Pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum pada sidang peradilan adalah

Jawaban:

Setiap warga negara indonesia mempunyai hak dan kewajiban salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah a. mendapat perlindungan hukum

b. mendapat pelayanan kesehatan

c. mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak

d. membayar pajak

e. memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing

mff klo salah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memiliki fungsi sebagai landasan dasar negara Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan pemerintah, politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia. UUD 1945 juga mengatur hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 juga berfungsi sebagai pedoman bagi pembentukan undang-undang lain di Indonesia.

1. Sebagai landasan hukum dasar bagi pemerintahan Indonesia: UUD 1945 mengatur tentang struktur pemerintahan, kewenangan pemerintah, hak-hak asasi warga negara, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, sistem peradilan, sistem pengawasan, sistem pembiayaan, sistem pertahanan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia.
2. Sebagai acuan bagi penyusunan undang-undang lain di Indonesia: Undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, seperti prinsip kemerdekaan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sebagai dokumen yang mengatur tentang hak-hak asasi warga negara Indonesia: UUD

Penjelasan:

Berikut ini adalah beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM): Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH): LBH merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum secara gratis bagi individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah hukum, termasuk masalah hak asasi manusia.
3. Institut Kajian dan Advokasi Masyarakat (ELSHAM): ELSHAM merupakan lembaga yang memberikan advokasi dan penelitian terkait hak asasi manusia di Indonesia.
4. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: Sekretariat ini merupakan lembaga yang bertugas memantau dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk hak asasi manusia.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM merupakan lembaga yang memberikan bantuan dan advokasi terkait hak asasi manusia di Indonesia.
6. Asosiasi Advokat Indonesia (PERADI): PERADI merupakan organisasi yang terdiri dari para advokat di Indonesia yang memberikan bantuan hukum bagi individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah hukum, termasuk masalah hak asasi manusia.

jika merasa terbantu follow atau ikuti saya ;)

–pengadilan Hak Asasi Manusia.

–komisi nasional perlindungan anak.

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT

Jawaban:

Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Karena pada waktu itu masih ada berbagai penyimpangan untuk menghadang tegaknya 5 sila sebagai dasar negara. Misalnya saja pada tahun 1945-1950, banyak pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain atas nama keadilan bangsa.

Penjelasan:

maaf kalau salah ✨

tetap semangat meraih

cita-cita

Jawaban:

Yang terlibat dalam pembentukan kampung pancasila adalah seluruh elemen masyarakat atau warga yang tinggal di kampung tersebut.

Semoga membantu kak!✨

Jadikan jawaban Yang Terbaik ya!✨

Jawaban:

PPKn bermanfaat untuk menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.

Penjelasan:

Sesuai dengan soal di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran PPKn bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa serta mengajarkan nilai dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu, PPkn adalah sarana yang dapat menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.

Jawaban:

pembangunan yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia

Penjelasan:

tidak ada penjelasan nya langsung jawabannya

maaf kalau salah :)

Jawaban:

pembangunan yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia

Penjelasan:

langsung aja ya ke jawabana hhe

maap kalo salah

Jawaban:

yg D

Penjelasan:

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah D.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penjelasan :

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Di negara Indonesia kekuasaan Yudikatif  atau Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawaban:

multilingual berarti bangsa yang memiliki banyak bahasa yang terdapat di wilayah-wilayahnya dan hanya ada pada wilayah tersebut.

Penjelasan:

Jawaban:

setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaan bahasanya

Penjelasan:

tidak ada penjelasan nya langsung jawabannya

maaf kalau salah :)

Penjelasan:

Untuk mengubah salah satu pasal dari UUD, maka perlu dilakukan proses amandemen (perubahan) terhadap UUD. Proses amandemen UUD di Indonesia dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Inisiasi amandemen: Inisiasi amandemen dapat dilakukan oleh MPR, DPR, atau sekitar setengah dari jumlah anggota MPR yang saat ini adalah 8000 orang.
2. Persetujuan amandemen: Setelah inisiasi amandemen, maka akan dilakukan pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan amandemen oleh MPR. Persetujuan amandemen memerlukan persetujuan sekitar setengah dari jumlah anggota MPR, yaitu sekitar 4000 orang.
3. Penyelesaian amandemen: Setelah disetujui oleh MPR, maka rancangan amandemen tersebut akan disahkan oleh Presiden dan ditetapkan sebagai UU. Selanjutnya, UU tersebut akan diumumkan kepada masyarakat melalui Keputusan Presiden.
4. Implementasi amandemen: Setelah UU amandemen tersebut diumumkan, maka UU tersebut akan mulai berlaku dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Catatan:

Proses amandemen UUD di Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) UUD, yaitu:

• Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Kedaulatan Negara berpusat pada MPR
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Persatuan Indonesia

Jadi, proses amandemen UUD harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar tidak merusak integritas dan keutuhan Negara.

Jawaban:

Upacara adat pemakaman Rambu Solo’ merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Selain itu, upacara adat pemakaman Rambu Solo’ ini juga dilakukan sebagai bentuk pemujaan kepada arwah nenek moyang dan para leluhur mereka. Upacara Rambu Solo’ dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkatan sosial, serta tahta aturan yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan simbol apa saja yang terkandung dalam upacara adat pemakaman Rambu Solo’ serta keterkaitannya terhadap relasi antara Tuhan dengan manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa penting upacara adat pemakaman Rambu Solo’ bagi masyarakat Tanah Toraja dalam kehidupan mereka

Penjelasan:

Semoga membantu

Jawaban:

Upacara adat pemakaman Rambu Solo' merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal.

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU

Jawaban:

1. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya dengan bebas, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

2. Kebebasan Berbicara dan Menulis: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara lisan ataupun menuliskannya di media publik tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

3. Kebebasan Religius: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk memilih dan menganut agama apapun yang ia inginkan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

4. Kebebasan Berorganisasi: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk berorganisasi, baik di lingkungan kerja, masyarakat, ataupun di tingkat nasional, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

Penjelasan:

Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat beberapa kebebasan yang sangat penting, di antaranya adalah:

1. Kebebasan berpendapat: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya tentang masalah apa pun secara bebas, tanpa takut akan represali atau penyiksaan.
2. Kebebasan bersuara: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya dalam pemilihan umum dan mengambil bagian dalam proses demokrasi.
3. Kebebasan berekspresi: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan pikirannya, ide-idenya, dan perasaannya melalui tulisan, lukisan, atau bentuk lainnya.
4. Kebebasan beragama: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama yang diyakini dan menjalankannya secara bebas, sesuai dengan hati nurani mereka.

Kebanyakan negara demokratis juga menjamin kebebasan lainnya seperti kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Semua kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi oleh pemerintah.

Jawaban:

Penjelasan:

d. pengingkaran kewajiban. Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan pengingkaran kewajiban serta pengingkaran hak. Artinya, bila seseorang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, maka dia telah melanggar kewajiban yang telah ditetapkan serta merugikan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.

Jawaban:

Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim lainnya disebut sebagai Precedens. Precedens merupakan suatu keputusan hakim yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara yang serupa. Precedens adalah suatu konsep yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya telah diadili. Precedens juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan menjaga konsistensi dalam pembuatan keputusan.

Penjelasan:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari lima pasal yang menyatakan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah isi dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945:

1. Pasal 1: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena sesungguhnya jiwa manusia merdeka dan tidak dapat dibungkam sebagaimana makhluk hidup lainnya."
2. Pasal 2: "Untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki bagi Indonesia dan agar kemerdekaan itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu susunan negara yang bebas dari segala bentuk kekaisaran dan kehendak sekelompok orang."
3. Pasal 3: "Oleh sebab itu, disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dari hasil musyawarah rakyat Indonesia yang terdiri dari golongan-golongan yang adil dan merdeka."
4. Pasal 4: "Selanjutnya, untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu sistem ekonomi nasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kepentingan dasar negara."
5. Pasal 5: "Negara Indonesia adalah negara hukum yang merdeka dengan sistem demokrasi terpimpin, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Jawaban:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 18 pasal yang berisi konstitusi dasar negara yang menetapkan kerangka dasar untuk pemerintahan dan hak-hak dasar setiap orang Indonesia. Pasal-pasal ini mencakup hak-hak asasi manusia, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak lingkungan, hak-hak kebebasan beragama dan berpendapat, hak-hak pers, hak-hak asasi pekerja, hak-hak anak, hak-hak asasi perempuan, dan hak-hak untuk menerima perlindungan hukum. Pasal-pasal ini juga mengatur tentang sistem pemerintahan, hak-hak masyarakat, dan hubungan internasional. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut memiliki persyaratan yang jelas untuk hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia.

Jawaban:

d. mengikat

Penjelasan:

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat. Artinya, hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan setiap orang yang melanggar hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum tidak bersifat fleksibel, mendesak, sementara, atau yurisprudensi. Fleksibel berarti bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, mendesak berarti harus segera dilakukan, sementara berarti tidak berlaku secara permanen, dan yurisprudensi berarti ilmu yang mengkaji dan menafsirkan hukum.

Jawaban:

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat kodrati dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah-Nya yang luar biasa. Sedangkan hak warga negara merupakan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang dirumuskan oleh pemerintah dan berlaku hanya untuk warga negara itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa terkecuali, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau dicabut oleh pihak manapun, dan merupakan hak yang universal yang harus diakui oleh setiap negara di dunia.

Sementara itu, hak asasi warga negara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga suatu negara, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hak asasi warga negara terbatas pada negara tersebut dan tidak berlaku di negara lain.

Jadi, perbedaan utama antara hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap individu di dunia, sementara hak asasi warga negara hanya berlaku di negara tersebut dan terbatas pada warga negara negara tersebut.

Jawaban:

Kebebasan pers di Indonesia dikendalikan secara ketat oleh Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Bentuk pengendalian kebebasan pers ini berupa penyensoran dan penetapan persyaratan pendirian perusahaan media melalui SIUPP serta pembredelan.

Jawaban:

Di masa Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas karena pemerintah memiliki kontrol yang ketat atas media. Jika saya menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia di masa itu, saya akan mencoba untuk melakukan beberapa hal berikut ini untuk meningkatkan kebebasan pers di Indonesia:

1. Memperjuangkan hak kebebasan pers secara terbuka
   Saya akan memperjuangkan hak kebebasan pers secara terbuka dengan memanfaatkan berbagai forum, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menyampaikan pentingnya kebebasan pers bagi kemajuan dan demokrasi di Indonesia.
2. Mendorong penyelenggaraan media yang independen
   Saya akan mendorong penyelenggaraan media yang independen, tidak terikat dengan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, agar media dapat menjadi wadah bagi informasi yang akurat dan objektif.
3. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi wartawan
   Saya akan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi wartawan agar mereka dapat memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai pelaku kebebasan pers, serta dapat menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik.
4. Mempromosikan etika jurnalistik
   Saya akan mempromosikan etika jurnalistik agar wartawan dapat memahami pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam menyajikan informasi kepada publik.
5. Memperkuat organisasi pers
   Saya akan memperkuat organisasi pers dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota, seperti diskusi, lokakarya, dan seminar, agar organisasi dapat terus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Presiden Soeharto, yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998, memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal kebebasan pers. Selama masa pemerintahannya, ia sering menggunakan berbagai cara untuk mengontrol dan membatasi kebebasan pers di Indonesia.

Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah dengan mengeluarkan peraturan dan regulasi yang mengatur penyiaran dan publikasi media. Misalnya, pemerintah Soeharto memiliki kekuasaan untuk memberikan izin atau menolak izin bagi media untuk menyiarkan program atau mengeluarkan publikasi. Pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat dilarang atau mencabut izin bagi media yang dianggap melanggar regulasi yang berlaku.

Selain itu, pemerintah Soeharto juga sering menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis dan media yang dianggap menentang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah. Beberapa jurnalis dan wartawan ditangkap, diadili, dan bahkan dihukum penjara atau dikenai sanksi lainnya karena melaporkan atau mempublikasikan informasi yang dianggap mengancam stabilitas pemerintah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi yang dilakukan presiden Soeharto dalam mengontrol kebebasan pers di Indonesia sangat ketat dan bersifat represif, yang menyebabkan terjadinya penyiksaan terhadap jurnalis dan media yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah

Jadikan jawaban saya sebagai jawaban terbaik agar saya aman setelah menjawab pertanyaanmu ini •_•

Salah satunya adalah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang penyelenggaraan pers di Indonesia. UU tersebut memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan pers, seperti tidak boleh merusak nama baik orang lain, tidak boleh mempromosikan kekerasan, dan tidak boleh mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin terbit bagi media massa yang ingin beroperasi di Indonesia. Izin terbit tersebut harus diperbarui setiap tahun, dan dapat dicabut jika media tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Di samping itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan censoring terhadap konten media yang dianggap merugikan kepentingan negara atau membahayakan stabilitas nasional.

Secara keseluruhan, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Soeharto untuk mengontrol kebebasan pers di Indonesia cukup ketat, dan membatasi ruang gerak bagi media untuk memberikan informasi yang bersifat kritis terhadap pemerintah.