1.Ketika ada dua Rancangan Undang-Undang yang di ajukan (RUU dari DPr dan Presiden) dalam satu rapat yang sama. Maka RUU yang dibahas terlebih dahulu adalah RUU dari…………………….dan RUU dari……………………..menjadi pembanding. 2.Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan….....................sebagai mana mestinya.
3.Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan dari….
Persamaan kedudukan setiap warga negara diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal…….
5.“ Setiap peraturan. perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas”. Pernyataan tersebut merupakan arti dari asas………..

bantu jawab

-makasi:D​

Jawaban:

Pemerintah konsekuen dalam memberikan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi.

Pasal 3 ayat (3) terletak di Bab II (Asas-Asas Dasar) di halaman 3, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia adalah Undang-Udang yang disahkan pada 23 September 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie di Jakarta, dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara RI Muladi pada hari dan tempat yang sama.

UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia berisi 45 halaman dengan 29 halaman utama dan 16 halaman sebagai penjelasan, terdiri atas 11 Bab dengan akumulasi total 106 Pasal yang sudah dijelaskan secara rinci pada halaman penjelasan.

Pasal 3 ayat (3) terletak di Bab II (Asas-Asas Dasar) di halaman 3, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Ayat di atas memberikan beberapa kata kunci diantaranya :

• Setiap orang (dalam konteks ini, WNI)
• Perlindungan HAM,
• Kebebasan dasar manusia,
• Tanpa diskriminasi.

Penjelasan oleh saya pribadi tentang ayat tersebut adalah :

Setiap orang memiliki hak yang sama adil atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berbagai macam bentuknya, dan kebebasan dasar manusia yang disesuaikan dengan norma dan etika yang memiliki landasan kuat (juga selaras dengan Pancasila & UUD).

Masing-masing hak tersebut wajib dilindungi oleh Pemerintah RI dari keputusan atas dasar kesukuan, kepentingan pribadi/kelompok, hingga keagamaan. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban dalam menolak segala bentuk diskriminasi.

Sehingga, jawaban yang paling relevan dari pasal tersebut adalah :

C. Pemerintah konsekuen dalam memberikan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

• Materi tentang UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?
• brainly.co.id/tugas/1305821
• Materi tentang Keberadaan Komnas HAM diatur dalam UU tentang HAM yaitu
• brainly.co.id/tugas/5791691

━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kelas : 10

Mapel : PPKn

Bab : 3 - Perkembangan Hak Asasi Manusia

Kode : 10.9.3

Jawaban:

Jadi, hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tindakan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, sedangkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan proses penyusunan dan pengesahan dasar hukum negara Indonesia yang berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan.

Jawaban:

C.Pemerintah meminta rakyat mematuhi kebijakan yang sudah dibuat

kamu nanyak? kamu bertanya-tanya yaudah biar aku kasih tau ya jadi jawabannya cekmek ya cepat mekar

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perancangan, di antaranya adalah:

Tujuan perancangan: Tujuan perancangan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan yang akan diatasi.

Sasaran perancangan: Sasaran perancangan harus jelas dan spesifik, sehingga mudah untuk menentukan strategi yang tepat.

Analisis kebutuhan: Analisis kebutuhan merupakan proses mengidentifikasi dan mengukur kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perancangan.

Analisis situasi: Analisis situasi merupakan proses mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan, seperti sumber daya yang tersedia, keterbatasan yang ada, dan tantangan yang dihadapi.

Analisis alternatif: Analisis alternatif merupakan proses mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai pilihan yang ada untuk mencapai tujuan perancangan.

Pemilihan alternatif: Pemilihan alternatif merupakan proses memilih pilihan terbaik yang sesuai dengan tujuan perancangan dan memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi.

Perencanaan implementasi: Perencanaan implementasi merupakan proses menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pilihan yang telah dipilih, serta mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan.

Evaluasi: Evaluasi merupakan proses mengukur keberhasilan perancangan dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

Jawaban:

norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan oleh pemerintah atau penguasa negara.

Penjelasan:

tujuan dibuatnya norma hukum adalah untuk mempertegas norma norma lainnya dengan kata lain,norma hukum ditujukan untuk membuat perlindungan terhadap kepentingan kepentingan yang dilindungi oleh norma lainnya seperti norma agama, keusilaan, kesopanan. selain itu norma hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat yang belum mendapat perlindungan dari norma-norma lainnya. jika melanggar bisa dikenakan sangsi penjara atau sanksi denda

kalau norma agama merujuk supaya dekat dengan tuhan YME

kalau norma kesusilaan merujauk dari hati nurani kita masing masing

kalau norma kesopanan merujuk pada peraturan yang dibuat oleh masyarat

pelajari lebih lanjut

sidang BPUPKI brainly.co.id/tugas/2954477

Jawaban:

Norma hukum adalah aturan atau prinsip yang berlaku di suatu masyarakat atau negara yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan menjaga keadilan sosial. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang di suatu negara, seperti pemerintah atau lembaga legislatif, dan ditegakkan oleh aparat hukum seperti polisi dan pengadilan.

Norma hukum terdiri dari norma-norma dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum, seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Norma hukum juga terdiri dari norma-norma turunan yang dibuat berdasarkan norma-norma dasar tersebut, seperti peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan pengadilan.

Norma-norma lainnya adalah aturan atau prinsip yang berlaku di suatu masyarakat atau kelompok yang tidak bersifat hukum, melainkan merupakan standar atau tata tertib yang berlaku secara lisan atau tertulis. Contohnya adalah norma-norma sosial, norma-norma agama, norma-norma kebiasaan, dan norma-norma profesi. Norma-norma ini tidak ditegakkan oleh aparat hukum, melainkan dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat atau kelompok tersebut secara sukarela.

Penjelasan:

lain kali kak, buat pertanyaan yg jelas dan dimengerti.

Jawaban:

Menurut Miriam Budiarjo, ada tiga sifat hakikat suatu negara, yaitu:

1. Kedaulatan: Negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kedaulatan ini merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi keberlangsungan suatu negara.
2. Kepentingan bersama: Negara berdiri atas dasar kepentingan bersama masyarakatnya. Kepentingan bersama ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara, yang meliputi kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Teritorial: Negara memiliki wilayah yang terbatas dan terdefinisi dengan jelas, yang merupakan batas-batas wilayah yang diakui oleh negara lain. Wilayah ini merupakan dasar bagi negara dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Jadi, ketiga sifat hakikat suatu negara yang disebutkan oleh Miriam Budiarjo adalah kedaulatan, kepentingan bersama, dan teritorial. Kedaulatan menunjuk pada kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh negara dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, kepentingan bersama merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara untuk menjamin kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sementara teritorial menunjuk pada wilayah yang terbatas dan terdefinisi yang merupakan batas-batas wilayah yang diakui oleh negara lain.

✏Jawaban :

negara kepulauan

Penjelasan:

Konsep negara Republik tersebut diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, yaitu UNCLOS di Montego Bay, Jamaika di tahun 1982. Kemudian Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 itu dengan UU No. 17 tahun 1985.

Semoga Membantu☔

================•⊰✿⊱•=================

Jawaban:

G ngerti tp cb jwb kek gini kh?

Pak Anto adalah guru salah satu di warga di depok, pagi itu beliau akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 4. Tepat pukul 07.30 bel berbunyi, semua siswa bergegas masuk ke ruang kelas masing-masing.

Penjelasan:

Guru g sih jwbnya?

Pasal 27 ayat 1

Bunyi pasal 27 ayat 1:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Jawaban:

KONSTITUSI RIS

Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, rumusan Pancasila adalah :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Peri Kemanusiaan

c. Kebangsaan

d. Kerakyatan

e. Keadilan Sosial

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

Terdapat tiga wujud perlindungan dan penegakan hukum, yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

Teori asal mula terbentuknya suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Teori yang bersifat ketuhanan.
2. Teori yang didasari kekuatan atau kekuasaan.
3. Teori perjanjian masyarakat.
4. Teori hukum alam.

Jawaban:

Beberapa contoh hak dasar dalam bidang pendidikan yang dapat di miliki sebagai pelajar adalah:

1. Hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali, tidak peduli apapun latar belakang sosial, ekonomi, ras, atau jenis kelamin Anda.
2. Hak untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat tentang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk informasi mengenai program studi yang tersedia, persyaratan pendaftaran, dan biaya pendidikan.
3. Hak untuk bebas dari diskriminasi atau diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial Anda.
4. Hak untuk memperoleh dukungan dan bimbingan yang tepat dari guru dan tenaga pendidik lainnya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan Anda secara maksimal.
5. Hak untuk mengajukan keberatan atau mengajukan keluhan jika merasa tidak puas dengan pelayanan pendidikan yang Anda terima.

Jawaban:

Pancasila di gunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal itu merupakan fungsi Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia.

Penjelasan:

Pancasila merupakan dasar yang mengatur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara Indonesia yang bersifat demokratis, adil, dan sejahtera. Pancasila juga menjadi pijakan bagi setiap orang Indonesia untuk hidup dan bergaul sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila. Sebagai dasar filosofis negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

Jawaban:

Pancasila merupakan dasar negara yang mutlak harus dipertahankan sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang tercapai melalui proses perjuangan yang panjang dan merupakan dasar yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan:

Pancasila merupakan dasar yang mengatur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara Indonesia yang bersifat demokratis, adil, dan sejahtera. Pancasila juga menjadi pijakan bagi setiap orang Indonesia untuk hidup dan bergaul sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila.Pancasila merupakan dasar yang menjamin keberlangsungan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional yang berkeadilan dan sejahtera. Pancasila juga merupakan dasar yang menjamin hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi yang diakui oleh dunia internasional. Sebagai dasar yang mutlak harus dipertahankan, Pancasila merupakan dasar yang tidak boleh diganti dengan dasar lain yang berbeda. Oleh karena itu, Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar dan ideologi NKRI agar terwujud keberlangsungan dan kesatuan bangsa Indonesia serta terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan sejahtera.

Jawaban:

d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penjelasan:

Perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila keempat Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa semua warga negara Indonesia harus merasa sejahtera dan merasa dihargai sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, setiap individu harus bersikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dengan mempertahankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jawaban:

Dari pertanyaan yang Anda ajukan, jawaban yang tepat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab (pilihan b). Nilai-nilai pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara merupakan perilaku yang menunjukkan sikap dan tindakan seseorang yang siap memberikan sesuatu yang dianggap penting baginya demi kepentingan bersama. Perilaku seperti ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsanya.

Konsekuensi logis yang menjadi kewajiban dari perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara adalah sikap dan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dan kebutuhan orang lain, serta tidak merugikan kepentingan bersama.

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

Sila ke-2 yaitu Kemanusian yang Adil dan Beradab

Jawaban:CV

Penjelasan:

curiculum vitae

Penjelasan:

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) merupakan salah satu kewenangan DPRD Provinsi. Proses penyusunan Perda Provinsi melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penyusunan rancangan Perda Provinsi: DPRD Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Perda Provinsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Rancangan Perda Provinsi dapat berasal dari usulan masyarakat, kelompok masyarakat, atau anggota DPRD Provinsi.
2. Pembahasan rancangan Perda Provinsi: Setelah rancangan Perda Provinsi disusun, maka akan dilakukan pembahasan di sidang DPRD Provinsi. Pembahasan ini dilakukan dengan melibatkan anggota DPRD Provinsi, pemerintah provinsi, serta masyarakat yang terkait.
3. Penyelesaian rancangan Perda Provinsi: Setelah pembahasan rancangan Perda Provinsi selesai, maka akan dilakukan penyelesaian rancangan tersebut. Penyelesaian rancangan Perda Provinsi terdiri dari penyetujuan rancangan Perda Provinsi oleh DPRD Provinsi, serta penandatanganan rancangan Perda Provinsi oleh Gubernur.
4. Penetapan Perda Provinsi: Setelah rancangan Perda Provinsi disetujui oleh DPRD Provinsi dan ditandatangani oleh Gubernur, maka rancangan tersebut akan dikembalikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi. Penetapan Perda Provinsi dilakukan oleh Gubernur dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang menetapkan Perda Provinsi tersebut.
5. Pemberitahuan Perda Provinsi: Setelah Perda Provinsi ditetapkan, maka akan dilakukan pemberitahuan Perda Provinsi kepada masyarakat. Pemberitahuan Perda Provinsi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau media lain yang dianggap perlu.
6. Penyebarluasan Perda Provinsi: Setelah Perda Provinsi ditetapkan dan diberitahukan kepada masyarakat, maka Perda Provinsi tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat. Sebagai salah satu cara penyebarluasan, Perda Provinsi tersebut harus dicantumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi.

Jawaban:

Dari pilihan jawaban yang disediakan, jawaban yang paling tepat adalah C. pemerintah menetapkan hari besar agama sebagai hari libur nasional.

Penjelasan:

Pokok pikiran pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah "Ketuhanan yang Maha Esa", yang mengandung pengakuan terhadap hak asasi manusia yang sama di depan hukum, serta prinsip persatuan Indonesia. Implementasi dari pokok pikiran tersebut dapat ditunjukkan dengan cara menetapkan hari besar agama sebagai hari libur nasional, yang menunjukkan bahwa pemerintah menghargai hak asasi setiap orang untuk memeluk agama yang diyakini.