Membandingkan produk sendiri dengan produk lain agar bisa menjadi masukan yang lebih baik untuk kesehatan disebut ​

Jawaban:

Melakukan kegiatan ronda malam

Penjelasan:

maaf kalo salah

Jawaban:

siskamling/ronda malam

Jawaban:

Konstitusi Biasanya memuat/mengatur hal hal sbg berikut:

-Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia &Warga negara

-Susunan ketatanegaraan suatu negara

-pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT:')

Jawaban:

Assalamualaikum*?

hal hal yg di muat dalam konstitusi negara, sebagai berikut

1. Ada jaminan terhadap HAM dan warga negara,

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,

3. Ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental,

Yang lainnya:

4. Bentuk negara,

5. Bentuk pemerintahan

6. Prinsip-prinsip/asas-asas buatan rakyat dan negara hukum,

7. Hal keuangan

8. Identitas negara; bendera, bahasa lambang negara

Beberapa hal² yg di atur dalam konstitusi pada pasal dalam UUD 1945. Hal-hal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut.

a) Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.

b. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak dan kewenangannya.

c. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.

d. Konsepsi atau cita-cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

e. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.

f. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

"semoga jawaban ini membantu"

Wassalamu'alaikum wr. wb.*?

detail tambahan

Kelas: 8 SMP

Mapel: PPKN

Kategori: isi muatan dari konstitusi negara

Jawaban:

1. Membuat kehidupan bermasyarakat yang rukun, santun, dan berbudaya.

2. Meningkatkan rasa akan toleransi terhadap umat beragama dan umat berbudaya.

3. Melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan bersama dalam bermasyarakat.

4. Selalu melaksanakan kegiatan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak.

Penjelasan:

@theresa_fol

Jawaban:

Menurut Plato

Pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat.

Menurut Aristoteles

Pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.

Jawaban:

1. Aristoteles, Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

2. Bellfoid, hukum yang berlaku disuatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

jawaban:

- tidak mudah menyerah

- rela berkorban

- selalu semangat dlm menghadapi tantangan

Pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang memiliki bunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang memiliki bunyi : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Nb: maaf kalau salah

Memilih presiden,wakil presiden,dan gurbernur maaf kalo salah

Jawaban:

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

sumber: Wikipedia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut.

sumber: Wikipedia

Contoh HAM

Hak kebebasan mengemukakan pendapat.

Kebebasan dalam ber-organisasi.

Hak menjalankan dan memeluk agama.

Kebebasan untuk bepergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.

Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.

Hak hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang.

sember: saintif

Jawaban:

presiden Amerika. | wakil presiden

Donald Trump. | Mike pence

Penjelasan:

maaf ya kalo salah

terimakasih

Jawaban:

Presiden = Donald Trump

Wakil = Mike pence

paragraf utama

maaf ya kalok salah

Jawaban:

2.Norma saling berhubungan, karena antar norma saling melengkapi. Mereka saling mendisiplinkan orang lain agar mentaati peraturan dalam segala aspek

3.contoh seperti

A) norma agama:melaksanakan kewajiban atau ibadah menurut agamanya masing masing(islam puasa,sholat &kristen kebaktian),tidak memaksakan agama pada orang lain

B)norma kesopanan:tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor

C) norma kesusilaan:tidak mencuri,membunuh

D)Norma hukum:menaati peraturan lalu lintas, menaati hukum, tidak melanggar peraturan

4.agar di kehidupan tercipta suasana yg aman dan damai

5.jika di dalam suatu masyarat tidak ada norma,maka kebudayaan,sikap dan perilaku di masyarakat itu menjadi kacau dan terjadilah kerusuhan

Penjelasan:

semoga membantu

Negara yang menerapkan sebuah demokrasi didalam sistem pemerintahannya ialah negara indonesia. Tetapi, karena kondisi politik dan kepemimpinan di waktu itu mengakibatkan penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Dibawah ini penjelasan tentang perkembangan periodesasi demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi di sekarang ini.

Pembahasan

1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan (1945 – 1950)

Perjuangan indonesia terhadap ingin kembalinya belanda ke indonesia.

Belum baiknya pelaksanaan demokrasi, yang diakibatkan oleh revolusi fisik.

Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh KNIP.

Pemerintah mengeluarkan, KNIP berubah menjadi lembaga legislative, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.

Pemberian hak - hak politik secara menyeluruh.

2. Perkembangan demokrasi parlementer (1950 – 1959)

Digunakannya UUD sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya.

Masa dimana berjayanya indonesia.

Demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, dimana presiden sebagai kepala Negara.

Terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai - partai politik.

Tetapi demokrasi pada masa ini di anggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibatnya konflik, ekonomi yang lemah.

Ketidak mampuan konstituante dalam bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan ABRI yakni sama – sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan.

Menurunnya persatuan dan kesatuan.

Akibat kegagalan tersebut presiden mengeluarkan, yakni pembubaran konstituante, kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950 dan pembentukannya MPRS dan DPAS.

3. Masa demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan.

Peran presiden mendominasi.

Terbatasnya peran partai politik .

Berkembangnya pengaruh PKI .

Tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Jaminan HAM lemah.

Terbatasnya peranan pers.

Kebijakan politik luar negeri sudah m.emihak ke RRC.

Berakhirnya orde lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30S PKI.

4. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru (1966 – 1998)

Ditandai dengan tergantinhya Ir. Soekarno oleh presiden Soeharto.

Menerapkan demokrasi pancasila.

Fungsi ABRI mendominasi.

Berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik dan tuntutan para demonstrasi terhadap presiden Soeharto untuk turun.

5. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi (1998 – sekarang)

Ditandai dengan lengsernya presiden soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun. D

itandai dengan penyerahan kekuasaan presiden Soeharto ke wakil presiden BJ Habibie.

Perubahan besar - besaran dalam penyelenggaran negara dan pemerintahan.

Menerapkan demokrasi pancasila.

Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis.

Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Rekrutmen politik secara terbuka.

Kebebasan dalam berpendapat.

Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan periodisasi demokrasi di Indonesia dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang signifikan setiap waktunya di karenakan adanya kondisi politik dan kepemimpinan yang mengakibatkan semua itu terjadi.

Jawaban:

Darat: Malaysia, papua nugini, timor leste

laut: singapura, malaysia, filipina

kpk memiliki peranan dalam penegak hukum yaitu untuk tugas dan peran melakukan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi; supervise; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; melakukan tindakan pencegahan; dan melakukan pemantauan (monitoring)

mmf klo salah

Jawaban:

1. mempunyai hak pilih dalam pemungutan suara (pemilu)

1. Hak untuk Memilih.

2. Hak untuk Dipilih.

3. Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan.

4. Hak Mendirikan Partai Politik.

5. Hak Memberikan Pendapat.

6. Hak Diangkat dalam Jabatan Pemerintahan.

7. Hak Mendirikan Organisasi yang Berhubungan dengan Politik.

Jawaban:

Kekuasaan Yudikatif

kekuasaan exsekutif

kekuasaan legislatif

Penjelasan:

Jawaban:sebenarnya kuota itu jenis kebutuhanya:tersier

karena sekarang sedang pandemi maka

kuota jenis kebutuhan:primer

karena apa?hmm...

sekarang saya akan jelaskan:-)

penjelasan:

Saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan primer yang paling tidak terpisahkan dari hidup seseorang. Mungkin bagi sebagian orang paket data internet adalah hal yang sangat dibutuhkannya, tetapi bagi sebagian orang lain itu bukan menjadi salah satu yang sangat dia butuhkan.

Saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan primer yang paling tidak terpisahkan dari hidup seseorang. Mungkin bagi sebagian orang paket data internet adalah hal yang sangat dibutuhkannya, tetapi bagi sebagian orang lain itu bukan menjadi salah satu yang sangat dia butuhkan.Namun dapat dipastikan jumlah pemakai atau pengguna internet saat ini kian hari kian bertambah, dimanapun kita berada hampir setiap waktu menggunakan internet.

Untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia yaitu internet, saat ini beragam provider internet telah hadir dengan memberikan jaringan koneksi internet super cepat dan juga pelayanan yang terbaik. Selain itu kebutuhan internet di setiap rumah saat ini sudah menjadi kewajiban hampir setiap orang, karena internet saat ini menjadi kebutuan primer manusia.

kuota adalah kebutuhan yang sangat diperlukan kita sekarang karena kita sekarang serba dirumah kan?

misal:

-bekerja dari rumah

-belajar dari rumah

-beribadah dari rumah

dan lain lain

Jawaban: kebutuhan internet

Penjelasan: karan di era moderen yang maju ini kita memerlukan yang namanya kouta internet, kouta ini adalah dunia kedua bagi seluruh umat manusia bumi melalui kouta internet kita bisa menjelajahi apa saja dan memepelajari hal yang baru dengan kouta internet ini kita bisa menjadi lebih mudah dalam akses internet tapi ada pula dampak buruk dari kouta internet ini adalah : anaka anak kini lebih cenderung lupa waktu dan melupakan dunia asli mereka, mereka lebih senang hidup di dalam dunia internet dan banyaknya anak anak yang menggunakan kacamata sejak din akibat layar hp yang sering di pantaunya dari pagi hingga malam tanpa henti

Teriamakasih maaf kalo salah ya.... teman teman :))

Jawaban:

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

2. Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :

Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.

Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.

Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.

Melaksanakan manifesto politikMewujudkan amanat penderitaan rakyatMelaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

5. Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut.

Kebijakan pemerintah :

Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.

13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.

Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :

Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru.

Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.

Semoga bermanfaat

Jawaban:

karena indonesia termasuk Negara maritim,negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau.

Penjelasan:

maaf kalau salah

Jawaban: Tentara Jepang

NB: Mohon maaf jika salah

Penjelasan:

Jawaban:

Ada 3 pembagian kekuasaan di negara kita:

1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif

Penjelasan:

Negara kita lebih besar menganut dengan teori pembagian kekuasaan menurut Montesqieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif

• Legislatif—kekuasaan yang berkuasa dalam merancang dan mengatur undang-undang dasar. Di Indonesia, lembaga legislatur seperti MPR, DPR, DPD, dan DPR tingkat I dan II (DPRD) berkuasa dalam mengatur Undang-undang Dasar RI 1945
• Eksekutif—kekuasaan inilah yang berkuasa dalam menjalankan dan mewujudkan jalan kerjanya undang-undang dasar. Di Indonesia, lembaga eksekutif disebut juga sebagai pemimpin (presiden, gubernur, walikota/bupati, camat, lurah/kepala desa) yang ditemani oleh wakilnya dalam menjalankan Undang-undang Dasar RI 1945, mengatur sistematika negara, dan menjalin hubungan negara dan antarnegara
• Yudikatif—kekuasaan ini berguna untuk menegakkan peradilan negara. Di Indonesia, lembaga yudikatif seperti MA, MK, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama bertujuan untuk menjalankan sistem peradilan berdasarkan Undang-undang Dasra yang sudah diatur

Semoga membantu dan maaf kalau ada salah ya :)