Bentuk-bentuk penjajahan dan plus minusnya, dari adanya penjajahan di Indonesia!!​.

Jawaban:

Taktik atau strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan publik. Contohnya, sebuah pemerintah ingin mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Maka, salah satu taktik yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan pelatihan kerja bagi masyarakat setempat agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ini merupakan contoh taktik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga tingkat kemiskinan dapat direduksi.

Selain itu, taktik lain yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan menyediakan bantuan sosial berupa sembako atau uang tunai bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini merupakan contoh taktik yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan terhindar dari kemiskinan.

Taktik dan strategi dalam kebijakan publik dapat beragam, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan kondisi masing-masing wilayah atau daerah. Penting untuk diingat bahwa taktik dan strategi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat agar efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Jawaban:

Tidak ada warna yang secara universal melambangkan tantangan. Warna-warna tertentu dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada konteks dan asosiasi yang mereka miliki. Beberapa orang mungkin menganggap warna merah sebagai warna yang melambangkan tantangan, sementara orang lain mungkin lebih menganggap warna hijau sebagai warna yang melambangkan tantangan. Warna yang melambangkan tantangan bisa saja berbeda-beda bagi setiap orang.

Penjelasan:

Tenaga Kesehatan Sangat Mengamalkan Sila Ketiga Pancasila Dikarenakan mereke rela berkorban demi kepentingan org lain sebelum kepentingan mereka seperti Tes Vaksin

Jawaban:

Menurut Saya Perkembangan IPTEK Untuk Generasi Millenial Itu Sangat Bermanfaat Dan Berguna Memudahkan Pekerjaan Tetapi Banyak Orang Yang Menyalahgunakannya Sebagai Prasarana Berbuat Negatif Menurut Saya Pemerintah Harus Lebih Waspada Terhadap Link/Website Yang Mengarah Ke Arah Keburukan Dan Lebih Sigap Mengecek Link² Khusus

sebaiknya tidak mengikutinya,tetapi menegur mereka atau lebih baik menghindarinya agar terhindar dari masalah yang tidak diinginkan

(maaf ya kalo jawaban saya kurang bagus)

Jawaban:

Tergantung pada pendapat pribadi mereka tentang pemerintah dan bagaimana mereka ingin menanggapi situasi tersebut. Beberapa mahasiswa mungkin merasa tidak setuju dengan cara orang lain menjelek-jelekkan pemerintah dan mungkin akan mencoba untuk menghibur pendapat mereka dengan cara yang lebih produktif, seperti dengan berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan jujur. Lainnya mungkin setuju dengan pendapat orang lain dan mungkin ikut terlibat dalam aksi protes atau menyebarkan informasi yang dianggap memperlihatkan pemerintah dalam cahaya yang buruk.

Penjelasan:

Sikap seorang mahasiswa yang terlibat dalam sekelompok orang yang menjelek-jelekkan pemerintah tergantung pada pendapat pribadi mereka tentang pemerintah dan bagaimana mereka ingin menanggapi situasi tersebut. Beberapa mahasiswa mungkin merasa tidak setuju dengan cara orang lain menjelek-jelekkan pemerintah dan mungkin akan mencoba untuk menghibur pendapat mereka dengan cara yang lebih produktif, seperti dengan berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan jujur. Lainnya mungkin setuju dengan pendapat orang lain dan mungkin ikut terlibat dalam aksi protes atau menyebarkan informasi yang dianggap memperlihatkan pemerintah dalam cahaya yang buruk.

Namun, sebagai mahasiswa, penting untuk diingat bahwa menjelek-jelekkan pemerintah tidak selalu merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki masalah atau memperjuangkan hak-hak kita. Menyampaikan pendapat dan mengajukan tuntutan secara konstruktif dan dengan cara yang sopan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kita. Selain itu, penting untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, terlepas dari pendapat kita tentang pemerintah atau masalah lainnya.

Jawaban:

Untuk mewujudkan keuletan dan ketangguhan dalam mempertahankan identitas dan integritas bangsa, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Memperkuat sistem keamanan dan pertahanan nasional: Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan anggaran militer, mengembangkan industri pertahanan nasional, dan memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara lain.

2. Mengembangkan diplomasi dan hubungan bilateral: Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara lain, serta terlibat dalam forum-forum internasional seperti ASEAN dan UN.

3. Menjaga stabilitas dan keamanan internal: Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan di dalam negeri, mengurangi terorisme dan kekerasan, serta menjaga stabilitas sosial dan politik.

4. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam: Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan konservasi sumber daya alam, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi p

Jawaban:

Keterkaitan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai Pancasila adalah bahwa keduanya berfokus pada prinsip-prinsip yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang ramah, berdamai, dan menghormati hak asasi manusia. Nilai-nilai kearifan lokal menekankan pentingnya kesetiakawanan dalam masyarakat dan mempromosikan kerja sama antar ras. Nilai Pancasila juga berfokus pada hal yang sama dan menekankan pentingnya persatuan dalam masyarakat. Hubungan antara norma, nilai, dan moral adalah bahwa norma adalah aturan atau standar perilaku di mana sebuah individu atau sebuah kelompok harus mematuhi. Nilai adalah prinsip atau standar perilaku yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku manusia. Moral adalah perasaan untuk melakukan apa yang benar dan tidak melakukan apa yang salah.

Jawaban:

1. Jika hak dan kewajiban itu seimbang, maka artinya setiap individu atau kelompok memiliki hak-hak yang sama dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tidak terjadi ketimpangan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi perasaan tidak puas dan tidak adil, yang dapat mengakibatkan konflik atau kekerasan di masyarakat.

3. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi manusia seutuhnya, dan mengadakan peradaban yang adil dan sejahtera.

4. Warga negara dikatakan terlindungi jika mereka memperoleh perlindungan dari negara terhadap hak-hak mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak individu atau kelompok.

5. Warga negara Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan pencerdasan, seperti mengikuti pendidikan formal atau nonformal, membaca buku-buku yang bermanfaat, mengikuti seminar atau pelatihan, dan lain-lain. Selain itu, warga negara juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara menyumbangkan dana atau tenaga kepada lembaga-lembaga pendidikan, atau dengan cara terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perbedaan pandangan mengenai hukum menurut aliran naturalisme dan positivisme yaitu aliran naturalisme lebih cenderung terhadap hukum-hukum yang bersifat natural maupun ada dari turun-temurun sedangkan aliran menurut positifvisme yaitu mengenai aturan yang bersifat positif atau sesuai dengan perkembangan zaman yang dibuat oleh pemerintah.

hal ini lebih cenderung terhadap konteks dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia salah satu hukum yang paling berpengaruh penting yaitu hukum yang terdapat dalam Pancasila yang terkandung di dalam undang-undang maupun ketatanegaraan yang ada

Jawaban:

Jawaban:

menggunakan berbagai media sosial untuk pemasaran produknya

Pancasila adalah suatu ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa tanggapan sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia terkait adanya Ormas yang selalu membuat keributan yaitu seharusnya Ormas tersebut tetap menjaga ketertiban, perdamaian, dan persatuan. Hal tersebut melanggar pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pembahasan:

Setiap negara memiliki ideologi tertentu. Begitu juga dengan Indonesia memiliki ideologi pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa tanggapan sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia terkait adanya Ormas yang selalu membuat keributan yaitu seharusnya Ormas tersebut tetap menjaga ketertiban, perdamaian, dan persatuan. Hal tersebut melanggar pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian pancasila brainly.co.id/tugas/13773190

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

Jawaban:

Pancasila dan Konstitusi merupakan dasar negara yang mengatur dan menjadi landasan dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan Konstitusi merupakan dokumen hukum yang mengatur tata cara pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan tugas lembaga-lembaga negara.

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, Pancasila dan Konstitusi harus dijadikan acuan dan ditaati oleh para pembuat peraturan. Setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Pancasila, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konstitusi. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila atau Konstitusi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang menguji keabsahan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pancasila dan Konstitusi merupakan dasar yang sangat penting dan harus dijadikan acuan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai ideologi negara dan dokumen hukum yang mengatur tata cara pemerintahan, Pancasila dan Konstitusi harus dihormati dan ditaati oleh setiap pihak yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jawaban:

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali disebut dengan hak atas sisa lebih perhitungan anggaran (SAL).

Penjelasan:

SAL merupakan selisih antara penerimaan dan belanja pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambahan ekuitas pemerintah daerah.

SAL merupakan salah satu indikator keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Jawaban:

Kolerasi antara negara hukum dengan hak asasi manusia adalah bahwa negara hukum harus memastikan bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu di negara tersebut dilindungi dan diakui secara adil.

Penjelasan:

Negara hukum adalah sebuah sistem pemerintahan yang menjamin bahwa hukum yang berlaku di negara tersebut diterapkan secara adil dan merata kepada semua warga negara.

Sementara itu, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu secara universal dan tidak dapat dikurangi atau dibatalkan oleh pemerintah atau oleh siapapun.

Jawaban:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• MPR adalah lembaga tertinggi negara yang bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan UUD.
• MPR memiliki peran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• DPR bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menetapkan undang-undang.
• DPR memiliki peran dalam membuat dan mengesahkan undang-undang, mengelola anggaran negara, serta memantau pelaksanaan pemerintahan.

Mahkamah Agung (MA)

• MA bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan menyelenggarakan pengadilan-pengadilan umum.
• MA memiliki peran dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, serta mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

Jawaban:

Berbeda dengan bentuk negara yang fokusnya pada rakyat, bentuk kenegaraan memiliki titik fokus pada sistem dan ideologi. Bentuk negara secara keseluruhan ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan bentuk kenegaraan ada enam, yaitu koloni, trustee, mandat, protektorat, dominion, dan uni.

Penjelasan:

Suatu unsur yang membedakan bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah rakyat negara

Jawaban:

Di era reformasi ini saya kurang puas dengan pemerintahan saat ini dari segi kinerja dengan beberapa indicator karena banyaknya pengangguran pada saat ini, dan banyaknya remaja yang melakukan tawuran.

Segi pengangguran = kurang puas karena banyaknya pengangguran karena kurangnya kemampuan kerja yang dimiliki

Segi demokrasi politik = kurang puas karena banyaknya remaja yang melakukan tawuran masa.

pemerataan pembangunan = cukup puas karena pemerintah mulai melakukan perkembangan kepada desa kecil dan dijadikan objek wisata.

penegakan hukum = kurang baik karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi.

KKN = cukup baik karena dapat mengembangkan pengetahuan para siswa kuliah dan meningkatkan pengetahuan bangsa.

Jawaban:

Jika perkembangan dan penggunaan iptek tidak dikontrol oleh pemerintah dan Pancasila tidak dijadikan landasan, maka dapat terjadi berbagai masalah.

Penjelasan:

Misalnya, iptek dapat digunakan untuk kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data pribadi atau penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kepanikan di masyarakat.

Selain itu, penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan terjadinya polarisasi di masyarakat.