Suatu unsur yang membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah. . . . .

Jawaban:

Di era reformasi ini saya kurang puas dengan pemerintahan saat ini dari segi kinerja dengan beberapa indicator karena banyaknya pengangguran pada saat ini, dan banyaknya remaja yang melakukan tawuran.

Segi pengangguran = kurang puas karena banyaknya pengangguran karena kurangnya kemampuan kerja yang dimiliki

Segi demokrasi politik = kurang puas karena banyaknya remaja yang melakukan tawuran masa.

pemerataan pembangunan = cukup puas karena pemerintah mulai melakukan perkembangan kepada desa kecil dan dijadikan objek wisata.

penegakan hukum = kurang baik karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi.

KKN = cukup baik karena dapat mengembangkan pengetahuan para siswa kuliah dan meningkatkan pengetahuan bangsa.

Jawaban:

Jika perkembangan dan penggunaan iptek tidak dikontrol oleh pemerintah dan Pancasila tidak dijadikan landasan, maka dapat terjadi berbagai masalah.

Penjelasan:

Misalnya, iptek dapat digunakan untuk kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data pribadi atau penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kepanikan di masyarakat.

Selain itu, penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Cara menerapkan iptek khususnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK adalah sebagai berikut:

• Dalam menggunakan sosial media harus menjaga persatuan dan kesatuan.
• Menjaga toleransi dalam sosial media.
• Membagikan berita dengan benar.

Pembahasan

Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan melindungi bangsa dari pengaruh buruk. Keberadaan iptek tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang harus dilandasi oleh nilai-nilai luhur pancasila. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang pengembangan IPTEK Pancasila: brainly.co.id/tugas/24739179

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Jawaban:

..... A. selalu membayar iuran warga tepat waktu dan taat pada aturan

Penjelasan:

Hal ini mwrupakan langkah yang paling tepat dan juga aturan yang sesuai hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari lingkungan masyarakat

Jawaban:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara karena terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di kawasan Nusantara.

Penjelasan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara karena terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di kawasan Nusantara, yaitu wilayah Asia Tenggara yang terletak antara benua Asia dan Australia. Selain itu, lautan tidak merupakan pemisah antarpulau di Indonesia, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran dan kerjasama antar pulau. Wilayah negara Indonesia juga terdiri dari daratan luas di bagian daratan dan lautan yang luas di bagian laut. Konsep wawasan nusantara merupakan konsep yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara pulau-pulau di Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Jawaban:

D. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Materi:

Perubahan UU 1958 UU 2006

Penjelasan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sebelumnya berlaku. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006:

• Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keagamaan, pendidikan informal, dan pendidikan kejar paket.

• Pendidikan dasar terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah atas dan pendidikan kejuruan.

• Pendidikan tinggi terdiri dari perguruan tinggi, akademi, institut, dan sekolah tinggi. Perguruan tinggi terdiri dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

• Pendidikan keagamaan terdiri dari pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

• Pendidikan informal terdiri dari kegiatan belajar di luar jalur formal, seperti kegiatan belajar di rumah, kegiatan belajar di kelompok, dan kegiatan belajar mandiri.

• Pendidikan kejar paket terdiri dari kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal atau non-formal dengan menggunakan metode kejar paket.

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 juga mengatur tentang lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal terdiri dari sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya, sedangkan lembaga pendidikan non-formal terdiri dari lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan kejar paket.

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 juga mengatur tentang badan pendidikan, yaitu badan pendidikan dasar, badan pendidikan menengah, badan pendidikan tinggi, dan badan pendidikan non-formal.

UUD No. 8 Tahun 2012

Berisikan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

tujuan dari pemilihan pada undang-undang dasar tersebut yaitu pemilihan umum yang terjadi baik itu pemilihan DPRD maupun pemilihan pemimpin daerah

Jawaban:

Jika jumlah DPT adalah 1.423.000, maka persentase partai X adalah 43,2%, partai Y adalah 36,5%, partai Z adalah 15,5%, dan partai lainnya adalah 5%. Dengan demikian, perolehan suara partai X adalah 612.076, partai Y adalah 515.705, partai Z adalah 221.295, dan partai lainnya adalah 71.924.

Jawaban:

Partai A: 10% x 1.423.000 = 142.300

Partai B: 20% x 1.423.000 = 284.600

Partai C: 40% x 1.423.000 = 569.200

Partai D: 30% x 1.423.000 = 426.900

Jawaban:

karena kode etik berfungsi untuk pedoman perilaku bagi setiap anggota dan jugah mencegah dari campur tangan dari luar dan juga untuk sarana kontrol bagi masyarakat.

"kalau salah maaf ya"

jawaban:karena agar tidak menyalah gunakan wewenang pada organisasi tersebut

Penjelasan:

dimana di Indonesia seringkali organisasi yg menyalahkan gunakan wewenang dan menindas masyarakat maka di perlukan kode etik agar bereka sembarangan

Jawaban:

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Penjelasan:

Jawaban:

Keberadaan aturan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa pemilihan umum adalah suatu proses penting dalam masyarakat Indonesia yang harus dijaga agar berlangsung secara adil.

Penjelasan:

Alasannya adalah karena pemilihan umum merupakan cara demokratis untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam menentukan pemimpin dan satu-satunya cara untuk menjamin bahwa para pemimpin yang dipilih benar-benar representatif, jujur, dan adil.

Seorang warga negara asing yang cinta terhadap Indonesia tidak dapat diikut sertakan dalam pemilihan umum. Hal ini dikarenakan salah satu syarat mengikuti pemilihan umum adalah warga negara Indonesia asli.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pemilihan yang digunakan untuk memilih pemimpin daerah seperti presiden, gubernur, walikota, bupati atau DPR. Pemilihan ini diadakan setiap  5 tahun sekali. Pemilu memiliki asas yang terkenal yaitu LUBeRJurDil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Syarat seseorang dapat mengikuti pemilu, diantaranya adalah:

• Warga negara Indonesia.
• Usia diatas 17 tahun.
• Terdaftar dalam DPT.
• Tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
• Tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih dalam keputusan pengadilan

Pelajari lebih lanjut tentang tata cara dalam pemilu pada brainly.co.id/tugas/5308633

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Penjelasan:

Ada beberapa cara siswa dapat menunjukkan cinta terhadap produk dalam negeri:

1. Membeli dan menggunakan produk dalam negeri: Siswa dapat memilih untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri ketika membuat pembelian, seperti makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Ini akan membantu meningkatkan permintaan untuk produk dalam negeri dan mendukung industri lokal.
2. Menyebarkan informasi tentang produk dalam negeri: Siswa dapat menyebarkan informasi tentang produk dalam negeri kepada teman dan keluarga mereka, termasuk menunjukkan manfaat yang ditawarkan oleh produk tersebut.
3. Mencari tahu lebih banyak tentang produk dalam negeri: Siswa dapat belajar lebih banyak tentang produk dalam negeri yang tersedia di negara mereka, termasuk asal-usulnya, proses produksinya, dan manfaat yang ditawarkan. Ini akan membantu siswa menjadi lebih terinformasi dan meningkatkan minat mereka terhadap produk dalam negeri.
4. Berpartisipasi dalam acara yang mendukung produk dalam negeri: Siswa dapat berpartisipasi dalam acara yang mendukung produk dalam negeri, seperti pameran produk lokal atau festival makanan, untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap produk dalam negeri.
5. Menjadi pelanggan yang bijaksana: Siswa dapat mempertimbangkan faktor seperti kualitas, harga, dan dampak lingkungan ketika membuat pembelian untuk memastikan bahwa mereka membeli produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan prioritas mereka. Ini termasuk mempertimbangkan untuk membeli produk dalam negeri ketika memungkinkan.

Penyebab warga beragama bereaksi jika ditinjau dari nilai-nilai dan butir-butir Pancasila yaitu karena warga yang memiliki agama yang kuat

Memiliki kepercayaan atas dasar-dasar yang terkandung dalam Pancasila maupun rasa persatuan dan sikap toleransi yang ada.

Hal ini sangat mendasari nilahi nilai keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Jawaban:

Sudut pandang saya terhadap penegakan HAM saat ini yaitu "pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berjalan dengan baik. ham diindonesia tidak terjadi perkembangan dengan baik karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap HAM masyarakat. sebaliknya ada negara dengan perkembangan HAM yang baik contohnya negara Inggris karena pemerintah inggris menjadikan HAM sebagai hal yang sangat penting bagi masyarakat, HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup."

Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia = pencemaran nama baik orang lain yang disebabkan oleh perselisihan solusinya yaitu :

• dengan mengadukan kepada pihak polisi. dengan begitu mereka tidak akan berani melakukan pelanggaran HAM lagi.
• diselesaikan secara baik-baik dengan ketentuan tertentu. karena terjadinya perselisohanaka harus diselesaikan dengan baik.

Jawaban:

Putusan Ketua dan Sekretaris RT dari perspektif Pancasila adalah sebuah cara untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Putusan tersebut mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti persatuan dan kesatuan, kesetaraan, dan keadilan.

Pelanggan dalam Putusan Ketua dan Sekretaris RT adalah para anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka adalah para warga yang terlibat dalam mengambil keputusan dan memastikan bahwa keputusan itu dilaksanakan dengan benar. Mereka juga memastikan bahwa semua anggota masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Jawaban:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), terdapat beberapa peranan aparatur desa, diantaranya:

• Menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Menyusun rancangan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
• Menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Penjelasan:

Aparatur desa merupakan salah satu aparatur pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban:

Ada beberapa alasan mengapa sebuah organisasi membutuhkan kode etik:

• Membantu menciptakan iklim kerja yang profesional dan terhormat
• Menjaga integritas organisasi
• Membantu membangun kepercayaan publik
• Mencegah tindakan yang merugikan
• Menjadi acuan dalam pengambilan keputusan

Penjelasan:

Kode etik menetapkan standar yang diharapkan dari para anggota organisasi dalam tingkah laku mereka di tempat kerja, sehingga membantu menciptakan iklim kerja yang profesional dan terhormat.

Kode etik membantu menjaga integritas organisasi dengan menetapkan standar yang harus dipatuhi dalam bertindak secara jujur ​​dan adil.

Kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi dengan menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki standar yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap kepentingan stakeholder.

Kode etik dapat membantu mencegah tindakan yang merugikan, seperti kecurangan atau tindakan diskriminatif, dengan menetapkan standar yang harus dipatuhi dalam tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip etis.

Kode etik dapat menjadi acuan bagi para anggota organisasi dalam pengambilan keputusan yang sulit atau kompleks, dengan memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dapat diambil.

Jawaban:

1. Saya menghargai UUD 1945 sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia.
2. Saya menghargai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, seperti kemerdekaan, keadilan, kebhinekaan, dan kedaulatan rakyat.
3. Saya setuju bahwa UUD 1945 harus diinterpretasikan dan diimplementasikan secara sehat, selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya.
4. Saya menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan yang ada di Indonesia, dan setuju bahwa UUD 1945 harus menjamin hak-hak setiap individu untuk memperjuangkan keberlangsungan budaya, agama, dan kepercayaannya.
5. Saya setuju bahwa UUD 1945 harus dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.