Jawaban:
Menurut pendapat saya, salah satu cara untuk menyikapi cengkeraman oligarki di semua bidang kehidupan termasuk dalam tata kelola negara adalah dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari semua pihak, terutama para pengusaha dan pemimpin negara. Ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lain-lain. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan pemimpin negara dan dalam menentukan arah kebijakan negara.
Dari segi moral, pendekatan kekuasaan yang diadopsi oleh oligarki bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oligarki yang mengontrol ekonomi negara akan cenderung memperkaya diri sendiri dan kelompok mereka sendiri, serta mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pembagian kekayaan dan kesempatan, serta menyebabkan munculnya ketidakadilan dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya usaha-usaha untuk menghapus cengkeraman oligarki dan mengembalikan negara kepada sistem hukum yang diatur oleh aturan-aturan yang adil dan bersifat transparan.
Secara khusus, negara yang mengabaikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa akan mengalami kegagalan dalam menegakkan nilai-nilai luhur dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang mengandung lima prinsip dasar, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan mengabaikan Pancasila, negara tidak lagi mampu menjalankan tug
Buatlah pengalaman pribadi kalian ketika menaati peraturan di kehidupan sehari-hari
Saya pernah mengalami pengalaman ketika saya menaati peraturan di kehidupan sehari-hari. Waktu itu, saya sedang liburan di taman bermain. Di sana ada peraturan yang menyatakan bahwa pengunjung harus memakai sandal atau sepatu untuk bermain di wahana permainan. Saya memutuskan untuk menaati peraturan tersebut. Saya merasa peraturan tersebut penting untuk keselamatan dan kenyamanan pengunjung. Setelah bermain di wahana permainan, saya merasa senang karena bisa menikmati permainan dengan aman dan nyaman. Saya juga merasa bangga karena telah mematuhi peraturan yang ada. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa menaati peraturan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan.
Usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar rakyat lebih menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah…. * a. Memberi ampunan kepada pihak yang melanggar b. Memberi sanksi yang berat kepada para pelanggar c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat d. Memasukkan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedalam kurikulum sekolah dasar
C. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat
Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Pilihan B, memberi sanksi kepada para pelanggar tidaklah tepat karena bukan kewenangan pemerintah (eksekutif) melainkan wewenang kepolisian dan juga lembaga yudikatif. Memasukkan materi UUD ke sekolah dasar juga tidak efektif karena pada usia SD sebaiknya diajarkan hal-hal yang lebih ringan dulu seperti tentang norma.
SEMOGA MEMBANTU ;)
Apakah isi materi pembahasan sidang kedua BUPPKI sesuai dengan tanggal sidang
bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, serta pendidikan
11. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara di a. Penduduk b. Orang asing c. Warga negara d. Bukan penduduk e. Bukan warga negara
Jawaban:
C. warga negara
Penjelasan:
Warga negara adalah orang yang merupakan anggota dari suatu negara berdasarkan hukum atau undang-undang. Mereka biasanya memiliki hak-hak politik seperti memilih dan dipilih untuk menjadi wakil rakyat serta memperoleh perlindungan dari negara tersebut. Penduduk dan orang asing adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tinggal atau berada di suatu wilayah, sementara istilah "bukan penduduk" dan "bukan warga negara" biasanya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki hak atau kewajiban sebagai warga negara suatu negara.
Menjelaskan fungsi dan makna Pembukaan dari UUD NRI Tahun 1945 secara singkat! bantu kak buat belajar pas besok
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian awal dari konstitusi Indonesia yang menjelaskan tujuan, cita-cita, dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.
Fungsi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai landasan dasar bagi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pembukaan ini juga menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Makna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai identitas nasional dan landasan dari semua aktivitas di Indonesia. Pembukaan ini juga menggambarkan cita-cita dan tujuan dari negara Indonesia, yaitu mencapai kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menyebutkan alasan suatu negara memiliki UUD Tahun 1945. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum bantu jawab kak untuk belajar besok pas !!
UUD Tahun 1945 adalah undang-undang dasar suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan sistem hukum di negara tersebut. Salah satu alasan mengapa suatu negara memiliki UUD Tahun 1945 adalah untuk menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara pemerintah, rakyat, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dalam suatu negara dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor yang sering terjadi antara lain: kurangnya pemahaman tentang hukum yang berlaku, sikap tidak patuh terhadap hukum, adanya korupsi, dan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya. Pelanggaran hukum dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas suatu negara, sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hukum agar tidak terjadi.
Apakah yg menjadi dasar hukum bahwa rakyat harus terut serta dalam kegiatan pemerintahan
Jawaban:
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. - Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Dasar hukum bahwa rakyat harus terlibat dalam kegiatan pemerintahan bisa berbeda-beda menurut negara dan sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut.
Di beberapa negara, prinsip-prinsip demokrasi menjadi dasar hukum bahwa rakyat harus terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Di negara-negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka yang akan menjadi pemimpin pemerintahan, serta hak untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Selain itu, beberapa negara juga mengatur tentang kewajiban rakyat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan dalam undang-undang yang berlaku. Misalnya, ada negara yang mengatur tentang kewajiban rakyat untuk memilih wakil mereka dalam pemilihan umum, atau mengikuti proses pengambilan keputusan melalui musyawarah.
Jadi, dasar hukum bahwa rakyat harus terlibat dalam kegiatan pemerintahan bisa berasal dari prinsip-prinsip demokrasi atau dari undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
Apa yg dimaksud fungsi pengawasan DPR
Jawaban:
Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat
Apa yg dimaksud pakok kaida negara yg fundamental
Jawaban:
Pokok kaidah fundamental negara dalam hal isinya: memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian (asas kerohanian negara), serta untuk cita-cita negara (tujuan negara).
Jawaban:Pokok kaidah fundamental merupakan posisi norma dasar negara. Pokok kaidah ini menjadi pedoman dalam bernegara. Pembahasan: Prinsip dasar norma negara dasar adalah posisinya sebagai norma negara dasar.
Pokok kaidah fundamental negara dalam hal isinya:
Penjelasan:
#semoga membantu
#jadikan yg terbaik ya :)
Jelaskan makna hak kodrat dalam alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945
Hak kodrat merupakan suatu istilah yang mengacu pada hak yang melekat pada setiap orang yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam Alinea Pembukaan UUD NRI tahun 1945, hak kodrat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap orang secara lahiriah dan batiniah, tanpa pandang bulu, yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak kodrat diakui oleh UUD NRI sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak kodrat memastikan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk menikmati kebebasan dan hak asasi lainnya.
Alinea Pertama. Pada alinea ini terdapat pernyataan tentang hak kodrat segala bangsa, yaitu hak atas kemerdekaan. Hak kodrat berarti hak yang melekat pada setiap diri manusia di mana pun berada sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa
semoga membantu :)
jangan lupa jadikan jawaban terbaik :))
Apa sajakah fungsi pancasila sebagai dasar negara
Jawaban:
- Sebagai landasan hukum dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Ideologi bangsa yang menjadi acuan yang mengatur dan menjadi pandangan hidup
- Sebagai pedoman dan kunci dalam segala bidang, masyarakat maupun politik
1. Menjamin kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Mengamankan dan menjamin hak asasi manusia.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa.
4. Memajukan kesejahteraan umum.
5. Memelihara dan meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengamankan dan menjamin kedaulatan negara.
7. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan kepercayaan.
Sebutkan tiga demensi pancasila sebagai ideologi terbuka
Jawaban:
Dimensi Idealistis
Dimensi Normatif
Dimensi Realistis
Penjelasan:
• Dimenis Idealis => bersifat sistematis,rasional, dan menyeluruh.
• Dimensi Normatif => niali yang terkandung perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma
• Dimensi Rialistis => Ideologi harus mampu mencerminkan realitas
yang hidup dan berkembang
semuah negara dapat berhubungan dengan negara lain dan bertahan dari ancaman negara lain hal tersebut merupakan bentuk kedaulatan
Jawaban:
gi mana cara nya bisa gitu yah
Kenapa pada saat 17 Agustus masyarakat kurang berantusias memasang bendera Indonesia tetapi pada saat piala dunia masyarakat Indonesia sangat berantusias memasang bendera" negara lain
Jawaban:
Karena Kesadaran Masyarakat Kurang Disiplin dalam menjujung nama Indonesia.
Penjelasan:
Semoga Membantu
Maaf Ya, Kalo Jawaban Nya Salah
Apa pengertian kreatif, mandiri, displin dan kerja keras
hayo... siapa cepat dia dapat
Jawaban:
kreatif : nilai dari budaya
disiplin :adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai- nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya
kerja keras : tidak mudah pantang menyerah
Penjelasan:
kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru, atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdayacipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan.
mandiri merupakan suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain.
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
kerja keras adalah mengerjakan sesuatu dengan kesadaran dan kemampuan yang tinggi disertai yang memadai sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Jelaskan mengapa dikatakan bahwa warga negara memiliki kedaulatan tinggi negara
Pengertian Kedaulatan
Kedaulatan dalam Bahasa Inggris disebut sovereignty, dan dalam Bahasa Jerman disebut souveränität. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kedaulatan berasal dari bahasa latin “superanus” yang artinya teratas. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, artinya negara memiliki kekuasaan tertinggi.[1]
Penjelasan:
maaf kalo salah ya
Jelaskan permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia!
Jawaban:
Permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tidak adanya sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, seperti undang-undang yang berasal dari berbagai sumber, serta kurangnya koordinasi, kohesi, dan konsistensi antar produk hukum. Di samping itu, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengalami kesulitan dalam hal proses pengembangannya. Hal ini disebabkan oleh proses yang terlalu panjang, kompleks, dan rumit, serta berbagai kepentingan politik dan konflik yang berkembang. Proses ini juga menjadi lebih lambat dan tidak efektif karena banyaknya mekanisme yang harus diikuti sebelum sebuah undang-undang dapat ditetapkan. Selain itu, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengalami masalah kualitasnya. Undang-undang seringkali mengandung istilah-istilah yang ambigu, tidak konsisten, dan rumit, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik.
Jawaban:
yaitu bhineka tunggal Ika pun yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mendidik atau sertifikasi negara'Indonesia kita
Penjelasan:
maaf kalo salah.coba cari di buku ppkn
Pada saat memili hakim konstitusi,lembaga negara yg akan bekerja sama adalah
Mk bekerjasama dengan lembaga tinggi negara dengan tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang
jika semuah peraturan pemerinta yg di bentuk tdk sesuai dengan peraturan perundang undangan di atasnya akan di lakukan uji materei l oleh lembag
Jawaban:
Jika semua peraturan pemerintah yang dibentuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, maka akan dilakukan uji materi oleh lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan menilai keabsahan peraturan tersebut. Uji materi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu peraturan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti kepatutan, kewajaran, keabsahan, dan lain-lain. Jika terdapat ketidakcocokan atau ketidak sesuaian antara peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku.
Lembaga yang bertugas melakukan uji materi biasanya adalah Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan menilai keabsahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan menilai konstitusionalitas dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menangani sengketa yang berkaitan dengan hal tersebut.
Jadi, uji materi adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjamin keberlangsungan tata hukum di negara.
Apa perbedaan monodualis pribadi dan monodualis individu?
Jawaban:
monodualis pribadi adalah
Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. sedangkan monodualis individu Manusia terlahir sebagai makhluk monodualisme. Artinya bahwa dia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Dari pengertian tersebut sudah semestinya mampu untuk memfungsikan diri sebagai makhluk sosial terkadang juga sebagai makhluk individu