Jelaskan peranan dan fungsi pokok pancasila !​

Jawaban:

menurut buku Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas VI karya Sanusi Fattah dkk, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi maupun lingkungan.

tapi menurut gw sendiri sih ya

globalisasi adalah perkembangan teknologi dunia, yang tujuannya adalah untuk mempermudah seluruh aspek kehidupan dunia

Penjelasan:

Jawaban:

globalisasi adalah proses yang disebabkan pertukaran pandangan oleh dunia dan di sebut juga proses integrasi sosial budaya, ilmu pengetahuan

penjelasan:

Globalisasi berasal dari kata global yang bermakna mendunia atau menyeluruh dan lization yang bermakna proses atau perubahan.

pelajari lebih lanjut

Dampak positif dan negatif globalisasi brainly.co.id/tugas/2033256  

Secara pribadi, saya menentang pemberlakuan hukum mati di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa saya berpendapat demikian:

1. Pemberlakuan hukum mati tidak memberikan solusi yang tepat untuk masalah kejahatan. Hukuman mati tidak dapat menjamin bahwa kejahatan tidak akan terulang kembali, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut tidak hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat sosial dan struktural.
   
   
2. Pemberlakuan hukum mati dapat menimbulkan peluang untuk terjadinya kesalahan hukum. Meskipun proses hukum di Indonesia telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, namun masih terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan hukum. Pemberlakuan hukum mati berarti memberikan keputusan yang tidak dapat dibatalkan kepada seseorang, bahkan jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bersalah.
   
   
3. Pemberlakuan hukum mati dapat menimbulkan masalah moral. Hukuman mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihukum tanpa proses yang cukup adil.
   
   
4. Pemberlakuan hukum mati dapat merugikan kepentingan negara. Pemberlakuan hukum mati dapat menyebabkan negara harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk proses hukum yang panjang dan kompleks, sementara dana tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa pemberlakuan hukum mati tidak memberikan solusi yang tepat untuk masalah kejahatan, dan dapat menimbulkan masalah moral, serta merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu, saya menganjurkan agar pemberlakuan hukum mati di Indonesia dihapus, dan digantikan dengan hukuman yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan

Jawaban:

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep wawasan nusantara bila dilihat dari sudut pandang aspek alamiah adalah sebagai berikut:

1. Iklim: Iklim yang berbeda di seluruh wilayah Nusantara memengaruhi cara orang berinteraksi, mengolah tanah, dan menggunakan sumber daya alam.

2. Topografi: Topografi berbagai wilayah Nusantara berbeda, baik dalam bentuk dataran tinggi, pegunungan atau dataran rendah. Hal ini mempengaruhi bagaimana orang mengolah tanah dan menggunakan sumber daya alam.

3. Flora dan Fauna: Fauna dan flora yang berbeda di seluruh wilayah Nusantara juga mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain dan menggunakan sumber daya alam.

Dari aspek sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep wawasan nusantara adalah sebagai berikut:

1. Budaya: Budaya berbagai wilayah Nusantara juga mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Budaya yang berbeda-beda juga menentukan cara orang menggunakan sumber daya alam.

2. Agama: Agama berbagai wilayah Nusantara mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan lingkungan dan menggunakan sumber daya alam.

3. Politik: Politik berbagai wilayah Nusantara mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain dan menggunakan sumber daya alam.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia.

Beberapa dari para ahli:

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto:  

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

S.M. Amin:

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

Leon Duguit:

Hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.

Jawaban:

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Jawaban:

bantu jawab:

Hakim... adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Penjelasan:

jangan lupa follow ig: @rizkyramadan159

Jawaban:

Setiap warga negara indonesia mempunyai hak dan kewajiban salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah a. mendapat perlindungan hukum

b. mendapat pelayanan kesehatan

c. mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak

d. membayar pajak

e. memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing

mff klo salah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memiliki fungsi sebagai landasan dasar negara Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan pemerintah, politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia. UUD 1945 juga mengatur hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 juga berfungsi sebagai pedoman bagi pembentukan undang-undang lain di Indonesia.

1. Sebagai landasan hukum dasar bagi pemerintahan Indonesia: UUD 1945 mengatur tentang struktur pemerintahan, kewenangan pemerintah, hak-hak asasi warga negara, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, sistem peradilan, sistem pengawasan, sistem pembiayaan, sistem pertahanan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia.
2. Sebagai acuan bagi penyusunan undang-undang lain di Indonesia: Undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, seperti prinsip kemerdekaan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sebagai dokumen yang mengatur tentang hak-hak asasi warga negara Indonesia: UUD

Penjelasan:

Berikut ini adalah beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM): Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH): LBH merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum secara gratis bagi individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah hukum, termasuk masalah hak asasi manusia.
3. Institut Kajian dan Advokasi Masyarakat (ELSHAM): ELSHAM merupakan lembaga yang memberikan advokasi dan penelitian terkait hak asasi manusia di Indonesia.
4. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: Sekretariat ini merupakan lembaga yang bertugas memantau dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk hak asasi manusia.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM merupakan lembaga yang memberikan bantuan dan advokasi terkait hak asasi manusia di Indonesia.
6. Asosiasi Advokat Indonesia (PERADI): PERADI merupakan organisasi yang terdiri dari para advokat di Indonesia yang memberikan bantuan hukum bagi individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah hukum, termasuk masalah hak asasi manusia.

jika merasa terbantu follow atau ikuti saya ;)

–pengadilan Hak Asasi Manusia.

–komisi nasional perlindungan anak.

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT

Jawaban:

Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Karena pada waktu itu masih ada berbagai penyimpangan untuk menghadang tegaknya 5 sila sebagai dasar negara. Misalnya saja pada tahun 1945-1950, banyak pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain atas nama keadilan bangsa.

Penjelasan:

maaf kalau salah ✨

tetap semangat meraih

cita-cita

Jawaban:

Yang terlibat dalam pembentukan kampung pancasila adalah seluruh elemen masyarakat atau warga yang tinggal di kampung tersebut.

Semoga membantu kak!✨

Jadikan jawaban Yang Terbaik ya!✨

Jawaban:

PPKn bermanfaat untuk menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.

Penjelasan:

Sesuai dengan soal di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran PPKn bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa serta mengajarkan nilai dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu, PPkn adalah sarana yang dapat menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.

Jawaban:

pembangunan yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia

Penjelasan:

tidak ada penjelasan nya langsung jawabannya

maaf kalau salah :)

Jawaban:

pembangunan yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia

Penjelasan:

langsung aja ya ke jawabana hhe

maap kalo salah

Jawaban:

yg D

Penjelasan:

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah D.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penjelasan :

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Di negara Indonesia kekuasaan Yudikatif  atau Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawaban:

multilingual berarti bangsa yang memiliki banyak bahasa yang terdapat di wilayah-wilayahnya dan hanya ada pada wilayah tersebut.

Penjelasan:

Jawaban:

setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaan bahasanya

Penjelasan:

tidak ada penjelasan nya langsung jawabannya

maaf kalau salah :)

Penjelasan:

Untuk mengubah salah satu pasal dari UUD, maka perlu dilakukan proses amandemen (perubahan) terhadap UUD. Proses amandemen UUD di Indonesia dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Inisiasi amandemen: Inisiasi amandemen dapat dilakukan oleh MPR, DPR, atau sekitar setengah dari jumlah anggota MPR yang saat ini adalah 8000 orang.
2. Persetujuan amandemen: Setelah inisiasi amandemen, maka akan dilakukan pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan amandemen oleh MPR. Persetujuan amandemen memerlukan persetujuan sekitar setengah dari jumlah anggota MPR, yaitu sekitar 4000 orang.
3. Penyelesaian amandemen: Setelah disetujui oleh MPR, maka rancangan amandemen tersebut akan disahkan oleh Presiden dan ditetapkan sebagai UU. Selanjutnya, UU tersebut akan diumumkan kepada masyarakat melalui Keputusan Presiden.
4. Implementasi amandemen: Setelah UU amandemen tersebut diumumkan, maka UU tersebut akan mulai berlaku dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Catatan:

Proses amandemen UUD di Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) UUD, yaitu:

• Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Kedaulatan Negara berpusat pada MPR
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Persatuan Indonesia

Jadi, proses amandemen UUD harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar tidak merusak integritas dan keutuhan Negara.

Jawaban:

Upacara adat pemakaman Rambu Solo’ merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Selain itu, upacara adat pemakaman Rambu Solo’ ini juga dilakukan sebagai bentuk pemujaan kepada arwah nenek moyang dan para leluhur mereka. Upacara Rambu Solo’ dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkatan sosial, serta tahta aturan yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan simbol apa saja yang terkandung dalam upacara adat pemakaman Rambu Solo’ serta keterkaitannya terhadap relasi antara Tuhan dengan manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa penting upacara adat pemakaman Rambu Solo’ bagi masyarakat Tanah Toraja dalam kehidupan mereka

Penjelasan:

Semoga membantu

Jawaban:

Upacara adat pemakaman Rambu Solo' merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal.

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU

Jawaban:

1. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya dengan bebas, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

2. Kebebasan Berbicara dan Menulis: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara lisan ataupun menuliskannya di media publik tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

3. Kebebasan Religius: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk memilih dan menganut agama apapun yang ia inginkan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

4. Kebebasan Berorganisasi: Ini adalah hak dasar bagi setiap orang untuk berorganisasi, baik di lingkungan kerja, masyarakat, ataupun di tingkat nasional, tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau kekuatan lain.

Penjelasan:

Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat beberapa kebebasan yang sangat penting, di antaranya adalah:

1. Kebebasan berpendapat: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya tentang masalah apa pun secara bebas, tanpa takut akan represali atau penyiksaan.
2. Kebebasan bersuara: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya dalam pemilihan umum dan mengambil bagian dalam proses demokrasi.
3. Kebebasan berekspresi: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan pikirannya, ide-idenya, dan perasaannya melalui tulisan, lukisan, atau bentuk lainnya.
4. Kebebasan beragama: Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama yang diyakini dan menjalankannya secara bebas, sesuai dengan hati nurani mereka.

Kebanyakan negara demokratis juga menjamin kebebasan lainnya seperti kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Semua kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi oleh pemerintah.

Jawaban:

Penjelasan:

d. pengingkaran kewajiban. Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan pengingkaran kewajiban serta pengingkaran hak. Artinya, bila seseorang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, maka dia telah melanggar kewajiban yang telah ditetapkan serta merugikan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.

Jawaban:

Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim lainnya disebut sebagai Precedens. Precedens merupakan suatu keputusan hakim yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara yang serupa. Precedens adalah suatu konsep yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya telah diadili. Precedens juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan menjaga konsistensi dalam pembuatan keputusan.

Penjelasan:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari lima pasal yang menyatakan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah isi dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945:

1. Pasal 1: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena sesungguhnya jiwa manusia merdeka dan tidak dapat dibungkam sebagaimana makhluk hidup lainnya."
2. Pasal 2: "Untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki bagi Indonesia dan agar kemerdekaan itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu susunan negara yang bebas dari segala bentuk kekaisaran dan kehendak sekelompok orang."
3. Pasal 3: "Oleh sebab itu, disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dari hasil musyawarah rakyat Indonesia yang terdiri dari golongan-golongan yang adil dan merdeka."
4. Pasal 4: "Selanjutnya, untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu sistem ekonomi nasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kepentingan dasar negara."
5. Pasal 5: "Negara Indonesia adalah negara hukum yang merdeka dengan sistem demokrasi terpimpin, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Jawaban:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 18 pasal yang berisi konstitusi dasar negara yang menetapkan kerangka dasar untuk pemerintahan dan hak-hak dasar setiap orang Indonesia. Pasal-pasal ini mencakup hak-hak asasi manusia, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak lingkungan, hak-hak kebebasan beragama dan berpendapat, hak-hak pers, hak-hak asasi pekerja, hak-hak anak, hak-hak asasi perempuan, dan hak-hak untuk menerima perlindungan hukum. Pasal-pasal ini juga mengatur tentang sistem pemerintahan, hak-hak masyarakat, dan hubungan internasional. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut memiliki persyaratan yang jelas untuk hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia.