Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara yang salah satunya adalah tentang bentuk negara yaitu. * Republik yang berkedaulatan Tuhan Republik yang berkedaulatan Negara Republik yang berkedaulatan Hukum Republik yang berkedaulatan Rakyat.

Jawaban:

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

Jawaban:

pancasila mempunyai sifat berhak kewajiban yamaha masing masing

Jawaban:

norma adalah peraturan peraturan yg harus di patuhi.

Jawaban :

1. Terlibat Langsung dalam Pemerintahan Melalui DPR

2. Mengikuti Pemilihan Umum

3. Menjunjung Asas Demokrasi

4. Ikut Serta dalam Perumusan Undang-Undang

5. Rakyat sebagai Kontrol Sosial Demokrasi

Jawaban:

3 ketentuan mempuntmyia hak kewajiban saling menolong sesama hidup membela kebenaran

PENJELASAN:

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang perlu dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan dalam berinteraksi dengan sesama.

Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup berdampingan dengandamai, rukun, dan sejahtera.

Yuk, simak beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berikut ini!

• Sila ke-1 Pancasila

Sila ke-1 Pancasila- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila ke-1 Pancasila- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.- Bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan Tuhan YME.

- Mengakui kebebasan bergama dan beribadah sesuai masing-masing agama.

Mengakui kebebasan bergama dan beribadah sesuai masing-masing agama.- Menghormati kerukunan antarpemeluk agama.

Sila Ke-2

Nilai dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Berikut contoh penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari:

Tidak diskriminatif atau membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna, dan lain sebagainya.

Menyadari bahwa kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan.

Membela kebenaran dan keadilan di berbagai lingkungan.

Menyadari hak dan kewajiban yang dimiliki setiap manusia.

Jawaban:

Perubahan Teks Pancasila Sila Pertama

Pada Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya." Kemudian, PPKI mengubah butir pertama Piagam Jakarta ini diubah menjadi, "Ketuhanan yang Maha Esa."

Penjelasan:

detikEdu

Home

Sekolah

Perguruan Tinggi

Beasiswa

Edutainment

Seleksi Masuk PT

Detikpedia

Foto

Video

Infografis

Indeks

detikEdu

DetikPedia

Kenapa Butir Pertama Piagam Jakarta Diganti Ketuhanan Yang Maha Esa? Ini Jawabannya

Novia Aisyah - detikEdu

Rabu, 10 Agu 2022 19:45 WIB

BAGIKAN

Komentar

Siapa Pencipta Lagu Garuda Pancasila? Ini Profilnya

ilustrasi Pancasila. Foto: Tangkapan layar video di Rumah Digital Indonesia

Jakarta - Pancasila pernah mengalami beberapa kali perumusan. Pada mulanya, Pancasila dirumuskan dalam naskah Piagam Jakarta, akan tetapi rumusan awal ini dinilai memandang golongan tertentu.

Mengutip dari Sumber Belajar Kemdikbud, pada momen sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang berlokasi di gedung Kesenian Jakarta disepakati untuk mengubah kalimat Pembukaan UUD pada alinea keempat tentang dasar negara Pancasila sila pertama.

Baca juga:

Pancasila Berasal dari Bahasa Sansekerta, Ini Makna dan Artinya

Perubahan Teks Pancasila Sila Pertama

Pada Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya."

Kemudian, PPKI mengubah butir pertama Piagam Jakarta ini diubah menjadi, "Ketuhanan yang Maha Esa."

Berikut ini rincian perubahannya:

Teks Pancasila dalam Piagam Jakarta (dibentuk oleh BPUPKI):

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Teks Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (dibentuk oleh PPKI):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

KETERANGAN:

Alasan Perubahan Sila Pertama

Alasan Perubahan Sila PertamaAlasan perubahan sila pertama Piagam Jakarta sebagaimana disebutkan di atas adalah demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama. Kalimat perubahan ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi. Sehingga, perubahan itu turut memperlihatkan komitmen para pendiri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan.

JANGAN LUPA JADIKAM JAWABAN YANG TERCEDAS YA TRMKSH/:

Jawaban:

Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di :

Rumah :

- Melaksanakan kewajiban sebagai anak

- Menghargai pendapat anggota keluarga lainnya

Sekolah :

- Datang tepat waktu

- Aktif dalam sesi tanya jawab di kelas

Masyarakat:

Menggunakan hak pilih

Jika menyampaikan pendapat, dilakukan dengan cara yang baik

Penjelasan:

Sebagai manusia, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas kita peroleh sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang pelaksanaannya harus seimbang. Menerima hak tanpa melaksanakan kewajiban akan membuat seseorang lupa bahwa manusia sudah seharusnya mengusahakan agar bisa berguna bagi orang lain. Melaksanakan kewajiban tanpa mendapatkan hak juga merupakan sesuatu yang tidak manusiawi.

Pelaksanaan hak juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Contohnya adalah jika kita menggunakan hak, pergunakanlah hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

JADIKAN JAWABAN YG TERCEDAS

Jawaban:

• Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

• Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak orang lain.

• Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Penjelasan:

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Pengamalan Pancasila hendaknya diajarkan kepada anak-anak sejak dini, termasuk sila ke-5, di antaranya di lingkungan tempat bermain.

Yudi Latif dalam Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) berpendapat bahwa sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya.

Notonegoro dalam buku Pancasila Dasar Filsafat Negara (1974) menuliskan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Penjelasan:

upaya meminimalisasi orang yang berniat meneror masyarakat

maaf kalo salah

1. Pelanggaran Ham Berat

• Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2. Pelanggaran Ham Ringan

• Diadakan penyelidikan. penyelidikan dilakukan oleh KOMNASHAM.
• dilanjutkan penyidikan. penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung.
• dilanjutkan penuntutan. penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung juga.
• dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan.
• keputusan oleh pengadilan HAM.

pemilihan ketua OSIS atau kelas musyawarah dalm berbagai hal musyawarah mencelusskan tata tertib di kelas mengikuti pemilihan ketua karang taruna menghormati dan mengikuti keputusan orang lain

Penjelasan:

Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi.

maaf kalo salah

Jawaban:

Negra kesatuan

Penjelasan:

Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dimana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga bisa mengatur seluruh daerah.

mematuhi peraturan penundang undangan

Jawaban:

Pancasila

Penjelasan:

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia juga pandangan hidup bangsa Indonesia

Jawaban:

pelanggaran HAM ringan dan HAM berat

Penjelasan:

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pelanggaran HAM Ringan

Adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain.

Pelanggaran HAM Berat

Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.

Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Diantaranya adalah:

kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas.

penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.

pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.

Menurut saya, sebaiknya orang tua mempertimbangkan keinginan anaknya. Jika masih memungkinkan dan ada biaya, sebaiknya diikuti saja kemauan sang anak. Lagipula sekolah di pesantren bukan merupakan hal yang buruk. Di sekolah pesantren, anak-anak bisa belajar tentang agama Islam lebih mendalam.

Orang tuanya melarang karena ada ketakutan tersendiri si anak akan lebih sering menasihati orang tuanya yang suka berbuat maksiat.

SEMOGA MEMBANTU ;)

Teori Trias Politica atau Trias Politika adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh John Locke pada abad ke-17 yang menyatakan bahwa terdapat tiga lembaga yang saling terpisah dan tidak boleh saling campuri, yaitu:

• Lembaga eksekutif: bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.
• Lembaga legislatif: bertugas mengadakan peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.
• Lembaga yudikatif: bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.
• Teori Trias Politica ini menekankan pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, sehingga tidak terjadi konflik atau kekuasaan yang terlalu dominan dari salah satu lembaga.

Sedangkan teori Al-Mawardi dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir (Asyul Thoniyah) yang dikemukakan pada abad ke-10 adalah sebuah teori yang menekankan bahwa lembaga legislatif harus didominasi oleh ulama yang memahami agama dan hukum Islam. Teori ini menekankan bahwa lembaga legislatif harus terdiri dari orang-orang yang memahami dan dapat mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Jadi, perbedaan utama antara kedua teori tersebut adalah bahwa teori Trias Politica menekankan pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, sedangkan teori Al-Mawardi menekankan bahwa lembaga legislatif harus didominasi oleh ulama yang memahami agama dan hukum Islam.

Penjelasan:

melaksakan perundang-undangan dan memberikan kritik yang membangun.

semoga membantu