihak manapun, dan merupakan hak yang universal yang harus diakui oleh setiap negara di dunia.
Sementara itu, hak asasi warga negara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga suatu negara, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hak asasi warga negara terbatas pada negara tersebut dan tidak berlaku di negara lain.
Jadi, perbedaan utama antara hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap individu di dunia, sementara hak asasi warga negara hanya berlaku di negara tersebut dan terbatas pada warga negara negara tersebut.
Jelaskan regulasi yang dilakukan presiden Soeharto dalam mengontrol kebebasan pers di Indonesia?
Jawaban:
Kebebasan pers di Indonesia dikendalikan secara ketat oleh Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Bentuk pengendalian kebebasan pers ini berupa penyensoran dan penetapan persyaratan pendirian perusahaan media melalui SIUPP serta pembredelan.
Jika anda menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia di pada masa Orde Baru, solusi apa yang
dapat dilakukan untuk menjalankan kebebasan pers di
Indonesia?
Jawaban:
Di masa Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas karena pemerintah memiliki kontrol yang ketat atas media. Jika saya menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia di masa itu, saya akan mencoba untuk melakukan beberapa hal berikut ini untuk meningkatkan kebebasan pers di Indonesia:
Jelaskan regulasi yang dilakukan presiden Soeharto dalam mengontrol kebebasan pers di Indonesia?
Presiden Soeharto, yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998, memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal kebebasan pers. Selama masa pemerintahannya, ia sering menggunakan berbagai cara untuk mengontrol dan membatasi kebebasan pers di Indonesia.
Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah dengan mengeluarkan peraturan dan regulasi yang mengatur penyiaran dan publikasi media. Misalnya, pemerintah Soeharto memiliki kekuasaan untuk memberikan izin atau menolak izin bagi media untuk menyiarkan program atau mengeluarkan publikasi. Pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat dilarang atau mencabut izin bagi media yang dianggap melanggar regulasi yang berlaku.
Selain itu, pemerintah Soeharto juga sering menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis dan media yang dianggap menentang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah. Beberapa jurnalis dan wartawan ditangkap, diadili, dan bahkan dihukum penjara atau dikenai sanksi lainnya karena melaporkan atau mempublikasikan informasi yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi yang dilakukan presiden Soeharto dalam mengontrol kebebasan pers di Indonesia sangat ketat dan bersifat represif, yang menyebabkan terjadinya penyiksaan terhadap jurnalis dan media yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah
Jadikan jawaban saya sebagai jawaban terbaik agar saya aman setelah menjawab pertanyaanmu ini •_•
Salah satunya adalah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang penyelenggaraan pers di Indonesia. UU tersebut memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan pers, seperti tidak boleh merusak nama baik orang lain, tidak boleh mempromosikan kekerasan, dan tidak boleh mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan).
Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin terbit bagi media massa yang ingin beroperasi di Indonesia. Izin terbit tersebut harus diperbarui setiap tahun, dan dapat dicabut jika media tersebut melanggar peraturan yang berlaku.
Di samping itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan censoring terhadap konten media yang dianggap merugikan kepentingan negara atau membahayakan stabilitas nasional.
Secara keseluruhan, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Soeharto untuk mengontrol kebebasan pers di Indonesia cukup ketat, dan membatasi ruang gerak bagi media untuk memberikan informasi yang bersifat kritis terhadap pemerintah.
11. Sidang BPUPKI yang pertama dilakukan pada tanggal
Sidang BPUPKI yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
PembahasanSidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang itu ada tiga tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, dan Mr. Soepomo.
Semoga bermanfaat yahh....
Jawaban:
29 mei sampai 1 juni 1945
Penjelasan:
BPUPKI melaksanakan sidang pertama di gedung chuo sangi in, Jalan pejambon 6, jakarta kini dikenal dengan gedung pacasila dan menjadi bagian dari kopleks bangunan kementrian Luar negeri RI. sebenarnya sidang telah dibuka pada 28 mei, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya.
pelajari lebih lanjut
hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI brainly.co.id/tugas/311750
Berikut yang merupakan penerapan pancasila sila ke lima adalah Select one: a. saling menghargai
b. kerja bakti
c. gotong royong
d. semua jawaban benar
Jawaban:
d. semua jawaban benar
Penjelasan:
isi sila ke lima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
menurut saya yang pertama "saling menghargai" itu adalah keadilan bagi orang yang dihargai
kerja bakti kitaa tidak ikut tapi lingkungan kita bersih apakah itu adil? tidak kita harus melakukan baru mendapatkan jadi kita harus mengikuti kerja bakti
gotong royong sama kayak kerja bakti
pelajari lebih lanjut
arti lambang sila pancasila brainly.co.id/tugas/2948366
Jawaban:
a. saling menghargai
Penjelasan:
Karena sila ke lima berhubungan dengan Kesetaraan, jika kita saling menghargai, maka orang lain akan menghargai kita dan terjalin sikap adil antara sesama.
Jika jawaban b. kerja bakti dan c. gotong royong merupakan penerapan sila ketiga.
Semoga membantu