Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup, dasar dan ideologi negara yaitu.

Jawaban:

pelanggaran HAM ringan dan HAM berat

Penjelasan:

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pelanggaran HAM Ringan

Adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain.

Pelanggaran HAM Berat

Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.

Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Diantaranya adalah:

kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas.

penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.

pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.

Menurut saya, sebaiknya orang tua mempertimbangkan keinginan anaknya. Jika masih memungkinkan dan ada biaya, sebaiknya diikuti saja kemauan sang anak. Lagipula sekolah di pesantren bukan merupakan hal yang buruk. Di sekolah pesantren, anak-anak bisa belajar tentang agama Islam lebih mendalam.

Orang tuanya melarang karena ada ketakutan tersendiri si anak akan lebih sering menasihati orang tuanya yang suka berbuat maksiat.

SEMOGA MEMBANTU ;)

Teori Trias Politica atau Trias Politika adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh John Locke pada abad ke-17 yang menyatakan bahwa terdapat tiga lembaga yang saling terpisah dan tidak boleh saling campuri, yaitu:

• Lembaga eksekutif: bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.
• Lembaga legislatif: bertugas mengadakan peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.
• Lembaga yudikatif: bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.
• Teori Trias Politica ini menekankan pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, sehingga tidak terjadi konflik atau kekuasaan yang terlalu dominan dari salah satu lembaga.

Sedangkan teori Al-Mawardi dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir (Asyul Thoniyah) yang dikemukakan pada abad ke-10 adalah sebuah teori yang menekankan bahwa lembaga legislatif harus didominasi oleh ulama yang memahami agama dan hukum Islam. Teori ini menekankan bahwa lembaga legislatif harus terdiri dari orang-orang yang memahami dan dapat mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Jadi, perbedaan utama antara kedua teori tersebut adalah bahwa teori Trias Politica menekankan pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, sedangkan teori Al-Mawardi menekankan bahwa lembaga legislatif harus didominasi oleh ulama yang memahami agama dan hukum Islam.

Penjelasan:

melaksakan perundang-undangan dan memberikan kritik yang membangun.

semoga membantu

Tanggapan saya, jika sebuah negara tidak memiliki hukum, negara tersebut akan hancur. Yang kuat melawan yang lemah dan yang lemah tidak bisa membela dirinya sendiri. Sistem pertahanan akan lebih mengutamakan sistem pertahanan fisik. Orang-orang yang kuat atau dianggap penting akan memiliki akses mudah terhadap bahan makanan, bahkan bisa menguasainya hingga yang lemah tidak memiliki bagian.

Lagipula, negara tanpa hukum tidak mungkin ada. Memiliki hukum merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya suatu negara.

UUD 1945 dijadikan sebagai dasar dibuatnya UU karena UUD 1945 merupakan konstitusi negara. Terdapat hierarki perundang-undangan di mana UUD 1945 berada di paling atas, tidak boleh ada yang melanggar peraturan tersebut. UUD juga telah disesuaikan dengan Pancasila, ideologi bangsa ini..

SEMOGA MEMBANTU ;)

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, seperti kebhinekaan, keadilan, persatuan, dan kesatuan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat dengan filsafat Pancasila.

Jawaban:

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, kepentingan nasional Indonesia di tingkat Vital terangkum dalam “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

semoga membantu ☝️

Jawaban:

Pemerintahan dari rakyat berarti bahwa pemerintahan itu harus berasal dari rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi oleh rakyat itu sendiri dan untuk rakyat juga. contohnya pemilihan presiden , dpr , dpd , kepala desa dll.

Penjelasan:

Cara yang ditempuh agar pemerintahan berasal dari rakyat adalah dengan diadakannya Pemilu untuk memilih anggota anggota wakil rakyat. Dalam hal ini di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup mereka di negara tersebut.

semoga membantu ☝️

Jawaban:

hak asasi manusia. atau kewajiban

A. DISKUSI KELOMPOK

Dalam mewujudkan demokrasi Pancasila di sekolah, para siswa bisa diajarkan untuk melakukan diskusi. Dalam diskusi, usahakan ketua diskusi bersikap demokratis. Dalam diskusi, usahakan semua mendapat giliran untuk menyuarakan pendapatnya.

SEMOGA MEMBANTU ;)

Jawaban:

Usulan dasar negara ketiga diungkapkan oleh Soekarno. Usulan dasar negara tersebut berisi lima dasar yang disampaikan lewat pidato pada sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Penjelasan:

Otto Bauer

maaf kalo salah

teori ketuhanan

karena bersangkutan dengan kehendak Tuhan

jawaban:

upacara ngesur tanah (geblag)

upacara mitung Dina

upacara nyatus

upacara matang puluh

B. MPR, DPR dan DPD

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menjalankan demokrasi. Kekuasaan legislatif berarti memiliki wewenang untuk mewakili rakyat. Dalam hal ini menyampaikan aspirasi rakyat kepada badan ekskutif dan yudikatif.

SEMOGA MEMBANTU ;)

Jawaban:

Suku Kubu, Sumatra (Jambi). 2. Suku Sakai, Sumatra. 3. Suku Gayo, Sumatra. 4. Suku Aceh, Sumatra. 5. Suku Alas, Sumatra. 6. Suku Devayan, Sumatra. 7. Suku Haloban, Sumatra. 8. Suku Kluet, Sumatra. 9. Suku Lekon, Sumatra. 10. Suku Pakpak, Sumatra. 11. Suku Sigulai, Sumatra. 12. Suku Singkil, Sumatra. 13. Suku Tamiang, Sumatra. 14. Suku Aneuk Jamee, Sumatra (Aceh). 15. Suku Batak, Sumatra. 16. Suku Batak Angkola, Sumatra. 17. Suku Batak Karo, Sumatra. 18. Suku Batak Mandailing, Sumatra. 19. Suku Batak Pakpak, Sumatra. 20. Suku Batak Simalungun, Sumatra. 21. Suku Batak Toba, Sumatra. 22. Suku Nias, Sumatra. 23. Suku Minangkabau, Sumatra. 24. Suku Melayu, Sumatra. 25. Suku Mentawai, Sumatra. 26. Suku Laut, Sumatra. 27. Suku Belitung, Sumatra. 28. Suku Bangka, Sumatra. 29. Suku Anak Dalam, Sumatra. 30. Suku Kayu Agung, Sumatra. 31. Suku Palembang, Sumatra. 32. Suku Bengkulu, Sumatra. 33. Suku Lampung, Sumatra. 34. Suku Betawi, Jakarta. 35. Suku Sunda, Jawa. 36. Suku Jawa, Jawa. 37. Suku Tionghoa, Jawa. 38. Suku Baduy (badui), Jawa. 39. Suku Bawean, Jawa. 40. Suku Tengger, Jawa. 41. Suku Osing, Jawa. 42. Suku Madura, Jawa. 43. Suku Samin, Jawa. 44. Suku Dayak, Kalimantan. 45. Suku Banjar, Kalimantan. 46. Suku Kutai, Kalimantan. 47. Suku Berau, Kalimantan. 48. Suku Paser, Kalimantan. 49. Suku Bali, Bali. 50. Suku Loloan, Bali. Baca juga: Contoh Upacara Adat Terpopuler di Indonesia51. Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. 52. Suku Bima, Nusa Tenggara Barat. 53. Suku Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 54. Suku Boti, Nusa Tenggara Timur. 55. Suku Bunak, Nusa Tenggara Timur. 56. Suku Manggarai, Nusa Tenggara Timur. 57. Suku Sika, Nusa Tenggara Timur. 58. Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur. 59. Suku Rote, Nusa Tenggara Timur. 60. Suku Ngada, Nusa Tenggara Timur. 61. Suku Flores, Nusa Tenggara Timur. 62. Suku Ende, Nusa Tenggara Timur. 63. Suku Gorontalo, Sulawesi Utara. 64. Suku Kaidipang, Sulawesi Utara. 65. Suku Minahasa, Sulawesi Utara. 66. Suku Mongondow, Sulawesi Utara. 67. Suku Sangir, Sulawesi Utara. 68. Suku Bungku, Sulawesi Tengah. 69. Suku Balesang, Sulawesi Tengah. 70. Suku Balantak, Sulawesi Tengah. 71. Suku Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 72. Suku Buton, Sulawesi. 73. Suku Tolaki, Sulawesi. 74. Suku Mandar, Sulawesi. 75. Suku Luwu, Sulawesi. 76. Suku Makassar, Sulawesi. 77. Suku Bugis, Sulawesi. 78. Suku Toraja, Sulawesi. 79. Suku Bajo, Sulawesi. 80. Suku Alune, Maluku. 81. Suku Ambon, Maluku. 82. Suku Aru, Maluku. 83. Suku Buru, Maluku. 84. Suku Fordata, Maluku. 85. Suku Mamale, Maluku. 86. Suku Nuaulu, Maluku. 87. Suku Morotai, Maluku. 88. Suku Halmahera, Maluku. 89. Suku Wemale, Maluku. 90. Suku Wai Apu, Maluku. 91. Suku Ternate, Maluku. 92. Suku Tidore, Maluku. 93. Suku Seram, Maluku. 94. Suku Sawai, Maluku. 95. Suku Aer, Papua. 96. Suku Asaro, Papua. 97. Suku Kalam, Papua. 98. Suku Huli, Papua. 99. Suku Goroka, Papua. 100. Suku Yali, Papua. 101. Suku Korowai, Papua. 102. Suku Dani, Papua. 103. Suku Bauzi, Papua. 104. Suku Amungme, Papua. 105. Suku Asmat, Papua. 106. Suku Muyu, Papua.

E. Melakukan muyawarah dalam mengambil kebijakan negara.

Sila keempat Pancasila berkaitan dengan perwakilan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menaati sila ini, tidak boleh berat sebelah, harus melakukan musyarawarah atas nama keadilan, bukan atas nama golongan ataupun kepentingan pribadi.

SEMOGA MEMBANTU ;)

(2) Moh. Yamin,  (4) Soepomo, (1) Ir. Soekarno

UUD 1945 perlu diamandemen karena untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi.

UUD 1945 adalah singkatan dari Undang-undang dasar 1945. dari keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal Yang Berbeda-beda.

UUD ini perlu Di amandemen Karena Untuk mengubah Atau Memperbarui Redaksi Dan Substansi Konstitusi.

UUD di amandemen sebanyak 4 kali atau Perubahan.

Jawaban:

Penjelasan:

Pendapat masyarakat.

Contoh folkways :

Pada hajatan

Menerima sesuatu meggunakan tangan kanan

Menghormati orang yang lebih tua

Memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua

Meminta izin kepada seseorang untuk masuk kerumah