1. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam Ketahanan Nasional yang berisi Keuletan dan Ketangguhan. Jelaskan bagaimana Anda mewujudkan kedua hal tersebut dalam mempertahankan Identitas dan Integritas Bangsa! (10) .

Jawaban:

Keterkaitan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai Pancasila adalah bahwa keduanya berfokus pada prinsip-prinsip yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang ramah, berdamai, dan menghormati hak asasi manusia. Nilai-nilai kearifan lokal menekankan pentingnya kesetiakawanan dalam masyarakat dan mempromosikan kerja sama antar ras. Nilai Pancasila juga berfokus pada hal yang sama dan menekankan pentingnya persatuan dalam masyarakat. Hubungan antara norma, nilai, dan moral adalah bahwa norma adalah aturan atau standar perilaku di mana sebuah individu atau sebuah kelompok harus mematuhi. Nilai adalah prinsip atau standar perilaku yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku manusia. Moral adalah perasaan untuk melakukan apa yang benar dan tidak melakukan apa yang salah.

Jawaban:

1. Jika hak dan kewajiban itu seimbang, maka artinya setiap individu atau kelompok memiliki hak-hak yang sama dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tidak terjadi ketimpangan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi perasaan tidak puas dan tidak adil, yang dapat mengakibatkan konflik atau kekerasan di masyarakat.

3. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi manusia seutuhnya, dan mengadakan peradaban yang adil dan sejahtera.

4. Warga negara dikatakan terlindungi jika mereka memperoleh perlindungan dari negara terhadap hak-hak mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak individu atau kelompok.

5. Warga negara Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan pencerdasan, seperti mengikuti pendidikan formal atau nonformal, membaca buku-buku yang bermanfaat, mengikuti seminar atau pelatihan, dan lain-lain. Selain itu, warga negara juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara menyumbangkan dana atau tenaga kepada lembaga-lembaga pendidikan, atau dengan cara terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perbedaan pandangan mengenai hukum menurut aliran naturalisme dan positivisme yaitu aliran naturalisme lebih cenderung terhadap hukum-hukum yang bersifat natural maupun ada dari turun-temurun sedangkan aliran menurut positifvisme yaitu mengenai aturan yang bersifat positif atau sesuai dengan perkembangan zaman yang dibuat oleh pemerintah.

hal ini lebih cenderung terhadap konteks dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia salah satu hukum yang paling berpengaruh penting yaitu hukum yang terdapat dalam Pancasila yang terkandung di dalam undang-undang maupun ketatanegaraan yang ada

Jawaban:

Jawaban:

menggunakan berbagai media sosial untuk pemasaran produknya

Pancasila adalah suatu ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa tanggapan sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia terkait adanya Ormas yang selalu membuat keributan yaitu seharusnya Ormas tersebut tetap menjaga ketertiban, perdamaian, dan persatuan. Hal tersebut melanggar pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pembahasan:

Setiap negara memiliki ideologi tertentu. Begitu juga dengan Indonesia memiliki ideologi pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa tanggapan sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia terkait adanya Ormas yang selalu membuat keributan yaitu seharusnya Ormas tersebut tetap menjaga ketertiban, perdamaian, dan persatuan. Hal tersebut melanggar pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian pancasila brainly.co.id/tugas/13773190

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

Jawaban:

Pancasila dan Konstitusi merupakan dasar negara yang mengatur dan menjadi landasan dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan Konstitusi merupakan dokumen hukum yang mengatur tata cara pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan tugas lembaga-lembaga negara.

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, Pancasila dan Konstitusi harus dijadikan acuan dan ditaati oleh para pembuat peraturan. Setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Pancasila, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konstitusi. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila atau Konstitusi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang menguji keabsahan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pancasila dan Konstitusi merupakan dasar yang sangat penting dan harus dijadikan acuan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai ideologi negara dan dokumen hukum yang mengatur tata cara pemerintahan, Pancasila dan Konstitusi harus dihormati dan ditaati oleh setiap pihak yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jawaban:

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali disebut dengan hak atas sisa lebih perhitungan anggaran (SAL).

Penjelasan:

SAL merupakan selisih antara penerimaan dan belanja pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambahan ekuitas pemerintah daerah.

SAL merupakan salah satu indikator keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Jawaban:

Kolerasi antara negara hukum dengan hak asasi manusia adalah bahwa negara hukum harus memastikan bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu di negara tersebut dilindungi dan diakui secara adil.

Penjelasan:

Negara hukum adalah sebuah sistem pemerintahan yang menjamin bahwa hukum yang berlaku di negara tersebut diterapkan secara adil dan merata kepada semua warga negara.

Sementara itu, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu secara universal dan tidak dapat dikurangi atau dibatalkan oleh pemerintah atau oleh siapapun.

Jawaban:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• MPR adalah lembaga tertinggi negara yang bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan UUD.
• MPR memiliki peran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• DPR bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menetapkan undang-undang.
• DPR memiliki peran dalam membuat dan mengesahkan undang-undang, mengelola anggaran negara, serta memantau pelaksanaan pemerintahan.

Mahkamah Agung (MA)

• MA bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan menyelenggarakan pengadilan-pengadilan umum.
• MA memiliki peran dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, serta mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

Jawaban:

Berbeda dengan bentuk negara yang fokusnya pada rakyat, bentuk kenegaraan memiliki titik fokus pada sistem dan ideologi. Bentuk negara secara keseluruhan ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan bentuk kenegaraan ada enam, yaitu koloni, trustee, mandat, protektorat, dominion, dan uni.

Penjelasan:

Suatu unsur yang membedakan bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah rakyat negara

Jawaban:

Di era reformasi ini saya kurang puas dengan pemerintahan saat ini dari segi kinerja dengan beberapa indicator karena banyaknya pengangguran pada saat ini, dan banyaknya remaja yang melakukan tawuran.

Segi pengangguran = kurang puas karena banyaknya pengangguran karena kurangnya kemampuan kerja yang dimiliki

Segi demokrasi politik = kurang puas karena banyaknya remaja yang melakukan tawuran masa.

pemerataan pembangunan = cukup puas karena pemerintah mulai melakukan perkembangan kepada desa kecil dan dijadikan objek wisata.

penegakan hukum = kurang baik karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi.

KKN = cukup baik karena dapat mengembangkan pengetahuan para siswa kuliah dan meningkatkan pengetahuan bangsa.

Jawaban:

Jika perkembangan dan penggunaan iptek tidak dikontrol oleh pemerintah dan Pancasila tidak dijadikan landasan, maka dapat terjadi berbagai masalah.

Penjelasan:

Misalnya, iptek dapat digunakan untuk kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data pribadi atau penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kepanikan di masyarakat.

Selain itu, penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Cara menerapkan iptek khususnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK adalah sebagai berikut:

• Dalam menggunakan sosial media harus menjaga persatuan dan kesatuan.
• Menjaga toleransi dalam sosial media.
• Membagikan berita dengan benar.

Pembahasan

Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan melindungi bangsa dari pengaruh buruk. Keberadaan iptek tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang harus dilandasi oleh nilai-nilai luhur pancasila. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang pengembangan IPTEK Pancasila: brainly.co.id/tugas/24739179

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Jawaban:

..... A. selalu membayar iuran warga tepat waktu dan taat pada aturan

Penjelasan:

Hal ini mwrupakan langkah yang paling tepat dan juga aturan yang sesuai hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari lingkungan masyarakat

Jawaban:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara karena terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di kawasan Nusantara.

Penjelasan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara karena terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di kawasan Nusantara, yaitu wilayah Asia Tenggara yang terletak antara benua Asia dan Australia. Selain itu, lautan tidak merupakan pemisah antarpulau di Indonesia, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran dan kerjasama antar pulau. Wilayah negara Indonesia juga terdiri dari daratan luas di bagian daratan dan lautan yang luas di bagian laut. Konsep wawasan nusantara merupakan konsep yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara pulau-pulau di Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Jawaban:

D. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Materi:

Perubahan UU 1958 UU 2006

Penjelasan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sebelumnya berlaku. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006:

• Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keagamaan, pendidikan informal, dan pendidikan kejar paket.

• Pendidikan dasar terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah atas dan pendidikan kejuruan.

• Pendidikan tinggi terdiri dari perguruan tinggi, akademi, institut, dan sekolah tinggi. Perguruan tinggi terdiri dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

• Pendidikan keagamaan terdiri dari pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

• Pendidikan informal terdiri dari kegiatan belajar di luar jalur formal, seperti kegiatan belajar di rumah, kegiatan belajar di kelompok, dan kegiatan belajar mandiri.

• Pendidikan kejar paket terdiri dari kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal atau non-formal dengan menggunakan metode kejar paket.

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 juga mengatur tentang lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal terdiri dari sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya, sedangkan lembaga pendidikan non-formal terdiri dari lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan kejar paket.

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 juga mengatur tentang badan pendidikan, yaitu badan pendidikan dasar, badan pendidikan menengah, badan pendidikan tinggi, dan badan pendidikan non-formal.

UUD No. 8 Tahun 2012

Berisikan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

tujuan dari pemilihan pada undang-undang dasar tersebut yaitu pemilihan umum yang terjadi baik itu pemilihan DPRD maupun pemilihan pemimpin daerah