Bunyi sila pancasila dalam piagam jakarta yang di ubah adala.

Jawaban:

Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di :

Rumah :

- Melaksanakan kewajiban sebagai anak

- Menghargai pendapat anggota keluarga lainnya

Sekolah :

- Datang tepat waktu

- Aktif dalam sesi tanya jawab di kelas

Masyarakat:

Menggunakan hak pilih

Jika menyampaikan pendapat, dilakukan dengan cara yang baik

Penjelasan:

Sebagai manusia, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas kita peroleh sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang pelaksanaannya harus seimbang. Menerima hak tanpa melaksanakan kewajiban akan membuat seseorang lupa bahwa manusia sudah seharusnya mengusahakan agar bisa berguna bagi orang lain. Melaksanakan kewajiban tanpa mendapatkan hak juga merupakan sesuatu yang tidak manusiawi.

Pelaksanaan hak juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Contohnya adalah jika kita menggunakan hak, pergunakanlah hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

JADIKAN JAWABAN YG TERCEDAS

Jawaban:

• Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

• Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak orang lain.

• Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Penjelasan:

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Pengamalan Pancasila hendaknya diajarkan kepada anak-anak sejak dini, termasuk sila ke-5, di antaranya di lingkungan tempat bermain.

Yudi Latif dalam Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) berpendapat bahwa sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya.

Notonegoro dalam buku Pancasila Dasar Filsafat Negara (1974) menuliskan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Penjelasan:

upaya meminimalisasi orang yang berniat meneror masyarakat

maaf kalo salah

1. Pelanggaran Ham Berat

• Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2. Pelanggaran Ham Ringan

• Diadakan penyelidikan. penyelidikan dilakukan oleh KOMNASHAM.
• dilanjutkan penyidikan. penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung.
• dilanjutkan penuntutan. penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung juga.
• dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan.
• keputusan oleh pengadilan HAM.

pemilihan ketua OSIS atau kelas musyawarah dalm berbagai hal musyawarah mencelusskan tata tertib di kelas mengikuti pemilihan ketua karang taruna menghormati dan mengikuti keputusan orang lain

Penjelasan:

Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi.

maaf kalo salah

Jawaban:

Negra kesatuan

Penjelasan:

Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dimana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga bisa mengatur seluruh daerah.

mematuhi peraturan penundang undangan

Jawaban:

Pancasila

Penjelasan:

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia juga pandangan hidup bangsa Indonesia

Jawaban:

pelanggaran HAM ringan dan HAM berat

Penjelasan:

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pelanggaran HAM Ringan

Adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain.

Pelanggaran HAM Berat

Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.

Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Diantaranya adalah:

kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas.

penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun.

pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.

Menurut saya, sebaiknya orang tua mempertimbangkan keinginan anaknya. Jika masih memungkinkan dan ada biaya, sebaiknya diikuti saja kemauan sang anak. Lagipula sekolah di pesantren bukan merupakan hal yang buruk. Di sekolah pesantren, anak-anak bisa belajar tentang agama Islam lebih mendalam.

Orang tuanya melarang karena ada ketakutan tersendiri si anak akan lebih sering menasihati orang tuanya yang suka berbuat maksiat.

SEMOGA MEMBANTU ;)

Teori Trias Politica atau Trias Politika adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh John Locke pada abad ke-17 yang menyatakan bahwa terdapat tiga lembaga yang saling terpisah dan tidak boleh saling campuri, yaitu:

• Lembaga eksekutif: bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.
• Lembaga legislatif: bertugas mengadakan peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.
• Lembaga yudikatif: bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.
• Teori Trias Politica ini menekankan pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, sehingga tidak terjadi konflik atau kekuasaan yang terlalu dominan dari salah satu lembaga.

Sedangkan teori Al-Mawardi dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir (Asyul Thoniyah) yang dikemukakan pada abad ke-10 adalah sebuah teori yang menekankan bahwa lembaga legislatif harus didominasi oleh ulama yang memahami agama dan hukum Islam. Teori ini menekankan bahwa lembaga legislatif harus terdiri dari orang-orang yang memahami dan dapat mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Jadi, perbedaan utama antara kedua teori tersebut adalah bahwa teori Trias Politica menekankan pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, sedangkan teori Al-Mawardi menekankan bahwa lembaga legislatif harus didominasi oleh ulama yang memahami agama dan hukum Islam.

Penjelasan:

melaksakan perundang-undangan dan memberikan kritik yang membangun.

semoga membantu

Tanggapan saya, jika sebuah negara tidak memiliki hukum, negara tersebut akan hancur. Yang kuat melawan yang lemah dan yang lemah tidak bisa membela dirinya sendiri. Sistem pertahanan akan lebih mengutamakan sistem pertahanan fisik. Orang-orang yang kuat atau dianggap penting akan memiliki akses mudah terhadap bahan makanan, bahkan bisa menguasainya hingga yang lemah tidak memiliki bagian.

Lagipula, negara tanpa hukum tidak mungkin ada. Memiliki hukum merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya suatu negara.

UUD 1945 dijadikan sebagai dasar dibuatnya UU karena UUD 1945 merupakan konstitusi negara. Terdapat hierarki perundang-undangan di mana UUD 1945 berada di paling atas, tidak boleh ada yang melanggar peraturan tersebut. UUD juga telah disesuaikan dengan Pancasila, ideologi bangsa ini..

SEMOGA MEMBANTU ;)

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, seperti kebhinekaan, keadilan, persatuan, dan kesatuan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat dengan filsafat Pancasila.

Jawaban:

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, kepentingan nasional Indonesia di tingkat Vital terangkum dalam “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

semoga membantu ☝️

Jawaban:

Pemerintahan dari rakyat berarti bahwa pemerintahan itu harus berasal dari rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi oleh rakyat itu sendiri dan untuk rakyat juga. contohnya pemilihan presiden , dpr , dpd , kepala desa dll.

Penjelasan:

Cara yang ditempuh agar pemerintahan berasal dari rakyat adalah dengan diadakannya Pemilu untuk memilih anggota anggota wakil rakyat. Dalam hal ini di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup mereka di negara tersebut.

semoga membantu ☝️

Jawaban:

hak asasi manusia. atau kewajiban

A. DISKUSI KELOMPOK

Dalam mewujudkan demokrasi Pancasila di sekolah, para siswa bisa diajarkan untuk melakukan diskusi. Dalam diskusi, usahakan ketua diskusi bersikap demokratis. Dalam diskusi, usahakan semua mendapat giliran untuk menyuarakan pendapatnya.

SEMOGA MEMBANTU ;)

Jawaban:

Usulan dasar negara ketiga diungkapkan oleh Soekarno. Usulan dasar negara tersebut berisi lima dasar yang disampaikan lewat pidato pada sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945.